# Tarif Pajak Indonesia Open Database (tarif-pajak-id)

> Database tarif pajak Indonesia yang bersumber dari regulasi resmi.
> Versi: 0.1.0 | Terverifikasi: 2026-05-26
> Lisensi: MIT (kode) + CC-BY-SA (data)

## Statistik
- 16 regulasi tercatat
- 27 entry tarif pajak (22 berlaku saat ini)
- 10 kategori pajak

## Kategori Pajak
- **Bea Meterai** (Bea Meterai): 1 tarif - Bea Meterai - Pajak atas dokumen tertentu yang dikenakan berdasarkan UU Bea Meterai
- **PPh 21** (PPh): 4 tarif - Pajak Penghasilan Pasal 21 - Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi
- **PPh 22** (PPh): 3 tarif - Pajak Penghasilan Pasal 22 - Pemungutan pajak atas impor, pembelian barang, dan penjualan barang tertentu
- **PPh 23** (PPh): 5 tarif - Pajak Penghasilan Pasal 23 - Pemotongan atas penghasilan berupa imbalan jasa tertentu, sewa tanah dan/atau bangunan, dan hadiah/penghargaan. Jenis jasa diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015.
- **PPh 26** (PPh): 1 tarif - Pajak Penghasilan Pasal 26 - Pemotongan atas penghasilan yang diterima WP luar negeri
- **PPh 4(2) Final** (PPh): 4 tarif - Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) - Pajak yang dipungut pada saat penghasilan tertentu diterima
- **PPh Badan** (PPh): 2 tarif - Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan - Tarif flat yang berlaku atas penghasilan kena pajak badan
- **PPh UMKM** (PPh): 2 tarif - Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha UMKM - tarif final untuk WP yang memiliki peredaran bruto tertentu
- **PPN** (PPN): 4 tarif - Pajak Pertambahan Nilai - Pajak atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
- **PPnBM** (PPnBM): 1 tarif - Pajak Penjualan atas Barang Mewah - Pajak yang dipungut satu kali pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah

## Tarif yang Sedang Berlaku
### Bea Meterai - Dokumen dengan nilai tertentu
- ID: bea-meterai-dokumen-2021
- Tarif: Rp 10.000 per lembar
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2021-01-01
- Dasar hukum: UU 10/2020
- Catatan: Dokumen dengan nominal > Rp 5 juta dikenakan bea meterai Rp 10.000. Dokumen di bawah Rp 5 juta atau Rp 5 juta tepat tidak kena bea meterai.

### PPh 21 - Gaji/Bulan TER
- ID: pph-21-ter-monthly-2024
- Tarif: TER sesuai tabel lampiran PP 58/2023 (TER A/B/C berdasarkan status PTKP)
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2024-01-01
- Dasar hukum: PP 58/2023, PMK 168/2023, UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: TER berlaku untuk pemotongan bulanan. Pada akhir tahun tetap dilakukan perhitungan dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh untuk SPT Tahunan. Terdapat 3 kategori TER: TER A (tidak menikah tanpa tanggun

### PPh 21 - SPT Tahunan Progresif
- ID: pph-21-progressive-annual-2024
- Tarif: Progresif 5 lapis
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2022-01-01
- Dasar hukum: UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: Lapisan tarif 35% ditambahkan oleh UU HPP (sebelumnya maksimal 30%). PTKP 2024: Single Rp 54.000.000; Kawin Rp 58.500.000; Tanggungan Rp 4.500.000/orang (maks 3).

### PPh 21 - PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
- ID: pph-21-non-taxable-income
- Tarif: PTKP sesuai PMK berlaku
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2016-01-01
- Dasar hukum: PMK 122/2015
- Catatan: PTKP: TK/0 = Rp 54.000.000; K/0 = Rp 58.500.000; K/1 = Rp 63.000.000; K/2 = Rp 67.500.000; K/3 = Rp 72.000.000. Belum ada perubahan sejak PMK 122/2015.

### PPh 22 - Impor Barang
- ID: pph-22-impor-2024
- Tarif: 7.5%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2024-01-01
- Dasar hukum: PP 60/2023, UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: Tarif 7,5% untuk impor yang tidak menggunakan angka pengenal impor (API) atau menggunakan API umum. Berbeda untuk API produsen.

### PPh 22 - Pembelian Barang oleh Badan Usaha Industri Tertentu
- ID: pph-22-pembelian-barang-2024
- Tarif: 0.25%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2024-01-01
- Dasar hukum: PP 60/2023
- Catatan: Tarif 0,25% berlaku untuk pembeli yang sudah ber-NPWP. Tanpa NPWP tarif menjadi 0,25% × 2 = 0,5%.

### PPh 22 - Penjualan Barang Tertentu oleh Badan Usaha Industri Tertentu
- ID: pph-22-penjualan-barang-2024
- Tarif: 0.5%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2024-01-01
- Dasar hukum: PP 60/2023


### PPh 23 - Imbalan Jasa Lain (BerNPWP)
- ID: pph-23-jasa-lain-2pct
- Tarif: 2%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2015-12-31
- Dasar hukum: UU 7/2021 (HPP), PMK 141/PMK.03/2015
- Catatan: DPP untuk jasa katering = seluruh penghasilan bruto. DPP untuk jasa non-katering = seluruh penghasilan dikurangi: (1) gaji/upah/honorarium/tunjangan untuk tenaga kerja yang dipakai penyedia jasa, (2) 

### PPh 23 - Imbalan Jasa Lain (Tanpa NPWP)
- ID: pph-23-jasa-lain-4pct
- Tarif: 4%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2015-12-31
- Dasar hukum: PMK 141/PMK.03/2015, UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: Tarif 4% = 2% × 2 (pengali 100% lebih tinggi karena tidak berNPWP).

