PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 - Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi

20 aktif29 total

Gaji/Bulan TER

Berlaku

0% – 34% (TER A/B/C)2024-01-01 → sekarang

Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21 untuk pemotongan bulanan pegawai tetap pada masa pajak selain masa pajak terakhir. Menggantikan metode tarif progresif annualized sejak 1 Januari 2024. Terdiri dari 3 kategori menurut kelas PTKP: TER A (TK/0, TK/1, K/0) 44 lapisan, TER B (TK/2, TK/3, K/1, K/2) 40 lapisan, dan TER C (K/3) 41 lapisan. Tarif 0% hingga 34%.

Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER →

0% – 34% (TER A/B/C)Tarif efektif: 0% untuk penghasilan bruto rendah (≤ Rp 5,4 juta / 6,2 juta / 6,6 juta sesuai kategori), hingga 34% untuk penghasilan bruto > Rp 1,4 miliar

Dasar pengenaan: Penghasilan bruto bulanan dikurangi iuran pensiun/BPJS

Wajib Pajak

WP Orang Pribadi dalam negeri (pegawai/freelancer)

Penerima

Negara

Pemotong

Pemberi kerja/pemberi penghasilan

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 58/2023Pasal 2-4↗PMK 168/2023Pasal 2-15↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

Dasar hukum: PP 58 Tahun 2023 (Lampiran Tabel TER A/B/C) jo. PMK 168/2023. Kategori ditentukan kelas PTKP di awal tahun pajak: A = TK/0, TK/1, K/0; B = TK/2, TK/3, K/1, K/2; C = K/3. TER hanya dipakai untuk masa pajak Januari–November; masa pajak terakhir (Desember) dihitung dengan tarif Pasal 17 atas PKP setahun dikurangi PPh yang telah dipotong. Detail tabel per kategori: TER A, TER B, TER C.

Contoh Perhitungan

Pegawai TK/0, gaji Rp 10.000.000/bulan

TER A: jatuh di lapisan di atas Rp 9.650.000 – Rp 10.050.000 = 2%

→ PPh 21 = 2% × Rp 10.000.000 = Rp 200.000

Pegawai K/2, gaji Rp 25.000.000/bulan

TER B: jatuh di lapisan di atas Rp 21.850.000 – Rp 26.000.000 = 9%

→ PPh 21 = 9% × Rp 25.000.000 = Rp 2.250.000

Pegawai K/3, gaji Rp 50.000.000/bulan

TER C: jatuh di lapisan di atas Rp 47.400.000 – Rp 51.200.000 = 17%

→ PPh 21 = 17% × Rp 50.000.000 = Rp 8.500.000

SPT Tahunan Progresif

Berlaku

5%/15%/25%/30%/35%2022-01-01 → sekarang

Tarif progresif PPh Orang Pribadi berlaku untuk perhitungan SPT Tahunan. Tarif ini merupakan tarif dasar yang ditetapkan UU PPh dan terakhir diubah oleh UU HPP.

5%/15%/25%/30%/35%

Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan neto - PTKP

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 60 jt	5%
2	Rp 60 jt	Rp 250 jt	15%
3	Rp 250 jt	Rp 500 jt	25%
4	Rp 500 jt	Rp 5.000 jt	30%
5	Rp 5.000 jt	∞	35%

Wajib Pajak

WP Orang Pribadi dalam negeri

Penerima

Negara

Berlaku

2022-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

Lapisan tarif 35% ditambahkan oleh UU HPP (sebelumnya maksimal 30%). PTKP 2024: Single Rp 54.000.000; Kawin Rp 58.500.000; Tanggungan Rp 4.500.000/orang (maks 3).

Contoh Perhitungan

PKP Rp 300.000.000 setahun

5%×60jt + 15%×190jt + 25%×50jt = 3jt + 28.5jt + 12.5jt

→ PPh terutang = Rp 44.000.000

Tarif Progresif Pra-HPP

Diubah

5%/15%/25%/30%2009-01-01 → 2021-12-31

Tarif progresif PPh OP sebelum UU HPP berlaku. Maksimal 30% tanpa lapisan 35%.

5%/15%/25%/30%

Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 50 jt	5%
2	Rp 50 jt	Rp 250 jt	15%
3	Rp 250 jt	Rp 500 jt	25%
4	Rp 500 jt	∞	30%

Wajib Pajak

WP Orang Pribadi dalam negeri

Penerima

Negara

Berlaku

2009-01-01 → 2021-12-31

Dasar Hukum

UU 36/2008Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

Diberlakukan oleh UU 36/2008. Brackets berubah dari UU 17/2000 (batas atas berbeda).

Contoh Perhitungan

Tarif Progresif Pra-HPP PKP Rp 100.000.000

Hitung per lapisan progresif

→ Pajak = jumlah dari setiap lapisan

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Berlaku

PTKP sesuai PMK berlaku2016-01-01 → sekarang

Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengurangi penghasilan neto untuk menghitung PKP. Ditetapkan oleh PMK setiap tahunnya.

PTKP sesuai PMK berlakuTarif efektif: Rp 54.000.000 (TK/0) s/d Rp 72.000.000 (K/3)

Dasar pengenaan: Bukan tarif, melainkan pengurang

Wajib Pajak

Penerima

Berlaku

2016-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PMK 101/PMK.010/2016Pasal 1↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 7 ayat (1)↗

PTKP: TK/0 = Rp 54.000.000; K/0 = Rp 58.500.000; K/1 = Rp 63.000.000; K/2 = Rp 67.500.000; K/3 = Rp 72.000.000. PTKP Rp 54 juta (TK/0) ditetapkan PMK 101/PMK.010/2016 (YA 2016; PMK 122/2015 hanya menetapkan PTKP Rp 36 juta untuk YA 2015) — dan pasca UU HPP angka PTKP ini juga tertanam dalam UU 7/2021 Pasal 7 ayat (1). Belum ada perubahan angka sejak 2016.

