Tarif Pajak ID

PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 - Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi

20 aktif 29 total

Gaji/Bulan TER

Berlaku
0% – 25% (TER A/B/C) 2024-01-01 → sekarang

Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 untuk pemotongan bulanan. Menggantikan metode tarif progresif lama sejak 1 Januari 2024. Terdiri dari 3 kategori: TER A (tidak kawin), TER B (kawin 0-2 tanggungan), TER C (kawin ≥3 tanggungan). Masing-masing memiliki 42 lapisan tarif.

Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER →
0% – 25% (TER A/B/C) Tarif efektif: 0% untuk penghasilan rendah, hingga 25% untuk penghasilan tinggi
Dasar pengenaan: Penghasilan bruto bulanan dikurangi iuran pensiun/BPJS
Wajib Pajak
WP Orang Pribadi dalam negeri (pegawai/freelancer)
Penerima
Negara
Pemotong
Pemberi kerja/pemberi penghasilan
Berlaku
2024-01-01 → sekarang
Dasar hukum: PP 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP 16 Tahun 2009. TER menggantikan metode perhitungan lama yang menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh annualized. Lihat detail tabel per kategori: TER A, TER B, TER C.
Contoh Perhitungan
Pegawai tidak kawin, gaji Rp 10.000.000
Gunakan TER A → 2%
→ PPh 21 = Rp 200.000/bulan
Pegawai kawin 2 tanggungan, gaji Rp 25.000.000
Gunakan TER B → 5.5%
→ PPh 21 = Rp 1.375.000/bulan
Pegawai kawin 3 tanggungan, gaji Rp 50.000.000
Gunakan TER C → 9.5%
→ PPh 21 = Rp 4.750.000/bulan

SPT Tahunan Progresif

Berlaku
5%/15%/25%/30%/35% 2022-01-01 → sekarang

Tarif progresif PPh Orang Pribadi berlaku untuk perhitungan SPT Tahunan. Tarif ini merupakan tarif dasar yang ditetapkan UU PPh dan terakhir diubah oleh UU HPP.

5%/15%/25%/30%/35%
Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan neto - PTKP
LapisanBatas BawahBatas AtasTarif
1 Rp 0 jt Rp 60 jt 5%
2 Rp 60 jt Rp 250 jt 15%
3 Rp 250 jt Rp 500 jt 25%
4 Rp 500 jt Rp 5.000 jt 30%
5 Rp 5.000 jt 35%
Wajib Pajak
WP Orang Pribadi dalam negeri
Penerima
Negara
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
Lapisan tarif 35% ditambahkan oleh UU HPP (sebelumnya maksimal 30%). PTKP 2024: Single Rp 54.000.000; Kawin Rp 58.500.000; Tanggungan Rp 4.500.000/orang (maks 3).
Contoh Perhitungan
PKP Rp 300.000.000 setahun
5%×60jt + 15%×190jt + 25%×50jt = 3jt + 28.5jt + 12.5jt
→ PPh terutang = Rp 44.000.000

Tarif Progresif Pra-HPP

Diubah
5%/15%/25%/30% 2009-01-01 → 2021-12-31

Tarif progresif PPh OP sebelum UU HPP berlaku. Maksimal 30% tanpa lapisan 35%.

5%/15%/25%/30%
Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak
LapisanBatas BawahBatas AtasTarif
1 Rp 0 jt Rp 50 jt 5%
2 Rp 50 jt Rp 250 jt 15%
3 Rp 250 jt Rp 500 jt 25%
4 Rp 500 jt 30%
Wajib Pajak
WP Orang Pribadi dalam negeri
Penerima
Negara
Berlaku
2009-01-01 → 2021-12-31
Diberlakukan oleh UU 36/2008. Brackets berubah dari UU 17/2000 (batas atas berbeda).
Contoh Perhitungan
Tarif Progresif Pra-HPP PKP Rp 100.000.000
Hitung per lapisan progresif
→ Pajak = jumlah dari setiap lapisan

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Berlaku
PTKP sesuai PMK berlaku 2016-01-01 → sekarang

Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengurangi penghasilan neto untuk menghitung PKP. Ditetapkan oleh PMK setiap tahunnya.

