PPN

Tarif dasar PPN 12% berlaku 1 Januari 2025, namun 12% penuh hanya untuk BKP mewah (objek PPnBM: kapal pesiar/pesiar pribadi, pesawat udara pribadi, dan rumah dengan HJE > Rp 30 miliar). Untuk penyerahan BKP/JKP selain barang mewah, DPP menggunakan DPP nilai lain 11/12 dari harga jual sehingga beban efektif 11% (12% × 11/12). Mekanisme diatur PMK 131/2024 dan PMK 11/2025.

Tarif PPN 11% berdasarkan UU HPP yang mulai berlaku 1 April 2022.

Tarif PPN 10% yang berlaku sejak awal UU PPN 1984 hingga sebelum UU HPP.

PPN atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud dikenakan tarif 0%.

PPN atas impor Barang Kena Pajak Berwujud yang dikenakan dan dipungut bersamaan dengan pemungutan Bea Masuk, Cukai, dan pungutan lainnya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk BKP umum (selain barang mewah) beban efektif 11% via DPP nilai lain 11/12; BKP mewah impor dikenai 12% penuh atas nilai impor tanpa DPP nilai lain.

PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP melalui PMSE (e-commerce/marketplace) baik dari pedagang dalam negeri maupun luar negeri. Penyelenggara PMSE bertindak sebagai pemungut PPN. BKP umum dikenai efektif 11% via DPP nilai lain 11/12; BKP mewah yang disalurkan via PMSE dikenai 12% penuh atas harga jual tanpa DPP nilai lain.

PPN atas penyerahan jasa tenaga listrik oleh PLN atau penyedia listrik lainnya.

PPN atas penyerahan jasa telekomunikasi (pulsa, data, telepon) oleh operator telekomunikasi.

PPN atas ekspor Jasa Kena Pajak berupa jasa yang dilakukan di Indonesia yang manfaatnya digunakan di luar Indonesia. Dikenakan tarif 0%.

Daftar barang dan jasa yang tidak termasuk Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sehingga tidak dikenakan PPN. Diatur dalam Pasal 4A UU PPN.

Pembebasan PPN (JKPT/Pajak Tidak Dipungut) untuk penyerahan BKP strategis tertentu yang dibeli oleh pengusaha yang mendapat fasilitas. Fasilitas PPN tidak dipungut diberikan melalui PMK.

PPN atas jasa kegiatan usaha persewaan (sewa menyewa tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan barang lain). Jasa persewaan diperlakukan sebagai penyerahan JKP biasa: PKP pemberi sewa (lessor) yang memungut PPN atas nilai sewa dan menerbitkan faktur pajak. Mekanisme 'penyewa sebagai pemungut PPN' (penerima jasa memungut) adalah warisan era UU 8/1983 dan sudah tidak berlaku.

Aturan penghitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN. DPP umum = harga jual/penggantian/nilai impor/nilai ekspor. Sejak 1 Januari 2025, untuk penyerahan BKP/JKP selain barang mewah DPP menggunakan nilai lain 11/12 dari harga jual sehingga beban efektif 11% dari tarif dasar 12% (PMK 131/2024 jo. PMK 11/2025); BKP mewah memakai DPP penuh.

PPN Input - PPN Output = PPN disetor. Syarat: Faktur PPN valid, untuk kegiatan usaha kena PPN.