Contoh Perhitungan

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Sesuai formula yang berlaku

→ Lihat ketentuan detail

Honorarium/Bukan Pegawai (BerNPWP)

Berlaku

5%/15%/25%/30%/35%2009-01-01 → sekarang

Pemotongan PPh 21 atas honorarium atau imbalan kepada tenaga ahli, dokter, pengacara, akuntan, arsitek, notaris, penilai, aktuaris, dan tenaga ahli lainnya yang melakukan pekerjaan bebas (bukan pegawai). Dikenakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh dengan norma penghitungan 50% dari penghasilan bruto sebagai penghasilan neto (PP 16/2009 Pasal 17).

5%/15%/25%/30%/35%Tarif efektif: Tarif Pasal 17 × 50% norma penghitungan

Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan) dikurangi PTKP

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 60 jt	5%
2	Rp 60 jt	Rp 250 jt	15%
3	Rp 250 jt	Rp 500 jt	25%
4	Rp 500 jt	Rp 5.000 jt	30%
5	Rp 5.000 jt	∞	35%

Wajib Pajak

Tenaga ahli/bukan pegawai (WP OP dalam negeri)

Penerima

Negara

Pemotong

Pemberi penghasilan

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 16/2009Pasal 17↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

Norma penghitungan 50% berlaku untuk tenaga ahli. Untuk pekerjaan bebas/usaha lainnya norma penghitungan bisa berbeda (misalnya: pedagang 20%, petani 10% — nilai representatif; persentase NPPN kini diatur per jenis usaha/KLU dan wilayah via PER-17/PJ/2015 jo. PMK 81/2024). Pegawai tidak tetap tidak memakai norma ini — lihat entri Pegawai Tidak Tetap (tarif efektif harian 0%/0,5%; di atas Rp 2.500.000/hari tarif Pasal 17).

Contoh Perhitungan

Notaris menerima honorarium Rp 100.000.000

Neto = 50% × 100jt = 50jt. PKP = 50jt - 54jt (PTKP) = 0

→ PPh 21 = Rp 0 (PKP negatif, tidak terutang)

Konsultan menerima honorarium Rp 200.000.000

Neto = 50% × 200jt = 100jt. PKP = 100jt - 54jt = 46jt. PPh = 5% × 46jt

→ PPh 21 = Rp 2.300.000

Penghasilan Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas

Berlaku

0% untuk ≤ Rp 450.000/hari; 0,5% untuk > Rp 450.000 s.d. Rp 2.500.000/hari; tarif Pasal 17 (5%–35%) × DPP (50% × bruto sehari) untuk > Rp 2.500.000/hari2024-01-01 → sekarang

Pemotongan PPh 21 atas penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah secara harian, mingguan, satuan, atau borongan (dihitung rata-rata sehari). Berlaku tarif efektif harian PMK 168/2023: 0% untuk penghasilan bruto sehari ≤ Rp 450.000; 0,5% untuk > Rp 450.000 s.d. Rp 2.500.000; di atas Rp 2.500.000 sehari memakai tarif Pasal 17 atas DPP = 50% × penghasilan bruto sehari.

0% untuk ≤ Rp 450.000/hari; 0,5% untuk > Rp 450.000 s.d. Rp 2.500.000/hari; tarif Pasal 17 (5%–35%) × DPP (50% × bruto sehari) untuk > Rp 2.500.000/hariTarif efektif: 0% / 0,5% / tarif Pasal 17 progresif sesuai jumlah penghasilan sehari

Dasar pengenaan: Penghasilan bruto sehari (rata-rata harian untuk upah mingguan, satuan, atau borongan)

Wajib Pajak

Pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas

Penerima

Negara

Pemotong

Pemberi kerja

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PMK 168/2023Pasal 8-10↗PP 58/2023Pasal 5↗

Tarif efektif harian per PMK 168/2023 (ambang lama Rp 4.500.000/hari dengan PTKP harian sudah tidak berlaku sejak 2024). Untuk upah mingguan/satuan/borongan, gunakan rata-rata penghasilan sehari. Penghasilan bruto di atas Rp 2.500.000 sehari dipotong dengan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh yang ditentukan berdasarkan annualisasi penghasilan, dikenakan atas DPP sebesar 50% × penghasilan bruto sehari.

Contoh Perhitungan

Upah harian Rp 400.000

Bruto sehari ≤ Rp 450.000 → tarif efektif harian 0%

→ PPh 21 = Rp 0

Upah harian Rp 1.000.000

Bruto sehari di atas Rp 450.000 s.d. Rp 2.500.000 → tarif efektif harian 0,5%

→ PPh 21 = 0,5% × Rp 1.000.000 = Rp 5.000

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Berlaku

0%2022-01-01 → sekarang

Pemotongan PPh 21 atas Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibagikan kepada anggota WP Orang Pribadi. SHU yang diterima anggota koperasi diperlakukan sebagai dividen.

Dasar pengenaan: Jumlah SHU yang dibagikan

Wajib Pajak

Anggota koperasi (WP OP)

Penerima

Negara

Pemotong

Koperasi

Berlaku

2022-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 4 ayat (3) huruf f↗

SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggota WP OP dikenakan PPh final 0% (bebas pajak, dikecualikan dari objek). Fasilitas ini diberikan untuk mendukung perkembangan koperasi.