PTKP sesuai PMK berlaku Tarif efektif: Rp 54.000.000 (TK/0) s/d Rp 72.000.000 (K/3)
Dasar pengenaan: Bukan tarif, melainkan pengurang
Wajib Pajak
-
Penerima
-
Berlaku
2016-01-01 → sekarang
PTKP: TK/0 = Rp 54.000.000; K/0 = Rp 58.500.000; K/1 = Rp 63.000.000; K/2 = Rp 67.500.000; K/3 = Rp 72.000.000. Belum ada perubahan sejak PMK 122/2015.
Contoh Perhitungan
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
Sesuai formula yang berlaku
→ Lihat ketentuan detail

Honorarium/Bukan Pegawai (BerNPWP)

Berlaku
5%/15%/25%/30%/35% 2009-01-01 → sekarang

Pemotongan PPh 21 atas honorarium atau imbalan kepada tenaga ahli, dokter, pengacara, akuntan, arsitek, notaris, penilai, aktuaris, dan tenaga ahli lainnya yang melakukan pekerjaan bebas (bukan pegawai). Dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh dengan norma penghitungan 50% dari penghasilan bruto sebagai penghasilan neto (PP 16/2009 Pasal 17).

5%/15%/25%/30%/35% Tarif efektif: Tarif Pasal 17 × 50% norma penghitungan
Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan) dikurangi PTKP
LapisanBatas BawahBatas AtasTarif
1 Rp 0 jt Rp 60 jt 5%
2 Rp 60 jt Rp 250 jt 15%
3 Rp 250 jt Rp 500 jt 25%
4 Rp 500 jt Rp 5.000 jt 30%
5 Rp 5.000 jt 35%
Wajib Pajak
Tenaga ahli/bukan pegawai (WP OP dalam negeri)
Penerima
Negara
Pemotong
Pemberi penghasilan
Berlaku
2009-01-01 → sekarang
Norma penghitungan 50% berlaku untuk tenaga ahli. Untuk pekerjaan bebas lainnya norma penghitungan bisa berbeda (misalnya: pedagang 15%, petani 25%). Pegawai tidak tetap dan bukan pegawai dengan penghasilan ≤ Rp 4.500.000/bulan: PTKP dihitung harian.
Contoh Perhitungan
Notaris menerima honorarium Rp 100.000.000
Neto = 50% × 100jt = 50jt. PKP = 50jt - 54jt (PTKP) = 0
→ PPh 21 = Rp 0 (PKP negatif, tidak terutang)
Konsultan menerima honorarium Rp 200.000.000
Neto = 50% × 200jt = 100jt. PKP = 100jt - 54jt = 46jt. PPh = 5% × 46jt
→ PPh 21 = Rp 2.300.000

Penghasilan Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas

Berlaku
Tarif Pasal 17 progresif dengan PTKP harian 2024-01-01 → sekarang

Pemotongan PPh 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima penghasilan secara harian, mingguan, atau satuan waktu tertentu. Jika penghasilan ≤ Rp 4.500.000/hari dan sudah kena PTKP harian, PPh = 0. Jika > Rp 4.500.000/hari, tarif Pasal 17 berlaku.

Tarif Pasal 17 progresif dengan PTKP harian Tarif efektif: 0% jika ≤ Rp 4.500.000/hari setelah PTKP
Dasar pengenaan: Penghasilan bruto harian dikurangi PTKP harian (1/360 × PTKP tahunan × jumlah hari kerja)
Wajib Pajak
Pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas
Penerima
Negara
Pemotong
Pemberi kerja
Berlaku
2024-01-01 → sekarang
PTKP harian = PTKP tahunan × 1/360. Untuk penghasilan > Rp 4.500.000/hari, dipotong PPh 21 dengan tarif Pasal 17 dengan PTKP harian terkumulasi.
Contoh Perhitungan
Penghasilan Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas
Sesuai formula yang berlaku
→ Lihat ketentuan detail

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Berlaku
0% 2022-01-01 → sekarang

Pemotongan PPh 21 atas Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibagikan kepada anggota WP Orang Pribadi. SHU yang diterima anggota koperasi diperlakukan sebagai dividen.

0%
Dasar pengenaan: Jumlah SHU yang dibagikan
Wajib Pajak
Anggota koperasi (WP OP)
Penerima
Negara
Pemotong
Koperasi
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggota WP OP dikenakan PPh final 0% (bebas pajak). Fasilitas ini diberikan untuk mendukung perkembangan koperasi.
Contoh Perhitungan
Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi - tidak kena pajak
Tarif 0%
→ Pajak = Rp 0

Natura/Kenikmatan dari Pemberi Kerja

Berlaku
1% 2024-01-01 → sekarang

Pajak atas pemberian natura (barang) atau kenikmatan dari pemberi kerja kepada pegawai. Mulai 2024, pemberian natura/kenikmatan yang diberikan bukan oleh pemberi kerja (bukan BP) menjadi objek PPh 21 yang dipotong oleh penerima penghasilan.

