Tarif Pajak ID

PPnBM

Pajak Penjualan atas Barang Mewah - Pajak yang dipungut satu kali pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah. Sejak UU HPP (1 April 2022) objek PPnBM hanya 3 kelompok barang: kapal pesiar/layar mewah, pesawat udara pribadi mewah, dan rumah mewah (HJE > Rp 30 miliar), semuanya dengan tarif tunggal 10%.

4 aktif8 total

Penyerahan Barang Mewah (3 Objek PPnBM pasca-UU HPP)

Berlaku
10%2022-04-01 → sekarang

Sejak 1 April 2022 (UU HPP Pasal 8 ayat (2)), PPnBM hanya dikenakan atas 3 kelompok barang: (1) kapal layar, kapal pesiar pribadi, dan kapal pesiar mewah; (2) pesawat udara mewah yang digunakan perseorangan/keluarga (bukan angkutan umum); dan (3) rumah mewah, apartemen mewah, kondominium mewah, atau ruko mewah dengan HJE > Rp 30 miliar. Tarif tunggal 10% untuk seluruh objek.

10%
Dasar pengenaan: DPP (Harga Jual / Penggantian / Nilai ekspor)
Wajib Pajak
Pembeli / konsumen
Penerima
Negara
Pemotong
PKP penjual
Berlaku
2022-04-01 → sekarang
Dasar Hukum
UU 7/2021 (HPP)Pasal 8 ayat (2)↗
UU HPP menghapus kendaraan bermotor (sedan, SUV, van/wagon) dan perlengkapan mewah (perhiasan, batu permata, barang seni) dari objek PPnBM sejak 1 April 2022. Objek yang tersisa hanya 3 kelompok di atas, seluruhnya dengan tarif tunggal 10% (tidak ada lagi rentang 10%-200%). Rumah mewah kena PPnBM hanya pada penyerahan pertama kali oleh pengembang (developer).
Contoh Perhitungan
Penyerahan kapal pesiar mewah Rp 100.000.000
10% × 100.000.000
→ PPnBM = Rp 10.000.000

Sedan dan Station Wagon 4x2 (Historis - Pra-UU HPP)

Dicabut
10–40%2009-10-06 → 2022-03-31

HISTORIS: PPnBM atas penyerahan sedan dan station wagon dengan sistem penggerak 4x2 (tarif bervariasi berdasarkan kapasitas silinder). Sejak 1 April 2022 kendaraan bermotor TIDAK dikenai PPnBM lagi karena UU HPP menghapus kelompok ini dari objek PPnBM.

10–40%
Dasar pengenaan: DPP (Harga Jual/Penggantian)
Wajib Pajak
Pembeli konsumen
Penerima
Negara
Pemotong
PKP penjual/ATPM
Berlaku
2009-10-06 → 2022-03-31
Dasar Hukum
UU 42/2009Pasal 8↗
Objek PPnBM di bawah rezim UU 42/2009. Tarif berdasarkan cc: ≤1.500cc = 10%, 1.500-2.500cc = 20%, 2.500-3.000cc = 30%, >3.000cc = 40%. UU HPP (Pasal 8 ayat (2)) menghapus kendaraan bermotor dari daftar objek PPnBM efektif 1 April 2022 - penyerahan sedan/station wagon sejak tanggal tersebut hanya kena PPN, bukan PPnBM.
Contoh Perhitungan
HISTORIS (sebelum 1 April 2022): Sedan 4x2 2.000cc Rp 100.000.000
Tarif 20% × 100jt (masa berlaku UU 42/2009)
→ PPnBM = Rp 20.000.000. Sejak 1 April 2022: tidak kena PPnBM (Rp 0)

Sedan dan Station Wagon 4x4 / SUV (Historis - Pra-UU HPP)

Dicabut
10–75%2009-10-06 → 2022-03-31

HISTORIS: PPnBM atas penyerahan sedan, station wagon, dan SUV dengan sistem penggerak 4x4. Sejak 1 April 2022 kendaraan bermotor TIDAK dikenai PPnBM lagi karena UU HPP menghapus kelompok ini dari objek PPnBM.

10–75%
Dasar pengenaan: DPP (Harga Jual/Penggantian)
Wajib Pajak
Pembeli konsumen
Penerima
Negara
Pemotong
PKP penjual/ATPM
Berlaku
2009-10-06 → 2022-03-31
Dasar Hukum
UU 42/2009Pasal 8↗
Objek PPnBM di bawah rezim UU 42/2009. Tarif lebih tinggi dari 4x2: ≤1.500cc = 10%, 1.500-2.500cc = 30%, 2.500-3.000cc = 50%, >3.000cc = 75%. UU HPP (Pasal 8 ayat (2)) menghapus kendaraan bermotor dari daftar objek PPnBM efektif 1 April 2022 - SUV/4x4 sejak tanggal tersebut hanya kena PPN, bukan PPnBM.
Contoh Perhitungan
HISTORIS (sebelum 1 April 2022): SUV 4x4 3.500cc Rp 100.000.000
Tarif 75% × 100jt (masa berlaku UU 42/2009)
→ PPnBM = Rp 75.000.000. Sejak 1 April 2022: tidak kena PPnBM (Rp 0)

Van/Wagon > 10 Penumpang (Historis - Pra-UU HPP)

Dicabut
10%2009-10-06 → 2022-03-31

HISTORIS: PPnBM atas penyerahan van dan wagon dengan kapasitas lebih dari 10 penumpang (tarif 10%). Sejak 1 April 2022 kendaraan bermotor TIDAK dikenai PPnBM lagi karena UU HPP menghapus kelompok ini dari objek PPnBM.