Contoh Perhitungan

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi - tidak kena pajak

Tarif 0%

→ Pajak = Rp 0

Natura/Kenikmatan dari Pemberi Kerja

Berlaku

Tidak ada tarif tersendiri: nilai wajar natura/kenikmatan digabungkan ke penghasilan bruto penerima dan dikenai TER bulanan/harian atau tarif Pasal 17 sesuai status penerima2024-01-01 → sekarang

Perlakuan PPh 21 atas natura/kenikmatan. Natura/kenikmatan yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai dikenai PPh 21 dengan cara digabungkan ke penghasilan bruto bulanan pegawai (dikenai TER bulanan, atau tarif Pasal 17 pada masa pajak terakhir). Natura/kenikmatan yang diberikan bukan oleh pemberi kerja sejak UU HPP juga menjadi objek PPh 21 dan dipotong pemberi penghasilan dengan tarif efektif yang sesuai (TER harian/bulanan).

Tidak ada tarif tersendiri: nilai wajar natura/kenikmatan digabungkan ke penghasilan bruto penerima dan dikenai TER bulanan/harian atau tarif Pasal 17 sesuai status penerimaTarif efektif: Mengikuti TER / Pasal 17 penerima (tidak ada tarif khusus natura)

Dasar pengenaan: Nilai wajar natura/kenikmatan yang digabungkan ke penghasilan bruto penerima

Wajib Pajak

Penerima natura/kenikmatan

Penerima

Negara

Pemotong

Pemberi kerja

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 21 ayat (1) huruf b↗PMK 168/2023Pasal 12↗

Tidak ada tarif pemotongan khusus (termasuk tarif 1%) atas natura dalam PP 58/2023 maupun PMK 168/2023 — angka 1% pada data lama tidak berdasar. Natura dari pemberi kerja (kasus khusus berupa pemberian dengan tanda kurung siku sebesar jumlah rupiah tertentu tetap mengikuti aturan natura) digabungkan ke penghasilan bruto sehubungan dengan pekerjaan bulan bersangkutan, sehingga tarifnya adalah TER bulanan kategori pegawai bersangkutan (atau Pasal 17 pada masa pajak terakhir).

Contoh Perhitungan

Pegawai tetap TK/0 menerima gaji Rp 10.000.000 plus natura sebesar Rp 1.000.000 dalam satu bulan

Bruto = Rp 10.000.000 + Rp 1.000.000 = Rp 11.000.000 → TER A lapisan di atas Rp 10.700.000 – Rp 11.050.000 = 3%

→ PPh 21 = 3% × Rp 11.000.000 = Rp 330.000

Penarikan Dana Pensiun / JHT

Berlaku

0%/5%/10%/15%2014-01-01 → sekarang

Pemotongan PPh 21 atas penarikan iuran pensiun/jaminan hari tua (JHT) yang dibayarkan sekaligus. Tarif PPh final berjenjang berdasarkan akumulasi iuran.

0%/5%/10%/15%

Dasar pengenaan: Akumulasi iuran pensiun/JHT yang ditarik

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 50 jt	0%
2	Rp 50 jt	Rp 100 jt	5%
3	Rp 100 jt	Rp 500 jt	10%
4	Rp 500 jt	∞	15%

Wajib Pajak

Peserta pensiun/JHT

Penerima

Negara

Pemotong

Dana pensiun/BPJS Ketenagakerjaan

Berlaku

2014-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 58/2023Pasal 14↗PMK 168/2023Pasal 15↗

Tarif berjenjang final: ≤50jt = 0%, 50-100jt = 5%, 100-500jt = 10%, >500jt = 15%. Berlaku untuk penarikan yang dibayarkan sekaligus. Penarikan anuitas/bulanan: digabung dengan penghasilan rutin (bukan final).

Contoh Perhitungan

Penarikan JHT Rp 80.000.000 sekaligus

50jt × 0% + 30jt × 5%

→ PPh 21 = Rp 1.500.000

Tarif Progresif Pra-2009

Diubah

5%/10%/15%/25%/35%2001-01-01 → 2008-12-31

Tarif progresif PPh OP sebelum UU 36/2008 berlaku. Tarif tertinggi 35% untuk bracket > Rp 250 juta.

5%/10%/15%/25%/35%

Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 25 jt	5%
2	Rp 25 jt	Rp 50 jt	10%
3	Rp 50 jt	Rp 100 jt	15%
4	Rp 100 jt	Rp 200 jt	25%
5	Rp 200 jt	∞	35%

Wajib Pajak

WP Orang Pribadi dalam negeri

Penerima

Negara

Berlaku

2001-01-01 → 2008-12-31

Dasar Hukum

UU 17/2000Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

Tarif progresif UU 17/2000 dengan lapisan 5%, 10%, 15%, 25%, 35%.

Contoh Perhitungan

Tarif Progresif Pra-2009 PKP Rp 100.000.000

Hitung per lapisan progresif

→ Pajak = jumlah dari setiap lapisan

Tarif Progresif UU 7/1983

Dicabut

15%/25%/35%1984-01-01 → 1994-12-31

Tarif progresif PPh Orang Pribadi berdasarkan UU 7/1983 (UU PPh asli). Terdiri dari 3 lapis tarif: 15%, 25%, dan 35%. Berlaku dari tahun pajak 1984 hingga 1994.