1%
Dasar pengenaan: Nilai wajar natura/kenikmatan
Wajib Pajak
Penerima natura/kenikmatan
Penerima
Negara
Pemotong
Pemberi kerja
Berlaku
2024-01-01 → sekarang
Natura/kenikmatan dari pemberi kerja (BP) yang diberikan kepada pegawai: PPh ditanggung pemberi kerja (gross-up) atau dihitung dari nilai wajar. Natura dari bukan BP: 1% dari nilai wajar sebagai PPh yang dipotong sendiri oleh penerima.
Contoh Perhitungan
Natura/Kenikmatan dari Pemberi Kerja Rp 100.000.000
1% × 100.000.000
→ Pajak = Rp 1.000.000

Penarikan Dana Pensiun / JHT

Berlaku
0%/5%/10%/15% 2014-01-01 → sekarang

Pemotongan PPh 21 atas penarikan iuran pensiun/jaminan hari tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus. Tarif PPh final berjenjang berdasarkan akumulasi iuran.

0%/5%/10%/15%
Dasar pengenaan: Akumulasi iuran pensiun/JHT yang ditarik
LapisanBatas BawahBatas AtasTarif
1 Rp 0 jt Rp 50 jt 0%
2 Rp 50 jt Rp 100 jt 5%
3 Rp 100 jt Rp 500 jt 10%
4 Rp 500 jt 15%
Wajib Pajak
Peserta pensiun/JHT
Penerima
Negara
Pemotong
Dana pensiun/BPJS Ketenagakerjaan
Berlaku
2014-01-01 → sekarang
Tarif berjenjang final: ≤50jt = 0%, 50-100jt = 5%, 100-500jt = 10%, >500jt = 15%. Berlaku untuk penarikan yang dibayarkan sekaligus. Penarikan anuitas/bulanan: digabung dengan penghasilan rutin (bukan final).
Contoh Perhitungan
Penarikan JHT Rp 80.000.000 sekaligus
50jt × 0% + 30jt × 5%
→ PPh 21 = Rp 1.500.000

Tarif Progresif Pra-2009

Diubah
5%/10%/15%/25%/35% 2001-01-01 → 2008-12-31

Tarif progresif PPh OP sebelum UU 36/2008 berlaku. Tarif tertinggi 35% untuk bracket > Rp 250 juta.

5%/10%/15%/25%/35%
Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak
LapisanBatas BawahBatas AtasTarif
1 Rp 0 jt Rp 25 jt 5%
2 Rp 25 jt Rp 50 jt 10%
3 Rp 50 jt Rp 100 jt 15%
4 Rp 100 jt Rp 200 jt 25%
5 Rp 200 jt 35%
Wajib Pajak
WP Orang Pribadi dalam negeri
Penerima
Negara
Berlaku
2001-01-01 → 2008-12-31
Tarif progresif UU 17/2000 dengan lapisan 5%, 10%, 15%, 25%, 35%.
Contoh Perhitungan
Tarif Progresif Pra-2009 PKP Rp 100.000.000
Hitung per lapisan progresif
→ Pajak = jumlah dari setiap lapisan

Tarif Progresif UU 7/1983

Dicabut
15%/25%/35% 1984-01-01 → 1994-12-31

Tarif progresif PPh Orang Pribadi berdasarkan UU 7/1983 (UU PPh asli). Terdiri dari 3 lapis tarif: 15%, 25%, dan 35%. Berlaku dari tahun pajak 1984 hingga 1994.

15%/25%/35%
Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak (PKP)
LapisanBatas BawahBatas AtasTarif
1 Rp 0 jt Rp 10 jt 15%
2 Rp 10 jt Rp 50 jt 25%
3 Rp 50 jt 35%
Wajib Pajak
WP Orang Pribadi dalam negeri
Penerima
Negara
Berlaku
1984-01-01 → 1994-12-31
UU PPh pertama Indonesia (UU 7/1983). Tarif progresif 3 lapis: 15% (≤10jt), 25% (10-50jt), 35% (>50jt). PTKP awal sangat kecil (Rp 960.000/tahun untuk single).
Contoh Perhitungan
PKP Rp 30.000.000 tahun 1990
15% × 10jt + 25% × 20jt = 1.5jt + 5jt
→ PPh terutang = Rp 6.500.000

Tarif Progresif UU 10/1994

Dicabut
15%/25%/35% 1995-01-01 → 2000-12-31

Tarif progresif PPh OP berdasarkan UU 10/1994 (perubahan pertama UU PPh). Tarif tidak berubah dari UU 7/1983 namun PTKP dinaikkan. Berlaku 1995-2000.