### PPh 23 - Jasa Katering / Tata Boga
- ID: pph-23-jasa-katering-2pct
- Tarif: 2%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2015-12-31
- Dasar hukum: PMK 141/PMK.03/2015
- Catatan: Berbeda dari jasa lainnya, DPP katering tidak boleh dikurangi biaya bahan makanan maupun tenaga kerja. Seluruh tagihan katering menjadi dasar pemotongan.

### PPh 23 - Sewa Tanah dan/atau Bangunan
- ID: pph-23-sewa-tanah-bangunan
- Tarif: 10%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2022-01-01
- Dasar hukum: UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: Tarif 10% atas sewa tanah dan/atau bangunan. Tanpa NPWP: 10% × 2 = 20%. Juga berlaku untuk sewa peralatan dan mesin sejak UU HPP.

### PPh 23 - Hadiah/Penghargaan kepada OP Bukan Pegawai
- ID: pph-23-hadiah-penghargaan
- Tarif: 15%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2022-01-01
- Dasar hukum: UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: Tarif final 15% atas hadiah/penghargaan untuk non-pegawai. Termasuk penghargaan kepada petugas keamanan, anggota panitia, atau siapapun yang menerima imbalan terkait kegiatan tertentu. Tanpa NPWP: 15%

### PPh 26 - Penghasilan WP Luar Negeri Umum
- ID: pph-26-general-2024
- Tarif: 20%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2022-01-01
- Dasar hukum: UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: Tarif dapat berbeda berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/ tax treaty) antara Indonesia dan negara residen WP luar negeri.

### PPh 4(2) Final - Bunga Deposito dan Tabungan
- ID: pph-final-bunga-deposito
- Tarif: 20%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2009-01-01
- Dasar hukum: UU 36/2008, PP 131/2000
- Catatan: Bunga tabungan dan deposito bank umum dan BPR dikenakan PPh final 20%. Bebas pajak untuk bunga simpanan di bank perwakilan negara P3B.

### PPh 4(2) Final - Sewa Tanah dan/atau Bangunan
- ID: pph-final-sewa-tanah
- Tarif: 10%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2009-01-01
- Dasar hukum: UU 36/2008, PP 131/2000
- Catatan: PP 131/2000 Pasal 4 mengatur bahwa sewa tanah dan/atau bangunan yang dipotong PPh final 10% adalah yang tidak termasuk PPh 23.

### PPh 4(2) Final - Hadiah Undian
- ID: pph-final-hadiah-undian
- Tarif: 25%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2009-01-01
- Dasar hukum: PP 131/2000


### PPh 4(2) Final - Keuntungan Transaksi Saham di Bursa Efek
- ID: pph-final-transaksi-saham-bursa
- Tarif: 0.1%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2009-01-01
- Dasar hukum: UU 36/2008
- Catatan: Tarif 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham (final). Berlaku untuk transaksi di bursa efek.

### PPh Badan - Penghasilan Kena Pajak Badan (2022-2023)
- ID: pph-badan-2022-plus
- Tarif: 22%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2022-01-01
- Dasar hukum: UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: UU HPP menetapkan tarif PPh badan menurun: 22% (2022-dan seterusnya), turun menjadi 20% untuk WP badan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek dan memenuhi syarat tertentu. Penurunan ke 20% umum be

### PPh UMKM - Penghasilan Usaha (Peredaran Bruto s.d. Rp 4,8 miliar)
- ID: pph-umkm-05pct-2023
- Tarif: 0.5%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2023-01-01
- Dasar hukum: PP 55/2022, UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: Masa berlaku 7 tahun sejak PP 55/2022. Batas peredaran bruto Rp 4,8 miliar/tahun. PP 55/2022 menggantikan PP 23/2018. Kini juga berlaku untuk WP badan (perubahan dari PP 23/2018).

### PPN - Penyerahan BKP/JKP dalam negeri
- ID: ppn-11pct-effective-2025
- Tarif: 11%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2025-01-01
- Dasar hukum: PMK 131/2024, UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: UU HPP menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% (2022) lalu 12% (2025+). PMK 131/2024 menetapkan tarif efektif 11% (bukan 12%) melalui mekanisme perhitungan 11/12 × tarif dasar.

### PPN - Ekspor Barang Kena Pajak
- ID: ppn-ekspor-bkp
- Tarif: 0%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2022-04-01
- Dasar hukum: UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: Tarif 0% untuk ekspor BKP berwujud. Berbeda dengan ekspor jasa (dapat berbeda tarif tergantung jenis).

### PPnBM - Penyerahan Barang Mewah
- ID: ppnbm-general
- Tarif: 10% - 200%
- Status: berlaku
- Berlaku sejak: 2022-04-01
- Dasar hukum: UU 7/2021 (HPP)
- Catatan: Tarif spesifik ditetapkan per kelompok barang: sedan/station wagon 4x2 (10-75%), sedan 4x4 (10-75%), van/wagon >10 penumpang (10%), kapal pesiar (10-50%), pesawat pribadi (10-50%), rumah mewah (10-40%

## Disclaimer
Database ini adalah referensi bersumber dari regulasi resmi, BUKAN nasihat hukum atau pajak.
Selalu verifikasi dengan peraturan resmi terbaru.

## Links
- API: https://tarif-pajak-id.vercel.app/api.json
- GitHub: https://github.com/user/tarif-pajak-id
- Sumber regulasi: pasal.id, peraturan.bpk.go.id, peraturan.go.id