15%/25%/35%

Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 10 jt	15%
2	Rp 10 jt	Rp 50 jt	25%
3	Rp 50 jt	∞	35%

Wajib Pajak

WP Orang Pribadi dalam negeri

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → 1994-12-31

Dasar Hukum

UU 7/1983Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

UU PPh pertama Indonesia (UU 7/1983). Tarif progresif 3 lapis: 15% (≤10jt), 25% (10-50jt), 35% (>50jt). PTKP awal sangat kecil (Rp 960.000/tahun untuk single).

Contoh Perhitungan

PKP Rp 30.000.000 tahun 1990

15% × 10jt + 25% × 20jt = 1.5jt + 5jt

→ PPh terutang = Rp 6.500.000

Tarif Progresif UU 10/1994

Dicabut

15%/25%/35%1995-01-01 → 2000-12-31

Tarif progresif PPh OP berdasarkan UU 10/1994 (perubahan pertama UU PPh). Tarif tidak berubah dari UU 7/1983 namun PTKP dinaikkan. Berlaku 1995-2000.

15%/25%/35%

Dasar pengenaan: Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 10 jt	15%
2	Rp 10 jt	Rp 50 jt	25%
3	Rp 50 jt	∞	35%

Wajib Pajak

WP Orang Pribadi dalam negeri

Penerima

Negara

Berlaku

1995-01-01 → 2000-12-31

Dasar Hukum

UU 10/1994Pasal 3↗

UU 10/1994 tidak mengubah tarif Pasal 17 secara signifikan. Tarif tetap 15/25/35%. PTKP dinaikkan menjadi Rp 1.728.000/tahun.

Contoh Perhitungan

PKP Rp 30.000.000 tahun 1998

15% × 10jt + 25% × 20jt = 1.5jt + 5jt

→ PPh terutang = Rp 6.500.000

Pemotongan Bulanan Progresif (Pra-TER)

Dicabut

Tarif Pasal 17 × (penghasilan neto bulanan × 12 - PTKP) setelah annualisasi1984-01-01 → 2023-12-31

Metode pemotongan PPh 21 bulanan sebelum TER berlaku. Menggunakan tarif progresif Pasal 17 dengan annualisasi penghasilan. Berlaku dari 1984 hingga digantikan TER pada 2024.

Tarif Pasal 17 × (penghasilan neto bulanan × 12 - PTKP) setelah annualisasiTarif efektif: Bervariasi sesuai lapisan progresif

Dasar pengenaan: Penghasilan bruto bulanan dikurangi biaya jabatan/iuran pensiun, kemudian annualisasi

Wajib Pajak

WP Orang Pribadi dalam negeri (pegawai)

Penerima

Negara

Pemotong

Pemberi kerja

Berlaku

1984-01-01 → 2023-12-31

Dasar Hukum

UU 7/1983Pasal 21↗PP 16/2009Pasal 3-5↗

Metode lama: annualisasi penghasilan (×12), hitung PPh setahun dengan tarif progresif, bagi 12 untuk mendapatkan PPh bulanan. Digantikan oleh TER mulai 2024 melalui PP 58/2023.

Contoh Perhitungan

Pegawai K/1, gaji Rp 8.000.000/bulan (2019)

Neto=8jt×12=96jt. PTKP K/1=63jt. PKP=33jt. PPh tahunan=5%×33jt=1.65jt. Bulanan=1.65jt/12

→ PPh 21 = Rp 137.500/bulan

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Dicabut

PTKP sesuai regulasi berlaku1984-01-01 → 1994-12-31

PTKP awal UU 7/1983. TK/0 = Rp 960.000/tahun. Berlaku 1984-1994.

PTKP sesuai regulasi berlakuTarif efektif: TK/0 = Rp 960.000; K/0 = Rp 1.440.000; K/1 = Rp 1.680.000

Dasar pengenaan: Bukan tarif, melainkan pengurang

Wajib Pajak

Penerima

Berlaku

1984-01-01 → 1994-12-31

Dasar Hukum

UU 7/1983Pasal 17 ayat (6)↗

PTKP UU 7/1983: TK/0=R960.000; K/0=R1.440.000; K/1=R1.680.000; K/2=R1.920.000; K/3=R2.160.000. Tambahan wajib lapor R480.000.

Contoh Perhitungan

Pegawai TK/0 gaji Rp 5.000.000/bulan (1984)

PTKP tahunan berlaku mengurangi penghasilan neto

→ PTKP berlaku mengurangi penghasilan neto

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Dicabut

PTKP sesuai regulasi berlaku1995-01-01 → 2004-12-31

PTKP UU 10/1994. TK/0 = Rp 1.728.000/tahun. Berlaku 1995-2004.

PTKP sesuai regulasi berlakuTarif efektif: TK/0 = Rp 1.728.000; K/0 = Rp 1.920.000; K/1 = Rp 2.160.000

Dasar pengenaan: Bukan tarif, melainkan pengurang

Wajib Pajak

Penerima

Berlaku

1995-01-01 → 2004-12-31

Dasar Hukum

UU 10/1994Pasal 5↗

PTKP dinaikkan: TK/0=R1.728.000; K/0=R1.920.000; Tanggungan R240.000/orang.

Contoh Perhitungan

Pegawai TK/0 gaji Rp 5.000.000/bulan (1995)

PTKP tahunan berlaku mengurangi penghasilan neto

→ PTKP berlaku mengurangi penghasilan neto

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Dicabut

PTKP sesuai regulasi berlaku2005-01-01 → 2008-12-31

PTKP PMK 138/2005. Lonjakan besar. TK/0 = Rp 12.000.000/tahun. Berlaku 2005-2008.