15%/25%/35%
Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak (PKP)
LapisanBatas BawahBatas AtasTarif
1 Rp 0 jt Rp 10 jt 15%
2 Rp 10 jt Rp 50 jt 25%
3 Rp 50 jt 35%
Wajib Pajak
WP Orang Pribadi dalam negeri
Penerima
Negara
Berlaku
1995-01-01 → 2000-12-31
UU 10/1994 tidak mengubah tarif Pasal 17 secara signifikan. Tarif tetap 15/25/35%. PTKP dinaikkan menjadi Rp 1.728.000/tahun.
Contoh Perhitungan
PKP Rp 30.000.000 tahun 1998
15% × 10jt + 25% × 20jt = 1.5jt + 5jt
→ PPh terutang = Rp 6.500.000

Pemotongan Bulanan Progresif (Pra-TER)

Dicabut
Tarif Pasal 17 × (penghasilan neto bulanan × 12 - PTKP) setelah annualisasi 1984-01-01 → 2023-12-31

Metode pemotongan PPh 21 bulanan sebelum TER berlaku. Menggunakan tarif progresif Pasal 17 dengan annualisasi penghasilan. Berlaku dari 1984 hingga digantikan TER pada 2024.

Tarif Pasal 17 × (penghasilan neto bulanan × 12 - PTKP) setelah annualisasi Tarif efektif: Bervariasi sesuai lapisan progresif
Dasar pengenaan: Penghasilan bruto bulanan dikurangi biaya jabatan/iuran pensiun, kemudian annualisasi
Wajib Pajak
WP Orang Pribadi dalam negeri (pegawai)
Penerima
Negara
Pemotong
Pemberi kerja
Berlaku
1984-01-01 → 2023-12-31
Metode lama: annualisasi penghasilan (×12), hitung PPh setahun dengan tarif progresif, bagi 12 untuk mendapatkan PPh bulanan. Digantikan oleh TER mulai 2024 melalui PP 58/2023.
Contoh Perhitungan
Pegawai K/1, gaji Rp 8.000.000/bulan (2019)
Neto=8jt×12=96jt. PTKP K/1=63jt. PKP=33jt. PPh tahunan=5%×33jt=1.65jt. Bulanan=1.65jt/12
→ PPh 21 = Rp 137.500/bulan

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Dicabut
PTKP sesuai regulasi berlaku 1984-01-01 → 1994-12-31

PTKP awal UU 7/1983. TK/0 = Rp 960.000/tahun. Berlaku 1984-1994.

PTKP sesuai regulasi berlaku Tarif efektif: TK/0 = Rp 960.000; K/0 = Rp 1.440.000; K/1 = Rp 1.680.000
Dasar pengenaan: Bukan tarif, melainkan pengurang
Wajib Pajak
-
Penerima
-
Berlaku
1984-01-01 → 1994-12-31
PTKP UU 7/1983: TK/0=R960.000; K/0=R1.440.000; K/1=R1.680.000; K/2=R1.920.000; K/3=R2.160.000. Tambahan wajib lapor R480.000.
Contoh Perhitungan
Pegawai TK/0 gaji Rp 5.000.000/bulan (1984)
PTKP tahunan berlaku mengurangi penghasilan neto
→ PTKP berlaku mengurangi penghasilan neto

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Dicabut
PTKP sesuai regulasi berlaku 1995-01-01 → 2004-12-31

PTKP UU 10/1994. TK/0 = Rp 1.728.000/tahun. Berlaku 1995-2004.

PTKP sesuai regulasi berlaku Tarif efektif: TK/0 = Rp 1.728.000; K/0 = Rp 1.920.000; K/1 = Rp 2.160.000
Dasar pengenaan: Bukan tarif, melainkan pengurang
Wajib Pajak
-
Penerima
-
Berlaku
1995-01-01 → 2004-12-31
PTKP dinaikkan: TK/0=R1.728.000; K/0=R1.920.000; Tanggungan R240.000/orang.
Contoh Perhitungan
Pegawai TK/0 gaji Rp 5.000.000/bulan (1995)
PTKP tahunan berlaku mengurangi penghasilan neto
→ PTKP berlaku mengurangi penghasilan neto

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Dicabut
PTKP sesuai regulasi berlaku 2005-01-01 → 2008-12-31

PTKP PMK 138/2005. Lonjakan besar. TK/0 = Rp 12.000.000/tahun. Berlaku 2005-2008.

PTKP sesuai regulasi berlaku Tarif efektif: TK/0 = Rp 12.000.000; K/0 = Rp 13.200.000; K/1 = Rp 14.400.000; K/2 = Rp 15.600.000; K/3 = Rp 16.800.000
Dasar pengenaan: Bukan tarif, melainkan pengurang
Wajib Pajak
-
Penerima
-
Berlaku
2005-01-01 → 2008-12-31
PTKP dinaikkan drastis: TK/0=R12.000.000 (naik 7x). Kawin +R1.200.000, tanggungan +R1.200.000/orang.
Contoh Perhitungan
Pegawai TK/0 gaji Rp 5.000.000/bulan (2005)
PTKP tahunan berlaku mengurangi penghasilan neto
→ PTKP berlaku mengurangi penghasilan neto

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Dicabut
PTKP sesuai regulasi berlaku 2009-01-01 → 2015-12-31

PTKP PMK 162/2009. TK/0 = Rp 15.840.000/tahun. Berlaku 2009-2015.