10%
Dasar pengenaan: DPP (Harga Jual/Penggantian)
Wajib Pajak
Pembeli konsumen
Penerima
Negara
Pemotong
PKP penjual/ATPM
Berlaku
2009-10-06 → 2022-03-31
Dasar Hukum
UU 42/2009Pasal 8↗
Objek PPnBM di bawah rezim UU 42/2009 dengan tarif tetap 10% untuk van dan wagon > 10 penumpang. UU HPP (Pasal 8 ayat (2)) menghapus kendaraan bermotor dari daftar objek PPnBM efektif 1 April 2022.
Contoh Perhitungan
HISTORIS (sebelum 1 April 2022): Van/Wagon > 10 penumpang Rp 100.000.000
10% × 100.000.000 (masa berlaku UU 42/2009)
→ PPnBM = Rp 10.000.000. Sejak 1 April 2022: tidak kena PPnBM (Rp 0)

Kapal Pesiar dan Kapal Mewah

Berlaku
10%2022-04-01 → sekarang

PPnBM atas penyerahan kapal layar, kapal pesiar pribadi, dan kapal pesiar mewah. Tetap menjadi objek PPnBM pasca-UU HPP dengan tarif tunggal 10%.

10%
Dasar pengenaan: DPP (Harga Jual/Penggantian)
Wajib Pajak
Pembeli konsumen
Penerima
Negara
Pemotong
PKP penjual
Berlaku
2022-04-01 → sekarang
Dasar Hukum
UU 7/2021 (HPP)Pasal 8 ayat (2)↗
UU HPP menetapkan tarif tunggal 10% (tidak lagi rentang 10%-50% era UU 42/2009). Tersedia pengecualian PPnBM untuk kapal pesiar/yacht yang disewakan atau diperdagangkan dalam usaha pariwisata tertentu sesuai aturan pelaksana.
Contoh Perhitungan
Kapal Pesiar dan Kapal Mewah Rp 100.000.000
10% × 100.000.000
→ PPnBM = Rp 10.000.000

Pesawat Udara Pribadi

Berlaku
10%2022-04-01 → sekarang

PPnBM atas penyerahan pesawat udara mewah yang digunakan oleh perseorangan atau keluarga dan tidak digunakan untuk usaha angkutan umum. Tetap menjadi objek PPnBM pasca-UU HPP dengan tarif tunggal 10%.

10%
Dasar pengenaan: DPP (Harga Jual/Penggantian)
Wajib Pajak
Pembeli konsumen
Penerima
Negara
Pemotong
PKP penjual
Berlaku
2022-04-01 → sekarang
Dasar Hukum
UU 7/2021 (HPP)Pasal 8 ayat (2)↗
UU HPP menetapkan tarif tunggal 10% (tidak lagi rentang 10%-50% era UU 42/2009). Tidak termasuk pesawat udara untuk angkutan umum maupun untuk keperluan negara.
Contoh Perhitungan
Pesawat Udara Pribadi Rp 100.000.000
10% × 100.000.000
→ PPnBM = Rp 10.000.000

Rumah Mewah dan Apartemen Mewah

Berlaku
10%2022-04-01 → sekarang

PPnBM atas penyerahan pertama kali rumah mewah, apartemen mewah, kondominium mewah, atau ruko mewah dengan Harga Jual Eceran (HJE) di atas Rp 30 miliar, dikenakan oleh pengembang (developer). Tarif tunggal 10%.

10%
Dasar pengenaan: DPP (Harga Jual/Penggantian)
Wajib Pajak
Pembeli konsumen
Penerima
Negara
Pemotong
PKP penjual/developer
Berlaku
2022-04-01 → sekarang
Dasar Hukum
UU 7/2021 (HPP)Pasal 8 ayat (2)↗
Ambang objek sejak UU HPP: HJE > Rp 30 miliar (bukan lagi Rp 5 miliar era UU 42/2009 atau Rp 20 miliar era PP 61/2020). PPnBM rumah mewah hanya dikenakan satu kali pada penyerahan pertama kali oleh pengembang kepada pihak pertama; penyerahan berikutnya atau penjualan rumah bekas tidak kena PPnBM. Tarif tunggal 10% (tidak lagi rentang 10%-40%).
Contoh Perhitungan
Penyerahan pertama kali rumah mewah HJE Rp 35.000.000.000 oleh pengembang
10% × 35.000.000.000
→ PPnBM = Rp 3.500.000.000

Perlengkapan Mewah (Historis - Pra-UU HPP)

Dicabut
10–200%2009-10-06 → 2022-03-31

HISTORIS: PPnBM atas penyerahan perlengkapan mewah seperti perhiasan, batu permata, keramik mewah, lukisan, dan barang seni. Sejak 1 April 2022 kelompok perlengkapan mewah TIDAK dikenai PPnBM lagi karena dihapus dari objek PPnBM oleh UU HPP.

10–200%
Dasar pengenaan: DPP (Harga Jual/Penggantian)
Wajib Pajak
Pembeli konsumen
Penerima
Negara
Pemotong
PKP penjual
Berlaku
2009-10-06 → 2022-03-31
Dasar Hukum
UU 42/2009Pasal 8↗
Objek PPnBM di bawah rezim UU 42/2009 (tarif 10%-200% tergantung jenis barang; perhiasan dan batu permata 10%). UU HPP (Pasal 8 ayat (2)) menghapus kelompok perlengkapan mewah dari daftar objek PPnBM efektif 1 April 2022 - perhiasan, batu permata, dan barang seni sejak tanggal tersebut tidak kena PPnBM.
Contoh Perhitungan
HISTORIS (sebelum 1 April 2022): Perhiasan Rp 100.000.000
Tarif 10% × 100jt (masa berlaku UU 42/2009)
→ PPnBM = Rp 10.000.000. Sejak 1 April 2022: tidak kena PPnBM (Rp 0)
PPN