PTKP sesuai regulasi berlakuTarif efektif: TK/0 = Rp 12.000.000; K/0 = Rp 13.200.000; K/1 = Rp 14.400.000; K/2 = Rp 15.600.000; K/3 = Rp 16.800.000

Dasar pengenaan: Bukan tarif, melainkan pengurang

Wajib Pajak

Penerima

Berlaku

2005-01-01 → 2008-12-31

Dasar Hukum

PMK 138/PMK.010/2005Pasal 1↗

PTKP dinaikkan drastis: TK/0=R12.000.000 (naik 7x). Kawin +R1.200.000, tanggungan +R1.200.000/orang.

Contoh Perhitungan

Pegawai TK/0 gaji Rp 5.000.000/bulan (2005)

PTKP tahunan berlaku mengurangi penghasilan neto

→ PTKP berlaku mengurangi penghasilan neto

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Dicabut

PTKP sesuai regulasi berlaku2009-01-01 → 2015-12-31

PTKP PMK 162/2009. TK/0 = Rp 15.840.000/tahun. Berlaku 2009-2015.

PTKP sesuai regulasi berlakuTarif efektif: TK/0 = Rp 15.840.000; K/0 = Rp 17.280.000; K/1 = Rp 18.720.000; K/2 = Rp 20.160.000; K/3 = Rp 21.600.000

Dasar pengenaan: Bukan tarif, melainkan pengurang

Wajib Pajak

Penerima

Berlaku

2009-01-01 → 2015-12-31

Dasar Hukum

PMK 162/PMK.010/2009Pasal 1↗

PTKP dinaikkan lagi: TK/0=R15.840.000. Kawin +R1.440.000, tanggungan +R1.440.000/orang.

Contoh Perhitungan

Pegawai TK/0 gaji Rp 5.000.000/bulan (2009)

PTKP tahunan berlaku mengurangi penghasilan neto

→ PTKP berlaku mengurangi penghasilan neto

TER Kategori A (TK/0, TK/1, K/0)

Berlaku

0%–34% (44 lapisan)2024-01-01 → sekarang

Tabel lengkap TER Kategori A (kelas PTKP TK/0, TK/1, dan K/0) berdasarkan PP 58/2023 Lampiran A jo. PMK 168/2023. 44 lapisan tarif dari 0% hingga 34%.

Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER →

0%–34% (44 lapisan)Tarif efektif: 0% untuk ≤ Rp 5.400.000, naik bertahap hingga 34% untuk > Rp 1.400.000.000

Dasar pengenaan: Penghasilan bruto bulanan dikurangi iuran pensiun/BPJS

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 5,4 jt	0%
2	Rp 5,4 jt	Rp 5,65 jt	0.25%
3	Rp 5,65 jt	Rp 5,95 jt	0.5%
4	Rp 5,95 jt	Rp 6,3 jt	0.75%
5	Rp 6,3 jt	Rp 6,75 jt	1%
6	Rp 6,75 jt	Rp 7,5 jt	1.25%
7	Rp 7,5 jt	Rp 8,55 jt	1.5%
8	Rp 8,55 jt	Rp 9,65 jt	1.75%
9	Rp 9,65 jt	Rp 10,05 jt	2%
10	Rp 10,05 jt	Rp 10,35 jt	2.25%
11	Rp 10,35 jt	Rp 10,7 jt	2.5%
12	Rp 10,7 jt	Rp 11,05 jt	3%
13	Rp 11,05 jt	Rp 11,6 jt	3.5%
14	Rp 11,6 jt	Rp 12,5 jt	4%
15	Rp 12,5 jt	Rp 13,75 jt	5%
16	Rp 13,75 jt	Rp 15,1 jt	6%
17	Rp 15,1 jt	Rp 16,95 jt	7%
18	Rp 16,95 jt	Rp 19,75 jt	8%
19	Rp 19,75 jt	Rp 24,15 jt	9%
20	Rp 24,15 jt	Rp 26,45 jt	10%
21	Rp 26,45 jt	Rp 28 jt	11%
22	Rp 28 jt	Rp 30,05 jt	12%
23	Rp 30,05 jt	Rp 32,4 jt	13%
24	Rp 32,4 jt	Rp 35,4 jt	14%
25	Rp 35,4 jt	Rp 39,1 jt	15%
26	Rp 39,1 jt	Rp 43,85 jt	16%
27	Rp 43,85 jt	Rp 47,8 jt	17%
28	Rp 47,8 jt	Rp 51,4 jt	18%
29	Rp 51,4 jt	Rp 56,3 jt	19%
30	Rp 56,3 jt	Rp 62,2 jt	20%
31	Rp 62,2 jt	Rp 68,6 jt	21%
32	Rp 68,6 jt	Rp 77,5 jt	22%
33	Rp 77,5 jt	Rp 89 jt	23%
34	Rp 89 jt	Rp 103 jt	24%
35	Rp 103 jt	Rp 125 jt	25%
36	Rp 125 jt	Rp 157 jt	26%
37	Rp 157 jt	Rp 206 jt	27%
38	Rp 206 jt	Rp 337 jt	28%
39	Rp 337 jt	Rp 454 jt	29%
40	Rp 454 jt	Rp 550 jt	30%
41	Rp 550 jt	Rp 695 jt	31%
42	Rp 695 jt	Rp 910 jt	32%
43	Rp 910 jt	Rp 1.400 jt	33%
44	Rp 1.400 jt	∞	34%

Wajib Pajak

WP OP dalam negeri

Penerima

Negara

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 58/2023Lampiran↗PMK 168/2023Pasal 4-6↗

Kategori A dipakai pegawai dengan kelas PTKP TK/0, TK/1, atau K/0. Tarif 0% untuk penghasilan bruto bulanan ≤ Rp 5.400.000. Tarif tertinggi 34% untuk penghasilan bruto > Rp 1.400.000.000/bulan. TER bulanan hanya untuk masa pajak Januari–November.