PTKP sesuai regulasi berlaku Tarif efektif: TK/0 = Rp 15.840.000; K/0 = Rp 17.280.000; K/1 = Rp 18.720.000; K/2 = Rp 20.160.000; K/3 = Rp 21.600.000
Dasar pengenaan: Bukan tarif, melainkan pengurang
Wajib Pajak
-
Penerima
-
Berlaku
2009-01-01 → 2015-12-31
PTKP dinaikkan lagi: TK/0=R15.840.000. Kawin +R1.440.000, tanggungan +R1.440.000/orang.
Contoh Perhitungan
Pegawai TK/0 gaji Rp 5.000.000/bulan (2009)
PTKP tahunan berlaku mengurangi penghasilan neto
→ PTKP berlaku mengurangi penghasilan neto

TER Kategori A (Tidak Menikah)

Berlaku
0%–25% (42 lapisan) 2024-01-01 → sekarang

Tabel lengkap TER Kategori A (Tidak Kawin/Tidak Punya Tanggungan) berdasarkan PP 58/2023 Lampiran. 42 lapisan tarif dari 0% hingga 25%.

Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER →
0%–25% (42 lapisan) Tarif efektif: 0% untuk ≤ Rp 6.600.000, naik bertahap hingga 25% untuk > Rp 745.000.000
Dasar pengenaan: Penghasilan bruto bulanan dikurangi iuran pensiun/BPJS
LapisanBatas BawahBatas AtasTarif
1 Rp 0 jt Rp 6,6 jt 0%
2 Rp 6,6 jt Rp 6,95 jt 0.25%
3 Rp 6,95 jt Rp 7,35 jt 0.5%
4 Rp 7,35 jt Rp 7,75 jt 0.75%
5 Rp 7,75 jt Rp 8,2 jt 1%
6 Rp 8,2 jt Rp 8,65 jt 1.25%
7 Rp 8,65 jt Rp 9,15 jt 1.5%
8 Rp 9,15 jt Rp 9,7 jt 1.75%
9 Rp 9,7 jt Rp 10,3 jt 2%
10 Rp 10,3 jt Rp 10,9 jt 2.25%
11 Rp 10,9 jt Rp 11,6 jt 2.5%
12 Rp 11,6 jt Rp 12,3 jt 2.75%
13 Rp 12,3 jt Rp 13,15 jt 3%
14 Rp 13,15 jt Rp 14 jt 3.25%
15 Rp 14 jt Rp 15 jt 3.5%
16 Rp 15 jt Rp 16,1 jt 3.75%
17 Rp 16,1 jt Rp 17,3 jt 4%
18 Rp 17,3 jt Rp 18,6 jt 4.25%
19 Rp 18,6 jt Rp 20 jt 4.5%
20 Rp 20 jt Rp 21,6 jt 4.75%
21 Rp 21,6 jt Rp 23,3 jt 5%
22 Rp 23,3 jt Rp 25,2 jt 5.5%
23 Rp 25,2 jt Rp 27,4 jt 6%
24 Rp 27,4 jt Rp 29,8 jt 6.5%
25 Rp 29,8 jt Rp 32,6 jt 7%
26 Rp 32,6 jt Rp 35,8 jt 7.5%
27 Rp 35,8 jt Rp 39,5 jt 8%
28 Rp 39,5 jt Rp 43,8 jt 8.5%
29 Rp 43,8 jt Rp 48,8 jt 9%
30 Rp 48,8 jt Rp 54,8 jt 9.5%
31 Rp 54,8 jt Rp 62 jt 10%
32 Rp 62 jt Rp 71 jt 10.5%
33 Rp 71 jt Rp 82,5 jt 11%
34 Rp 82,5 jt Rp 97 jt 11.5%
35 Rp 97 jt Rp 116 jt 12%
36 Rp 116 jt Rp 141 jt 12.5%
37 Rp 141 jt Rp 177 jt 13%
38 Rp 177 jt Rp 232 jt 13.5%
39 Rp 232 jt Rp 327 jt 14%
40 Rp 327 jt Rp 530 jt 14.5%
41 Rp 530 jt Rp 745 jt 15%
42 Rp 745 jt 25%
Wajib Pajak
WP OP dalam negeri
Penerima
Negara
Berlaku
2024-01-01 → sekarang
Berlaku untuk pegawai yang tidak kawin dan tidak punya tanggungan. Tarif 0% untuk penghasilan bruto ≤ Rp 6.600.000/bulan. Tarif tertinggi 25% untuk penghasilan > Rp 745.000.000/bulan.
Contoh Perhitungan
Pegawai tidak kawin, gaji Rp 10.000.000/bulan
TER A: Rp 10.000.000 jatuh di lapisan ke-10 (Rp 9.700.001 – Rp 10.300.000) = 2%
→ PPh 21 = 2% × Rp 10.000.000 = Rp 200.000
Pegawai tidak kawin, gaji Rp 50.000.000/bulan
TER A: Rp 50.000.000 jatuh di lapisan ke-31 (Rp 48.800.001 – Rp 54.800.000) = 9.5%
→ PPh 21 = 9.5% × Rp 50.000.000 = Rp 4.750.000
Pegawai tidak kawin, gaji Rp 100.000.000/bulan
TER A: Rp 100.000.000 jatuh di lapisan ke-36 (Rp 97.000.001 – Rp 116.000.000) = 12%
→ PPh 21 = 12% × Rp 100.000.000 = Rp 12.000.000

TER Kategori B (Menikah 0-2 Tanggungan)

Berlaku
0%–25% (42 lapisan) 2024-01-01 → sekarang

Tabel lengkap TER Kategori B (Kawin, tanggungan 0-2) berdasarkan PP 58/2023 Lampiran. 42 lapisan tarif dari 0% hingga 25%.

Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER →
0%–25% (42 lapisan) Tarif efektif: 0% untuk ≤ Rp 6.950.000, naik bertahap hingga 25% untuk > Rp 855.000.000
Dasar pengenaan: Penghasilan bruto bulanan dikurangi iuran pensiun/BPJS
LapisanBatas BawahBatas AtasTarif
1 Rp 0 jt Rp 6,95 jt 0%
2 Rp 6,95 jt Rp 7,3 jt 0.25%
3 Rp 7,3 jt Rp 7,7 jt 0.5%
4 Rp 7,7 jt Rp 8,1 jt 0.75%
5 Rp 8,1 jt Rp 8,55 jt 1%
6 Rp 8,55 jt Rp 9 jt 1.25%
7 Rp 9 jt Rp 9,5 jt 1.5%
8 Rp 9,5 jt Rp 10,05 jt 1.75%
9 Rp 10,05 jt Rp 10,65 jt 2%
10 Rp 10,65 jt Rp 11,25 jt 2.25%
11 Rp 11,25 jt Rp 11,95 jt 2.5%
12 Rp 11,95 jt Rp 12,65 jt 2.75%
13 Rp 12,65 jt Rp 13,5 jt 3%
14 Rp 13,5 jt Rp 14,35 jt 3.25%
15 Rp 14,35 jt Rp 15,35 jt 3.5%
16 Rp 15,35 jt Rp 16,45 jt 3.75%
17 Rp 16,45 jt Rp 17,65 jt 4%
18 Rp 17,65 jt Rp 18,95 jt 4.25%
19 Rp 18,95 jt Rp 20,35 jt 4.5%
20 Rp 20,35 jt Rp 21,95 jt 4.75%
21 Rp 21,95 jt Rp 23,65 jt 5%
22 Rp 23,65 jt Rp 25,55 jt 5.5%
23 Rp 25,55 jt Rp 27,75 jt 6%
24 Rp 27,75 jt Rp 30,15 jt 6.5%
25 Rp 30,15 jt Rp 32,95 jt 7%
26 Rp 32,95 jt Rp 36,15 jt 7.5%
27 Rp 36,15 jt Rp 39,85 jt 8%
28 Rp 39,85 jt Rp 44,15 jt 8.5%
29 Rp 44,15 jt Rp 49,15 jt 9%
30 Rp 49,15 jt Rp 55,15 jt 9.5%
31 Rp 55,15 jt Rp 62,35 jt 10%
32 Rp 62,35 jt Rp 71,35 jt 10.5%
33 Rp 71,35 jt Rp 82,85 jt 11%
34 Rp 82,85 jt Rp 97,35 jt 11.5%
35 Rp 97,35 jt Rp 116,35 jt 12%
36 Rp 116,35 jt Rp 141,35 jt 12.5%
37 Rp 141,35 jt Rp 177,35 jt 13%
38 Rp 177,35 jt Rp 232,35 jt 13.5%
39 Rp 232,35 jt Rp 327,35 jt 14%
40 Rp 327,35 jt Rp 530,35 jt 14.5%
41 Rp 530,35 jt Rp 855 jt 15%
42 Rp 855 jt 25%
Wajib Pajak
WP OP dalam negeri
Penerima
Negara
Berlaku
2024-01-01 → sekarang
Berlaku untuk pegawai yang kawin dengan tanggungan 0, 1, atau 2. Tarif 0% untuk penghasilan bruto ≤ Rp 6.950.000/bulan. Tarif tertinggi 25% untuk penghasilan > Rp 855.000.000/bulan.
Contoh Perhitungan
Pegawai kawin 1 tanggungan, gaji Rp 10.000.000/bulan
TER B: Rp 10.000.000 jatuh di lapisan ke-8 (Rp 9.500.001 – Rp 10.050.000) = 1.75%
→ PPh 21 = 1.75% × Rp 10.000.000 = Rp 175.000
Pegawai kawin 2 tanggungan, gaji Rp 50.000.000/bulan
TER B: Rp 50.000.000 jatuh di lapisan ke-31 (Rp 49.150.001 – Rp 55.150.000) = 9.5%
→ PPh 21 = 9.5% × Rp 50.000.000 = Rp 4.750.000