Contoh Perhitungan

Pegawai TK/0, gaji Rp 10.000.000/bulan

TER A: jatuh di lapisan ke-9 (di atas Rp 9.650.000 – Rp 10.050.000) = 2%

→ PPh 21 = 2% × Rp 10.000.000 = Rp 200.000

Pegawai K/0, gaji Rp 50.000.000/bulan

TER A: jatuh di lapisan ke-28 (di atas Rp 47.800.000 – Rp 51.400.000) = 18%

→ PPh 21 = 18% × Rp 50.000.000 = Rp 9.000.000

Pegawai TK/1, gaji Rp 100.000.000/bulan

TER A: jatuh di lapisan ke-34 (di atas Rp 89.000.000 – Rp 103.000.000) = 24%

→ PPh 21 = 24% × Rp 100.000.000 = Rp 24.000.000

TER Kategori B (TK/2, TK/3, K/1, K/2)

Berlaku

0%–34% (40 lapisan)2024-01-01 → sekarang

Tabel lengkap TER Kategori B (kelas PTKP TK/2, TK/3, K/1, dan K/2) berdasarkan PP 58/2023 Lampiran B jo. PMK 168/2023. 40 lapisan tarif dari 0% hingga 34%.

Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER →

0%–34% (40 lapisan)Tarif efektif: 0% untuk ≤ Rp 6.200.000, naik bertahap hingga 34% untuk > Rp 1.405.000.000

Dasar pengenaan: Penghasilan bruto bulanan dikurangi iuran pensiun/BPJS

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 6,2 jt	0%
2	Rp 6,2 jt	Rp 6,5 jt	0.25%
3	Rp 6,5 jt	Rp 6,85 jt	0.5%
4	Rp 6,85 jt	Rp 7,3 jt	0.75%
5	Rp 7,3 jt	Rp 9,2 jt	1%
6	Rp 9,2 jt	Rp 10,75 jt	1.5%
7	Rp 10,75 jt	Rp 11,25 jt	2%
8	Rp 11,25 jt	Rp 11,6 jt	2.5%
9	Rp 11,6 jt	Rp 12,6 jt	3%
10	Rp 12,6 jt	Rp 13,6 jt	4%
11	Rp 13,6 jt	Rp 14,95 jt	5%
12	Rp 14,95 jt	Rp 16,4 jt	6%
13	Rp 16,4 jt	Rp 18,45 jt	7%
14	Rp 18,45 jt	Rp 21,85 jt	8%
15	Rp 21,85 jt	Rp 26 jt	9%
16	Rp 26 jt	Rp 27,7 jt	10%
17	Rp 27,7 jt	Rp 29,35 jt	11%
18	Rp 29,35 jt	Rp 31,45 jt	12%
19	Rp 31,45 jt	Rp 33,95 jt	13%
20	Rp 33,95 jt	Rp 37,1 jt	14%
21	Rp 37,1 jt	Rp 41,1 jt	15%
22	Rp 41,1 jt	Rp 45,8 jt	16%
23	Rp 45,8 jt	Rp 49,5 jt	17%
24	Rp 49,5 jt	Rp 53,8 jt	18%
25	Rp 53,8 jt	Rp 58,5 jt	19%
26	Rp 58,5 jt	Rp 64 jt	20%
27	Rp 64 jt	Rp 71 jt	21%
28	Rp 71 jt	Rp 80 jt	22%
29	Rp 80 jt	Rp 93 jt	23%
30	Rp 93 jt	Rp 109 jt	24%
31	Rp 109 jt	Rp 129 jt	25%
32	Rp 129 jt	Rp 163 jt	26%
33	Rp 163 jt	Rp 211 jt	27%
34	Rp 211 jt	Rp 374 jt	28%
35	Rp 374 jt	Rp 459 jt	29%
36	Rp 459 jt	Rp 555 jt	30%
37	Rp 555 jt	Rp 704 jt	31%
38	Rp 704 jt	Rp 957 jt	32%
39	Rp 957 jt	Rp 1.405 jt	33%
40	Rp 1.405 jt	∞	34%

Wajib Pajak

WP OP dalam negeri

Penerima

Negara

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 58/2023Lampiran↗PMK 168/2023Pasal 4-6↗

Kategori B dipakai pegawai dengan kelas PTKP TK/2, TK/3, K/1, atau K/2 (bukan "kawin 0-2 tanggungan"; K/0 termasuk kategori A). Tarif 0% untuk penghasilan bruto bulanan ≤ Rp 6.200.000. Tarif tertinggi 34% untuk penghasilan bruto > Rp 1.405.000.000/bulan. TER bulanan hanya untuk masa pajak Januari–November.

Contoh Perhitungan

Pegawai K/1, gaji Rp 10.000.000/bulan

TER B: jatuh di lapisan ke-6 (di atas Rp 9.200.000 – Rp 10.750.000) = 1,5%

→ PPh 21 = 1,5% × Rp 10.000.000 = Rp 150.000

Pegawai K/2, gaji Rp 25.000.000/bulan

TER B: jatuh di lapisan ke-15 (di atas Rp 21.850.000 – Rp 26.000.000) = 9%

→ PPh 21 = 9% × Rp 25.000.000 = Rp 2.250.000

Pegawai TK/2, gaji Rp 100.000.000/bulan

TER B: jatuh di lapisan ke-30 (di atas Rp 93.000.000 – Rp 109.000.000) = 24%

→ PPh 21 = 24% × Rp 100.000.000 = Rp 24.000.000

TER Kategori C (K/3)

Berlaku

0%–34% (41 lapisan)2024-01-01 → sekarang

Tabel lengkap TER Kategori C (kelas PTKP K/3) berdasarkan PP 58/2023 Lampiran C jo. PMK 168/2023. 41 lapisan tarif dari 0% hingga 34%.