TER Kategori C (Menikah 3+ Tanggungan)

Berlaku
0%–25% (42 lapisan) 2024-01-01 → sekarang

Tabel lengkap TER Kategori C (Kawin, tanggungan ≥3) berdasarkan PP 58/2023 Lampiran. 42 lapisan tarif dari 0% hingga 25%.

Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER →
0%–25% (42 lapisan) Tarif efektif: 0% untuk ≤ Rp 7.550.000, naik bertahap hingga 25% untuk > Rp 955.000.000
Dasar pengenaan: Penghasilan bruto bulanan dikurangi iuran pensiun/BPJS
LapisanBatas BawahBatas AtasTarif
1 Rp 0 jt Rp 7,55 jt 0%
2 Rp 7,55 jt Rp 7,9 jt 0.25%
3 Rp 7,9 jt Rp 8,3 jt 0.5%
4 Rp 8,3 jt Rp 8,7 jt 0.75%
5 Rp 8,7 jt Rp 9,15 jt 1%
6 Rp 9,15 jt Rp 9,6 jt 1.25%
7 Rp 9,6 jt Rp 10,1 jt 1.5%
8 Rp 10,1 jt Rp 10,65 jt 1.75%
9 Rp 10,65 jt Rp 11,25 jt 2%
10 Rp 11,25 jt Rp 11,85 jt 2.25%
11 Rp 11,85 jt Rp 12,55 jt 2.5%
12 Rp 12,55 jt Rp 13,25 jt 2.75%
13 Rp 13,25 jt Rp 14,1 jt 3%
14 Rp 14,1 jt Rp 14,95 jt 3.25%
15 Rp 14,95 jt Rp 15,95 jt 3.5%
16 Rp 15,95 jt Rp 17,05 jt 3.75%
17 Rp 17,05 jt Rp 18,25 jt 4%
18 Rp 18,25 jt Rp 19,55 jt 4.25%
19 Rp 19,55 jt Rp 20,95 jt 4.5%
20 Rp 20,95 jt Rp 22,55 jt 4.75%
21 Rp 22,55 jt Rp 24,25 jt 5%
22 Rp 24,25 jt Rp 26,15 jt 5.5%
23 Rp 26,15 jt Rp 28,35 jt 6%
24 Rp 28,35 jt Rp 30,75 jt 6.5%
25 Rp 30,75 jt Rp 33,55 jt 7%
26 Rp 33,55 jt Rp 36,75 jt 7.5%
27 Rp 36,75 jt Rp 40,45 jt 8%
28 Rp 40,45 jt Rp 44,75 jt 8.5%
29 Rp 44,75 jt Rp 49,75 jt 9%
30 Rp 49,75 jt Rp 55,75 jt 9.5%
31 Rp 55,75 jt Rp 62,95 jt 10%
32 Rp 62,95 jt Rp 71,95 jt 10.5%
33 Rp 71,95 jt Rp 83,45 jt 11%
34 Rp 83,45 jt Rp 97,95 jt 11.5%
35 Rp 97,95 jt Rp 116,95 jt 12%
36 Rp 116,95 jt Rp 141,95 jt 12.5%
37 Rp 141,95 jt Rp 177,95 jt 13%
38 Rp 177,95 jt Rp 232,95 jt 13.5%
39 Rp 232,95 jt Rp 327,95 jt 14%
40 Rp 327,95 jt Rp 530,95 jt 14.5%
41 Rp 530,95 jt Rp 955 jt 15%
42 Rp 955 jt 25%
Wajib Pajak
WP OP dalam negeri
Penerima
Negara
Berlaku
2024-01-01 → sekarang
Berlaku untuk pegawai yang kawin dengan tanggungan 3 atau lebih. Tarif 0% untuk penghasilan bruto ≤ Rp 7.550.000/bulan. Tarif tertinggi 25% untuk penghasilan > Rp 955.000.000/bulan.
Contoh Perhitungan
Pegawai kawin 3 tanggungan, gaji Rp 10.000.000/bulan
TER C: Rp 10.000.000 jatuh di lapisan ke-6 (Rp 9.600.001 – Rp 10.100.000) = 1.25%
→ PPh 21 = 1.25% × Rp 10.000.000 = Rp 125.000
Pegawai kawin 3 tanggungan, gaji Rp 100.000.000/bulan
TER C: Rp 100.000.000 jatuh di lapisan ke-36 (Rp 97.950.001 – Rp 116.950.000) = 12%
→ PPh 21 = 12% × Rp 100.000.000 = Rp 12.000.000

Norma - Dokter/Dokter Gigi

Berlaku
50% 2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.

50%
Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)
Wajib Pajak
WP OP pelaku pekerjaan bebas
Penerima
Negara
Berlaku
2002-01-01 → sekarang
Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.
Contoh Perhitungan
Dokter honorarium Rp 100.000.000
Neto=50%×100jt=50jt. PKP=50jt-54jt=negatif
→ PPh=R0

Norma - Pengacara/Advokat

Berlaku
50% 2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.

50%
Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)
Wajib Pajak
WP OP pelaku pekerjaan bebas
Penerima
Negara
Berlaku
2002-01-01 → sekarang
Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.
Contoh Perhitungan
Pengacara honorarium Rp 200.000.000
Neto=50%×200jt=100jt. PKP=100jt-54jt=46jt
→ PPh=5%×46jt=R2.300.000

Norma - Akuntan

Berlaku
50% 2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.

50%
Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)
Wajib Pajak
WP OP pelaku pekerjaan bebas
Penerima
Negara
Berlaku
2002-01-01 → sekarang
Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.
Contoh Perhitungan
Akuntan honorarium Rp 80.000.000
Neto=50%×80jt=40jt. PKP=40jt-54jt=negatif
→ PPh=R0

Norma - Arsitek

Berlaku
50% 2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.

50%
Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)
Wajib Pajak
WP OP pelaku pekerjaan bebas
Penerima
Negara
Berlaku
2002-01-01 → sekarang
Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.
Contoh Perhitungan
Arsitek honorarium Rp 150.000.000
Neto=50%×150jt=75jt. PKP=75jt-54jt=21jt
→ PPh=5%×21jt=R1.050.000

Norma - Notaris/PPAT

Berlaku
50% 2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.

50%
Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)
Wajib Pajak
WP OP pelaku pekerjaan bebas
Penerima
Negara
Berlaku
2002-01-01 → sekarang
Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.
Contoh Perhitungan
Notaris honorarium Rp 120.000.000
Neto=50%×120jt=60jt. PKP=60jt-54jt=6jt
→ PPh=5%×6jt=R300.000

Norma - Konsultan

Berlaku
50% 2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.

50%
Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)
Wajib Pajak
WP OP pelaku pekerjaan bebas
Penerima
Negara
Berlaku
2002-01-01 → sekarang
Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.
Contoh Perhitungan
Konsultan honorarium Rp 200.000.000
Neto=50%×200jt=100jt. PKP=100jt-54jt=46jt
→ PPh=5%×46jt=R2.300.000

Norma - Pedagang

Berlaku
15% 2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 15% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.

15%
Dasar pengenaan: 15% × penghasilan bruto (norma penghitungan)
Wajib Pajak
WP OP pelaku pekerjaan bebas
Penerima
Negara
Berlaku
2002-01-01 → sekarang
Norma penghitungan 15% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.
Contoh Perhitungan
Pedagang omzet Rp 500.000.000/tahun
Neto=15%×500jt=75jt. PKP=75jt-54jt=21jt
→ PPh=5%×21jt=R1.050.000

Norma - Petani/Peternak

Berlaku
25% 2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 25% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.

25%
Dasar pengenaan: 25% × penghasilan bruto (norma penghitungan)
Wajib Pajak
WP OP pelaku pekerjaan bebas
Penerima
Negara
Berlaku
2002-01-01 → sekarang
Norma penghitungan 25% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.
Contoh Perhitungan
Petani omzet Rp 300.000.000/tahun
Neto=25%×300jt=75jt. PKP=75jt-54jt=21jt
→ PPh=5%×21jt=R1.050.000

Norma - Pengusaha Kecil Lainnya

Berlaku
25% 2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 25% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PMK 523/2002 jo. PMK 43/2022.

25%
Dasar pengenaan: 25% × penghasilan bruto (norma penghitungan)
Wajib Pajak
WP OP pelaku pekerjaan bebas
Penerima
Negara
Berlaku
2002-01-01 → sekarang
Norma penghitungan 25% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.
Contoh Perhitungan
Pengusaha kecil omzet Rp 200.000.000/tahun
Neto=25%×200jt=50jt. PKP=50jt-54jt=negatif
→ PPh=R0
PBB PPh 22