Lihat tabel lengkap dengan kalkulator TER →

0%–34% (41 lapisan)Tarif efektif: 0% untuk ≤ Rp 6.600.000, naik bertahap hingga 34% untuk > Rp 1.419.000.000

Dasar pengenaan: Penghasilan bruto bulanan dikurangi iuran pensiun/BPJS

Lapisan	Batas Bawah	Batas Atas	Tarif
1	Rp 0 jt	Rp 6,6 jt	0%
2	Rp 6,6 jt	Rp 6,95 jt	0.25%
3	Rp 6,95 jt	Rp 7,35 jt	0.5%
4	Rp 7,35 jt	Rp 7,8 jt	0.75%
5	Rp 7,8 jt	Rp 8,85 jt	1%
6	Rp 8,85 jt	Rp 9,8 jt	1.25%
7	Rp 9,8 jt	Rp 10,95 jt	1.5%
8	Rp 10,95 jt	Rp 11,2 jt	1.75%
9	Rp 11,2 jt	Rp 12,05 jt	2%
10	Rp 12,05 jt	Rp 12,95 jt	3%
11	Rp 12,95 jt	Rp 14,15 jt	4%
12	Rp 14,15 jt	Rp 15,55 jt	5%
13	Rp 15,55 jt	Rp 17,05 jt	6%
14	Rp 17,05 jt	Rp 19,5 jt	7%
15	Rp 19,5 jt	Rp 22,7 jt	8%
16	Rp 22,7 jt	Rp 26,6 jt	9%
17	Rp 26,6 jt	Rp 28,1 jt	10%
18	Rp 28,1 jt	Rp 30,1 jt	11%
19	Rp 30,1 jt	Rp 32,6 jt	12%
20	Rp 32,6 jt	Rp 35,4 jt	13%
21	Rp 35,4 jt	Rp 38,9 jt	14%
22	Rp 38,9 jt	Rp 43 jt	15%
23	Rp 43 jt	Rp 47,4 jt	16%
24	Rp 47,4 jt	Rp 51,2 jt	17%
25	Rp 51,2 jt	Rp 55,8 jt	18%
26	Rp 55,8 jt	Rp 60,4 jt	19%
27	Rp 60,4 jt	Rp 66,7 jt	20%
28	Rp 66,7 jt	Rp 74,5 jt	21%
29	Rp 74,5 jt	Rp 83,2 jt	22%
30	Rp 83,2 jt	Rp 95,6 jt	23%
31	Rp 95,6 jt	Rp 110 jt	24%
32	Rp 110 jt	Rp 134 jt	25%
33	Rp 134 jt	Rp 169 jt	26%
34	Rp 169 jt	Rp 221 jt	27%
35	Rp 221 jt	Rp 390 jt	28%
36	Rp 390 jt	Rp 463 jt	29%
37	Rp 463 jt	Rp 561 jt	30%
38	Rp 561 jt	Rp 709 jt	31%
39	Rp 709 jt	Rp 965 jt	32%
40	Rp 965 jt	Rp 1.419 jt	33%
41	Rp 1.419 jt	∞	34%

Wajib Pajak

WP OP dalam negeri

Penerima

Negara

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 58/2023Lampiran↗PMK 168/2023Pasal 4-6↗

Kategori C hanya dipakai pegawai dengan kelas PTKP K/3 (kawin, 3 tanggungan). Tarif 0% untuk penghasilan bruto bulanan ≤ Rp 6.600.000. Tarif tertinggi 34% untuk penghasilan bruto > Rp 1.419.000.000/bulan. TER bulanan hanya untuk masa pajak Januari–November.

Contoh Perhitungan

Pegawai K/3, gaji Rp 10.000.000/bulan

TER C: jatuh di lapisan ke-7 (di atas Rp 9.800.000 – Rp 10.950.000) = 1,5%

→ PPh 21 = 1,5% × Rp 10.000.000 = Rp 150.000

Pegawai K/3, gaji Rp 50.000.000/bulan

TER C: jatuh di lapisan ke-24 (di atas Rp 47.400.000 – Rp 51.200.000) = 17%

→ PPh 21 = 17% × Rp 50.000.000 = Rp 8.500.000

Pegawai K/3, gaji Rp 100.000.000/bulan

TER C: jatuh di lapisan ke-31 (di atas Rp 95.600.000 – Rp 110.000.000) = 24%

→ PPh 21 = 24% × Rp 100.000.000 = Rp 24.000.000

Norma - Dokter/Dokter Gigi

Berlaku

50%2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PP 16/2009 Pasal 17.

50%

Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)

Wajib Pajak

WP OP pelaku pekerjaan bebas

Penerima

Negara

Berlaku

2002-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 16/2009Pasal 17↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.

Contoh Perhitungan

Dokter honorarium Rp 100.000.000

Neto=50%×100jt=50jt. PKP=50jt-54jt=negatif

→ PPh=R0

Norma - Pengacara/Advokat

Berlaku

50%2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PP 16/2009 Pasal 17.

50%

Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)

Wajib Pajak

WP OP pelaku pekerjaan bebas

Penerima

Negara

Berlaku

2002-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 16/2009Pasal 17↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.

Contoh Perhitungan

Pengacara honorarium Rp 200.000.000

Neto=50%×200jt=100jt. PKP=100jt-54jt=46jt

→ PPh=5%×46jt=R2.300.000

Norma - Akuntan

Berlaku

50%2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PP 16/2009 Pasal 17.

50%

Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)

Wajib Pajak

WP OP pelaku pekerjaan bebas

Penerima

Negara

Berlaku

2002-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 16/2009Pasal 17↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.

Contoh Perhitungan

Akuntan honorarium Rp 80.000.000

Neto=50%×80jt=40jt. PKP=40jt-54jt=negatif

→ PPh=R0

Norma - Arsitek

Berlaku

50%2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PP 16/2009 Pasal 17.

50%

Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)

Wajib Pajak

WP OP pelaku pekerjaan bebas

Penerima

Negara

Berlaku

2002-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 16/2009Pasal 17↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.

Contoh Perhitungan

Arsitek honorarium Rp 150.000.000

Neto=50%×150jt=75jt. PKP=75jt-54jt=21jt

→ PPh=5%×21jt=R1.050.000

Norma - Notaris/PPAT

Berlaku

50%2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PP 16/2009 Pasal 17.

50%

Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)

Wajib Pajak

WP OP pelaku pekerjaan bebas

Penerima

Negara

Berlaku

2002-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 16/2009Pasal 17↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.

Contoh Perhitungan

Notaris honorarium Rp 120.000.000

Neto=50%×120jt=60jt. PKP=60jt-54jt=6jt

→ PPh=5%×6jt=R300.000

Norma - Konsultan

Berlaku

50%2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 50% dari bruto untuk pekerjaan bebas. Dasar: PP 16/2009 Pasal 17.

50%

Dasar pengenaan: 50% × penghasilan bruto (norma penghitungan)

Wajib Pajak

WP OP pelaku pekerjaan bebas

Penerima

Negara

Berlaku

2002-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 16/2009Pasal 17↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 17 ayat (1) huruf a↗

Norma penghitungan 50% dari bruto. Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.

Contoh Perhitungan

Konsultan honorarium Rp 200.000.000

Neto=50%×200jt=100jt. PKP=100jt-54jt=46jt

→ PPh=5%×46jt=R2.300.000

Norma - Pedagang

Berlaku

20%2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 20% dari bruto untuk usaha perdagangan. Nilai representatif; NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) yang berlaku bervariasi per jenis usaha/KLU dan wilayah.

20%

Dasar pengenaan: 20% × penghasilan bruto (norma penghitungan, nilai representatif)

Wajib Pajak

WP OP pelaku usaha perdagangan

Penerima

Negara

Berlaku

2002-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PMK 168/2023Ketentuan PPh 21 terkini (kerangka NPPN)↗PER-17/PJ/2015Daftar NPPN per jenis usaha (KLU) dan wilayah

Angka 20% adalah nilai representatif historis (era KMK 523/KMK.04/2002 jo. PMK 43/PMK.03/2012). NPPN yang berlaku kini bervariasi per jenis usaha (KLU) dan wilayah — daftar NPPN memakai PER-17/PJ/2015 yang pemutakhirannya terintegrasi dengan regulasi PPh 21 terkini (PMK 168/2023 jo. PMK 81/2024). Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.

Contoh Perhitungan

Pedagang omzet Rp 500.000.000/tahun (asumsi norma 20%)

Neto=20%×500jt=100jt. PKP=100jt-54jt=46jt

→ PPh=5%×46jt=R2.300.000

Norma - Petani/Peternak

Berlaku

10%2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 10% dari bruto untuk usaha pertanian/peternakan. Nilai representatif; NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) yang berlaku bervariasi per jenis usaha/KLU dan wilayah.

10%

Dasar pengenaan: 10% × penghasilan bruto (norma penghitungan, nilai representatif)

Wajib Pajak

WP OP pelaku usaha pertanian/peternakan

Penerima

Negara

Berlaku

2002-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PMK 168/2023Ketentuan PPh 21 terkini (kerangka NPPN)↗PER-17/PJ/2015Daftar NPPN per jenis usaha (KLU) dan wilayah

Angka 10% adalah nilai representatif historis (era KMK 523/KMK.04/2002 jo. PMK 43/PMK.03/2012). NPPN yang berlaku kini bervariasi per jenis usaha (KLU) dan wilayah — daftar NPPN memakai PER-17/PJ/2015 yang pemutakhirannya terintegrasi dengan regulasi PPh 21 terkini (PMK 168/2023 jo. PMK 81/2024). Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.

Contoh Perhitungan

Petani omzet Rp 300.000.000/tahun (asumsi norma 10%)

Neto=10%×300jt=30jt. PKP=30jt-54jt=negatif

→ PPh=R0 (tidak terutang)

Norma - Pengusaha Kecil Lainnya

Berlaku

25%2002-01-01 → sekarang

Norma penghitungan penghasilan neto 25% dari bruto untuk usaha kecil lainnya. Nilai representatif; NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto) yang berlaku bervariasi per jenis usaha/KLU dan wilayah.

25%

Dasar pengenaan: 25% × penghasilan bruto (norma penghitungan, nilai representatif)

Wajib Pajak

WP OP pelaku usaha kecil lainnya

Penerima

Negara

Berlaku

2002-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PMK 168/2023Ketentuan PPh 21 terkini (kerangka NPPN)↗PER-17/PJ/2015Daftar NPPN per jenis usaha (KLU) dan wilayah

Angka 25% adalah nilai representatif historis (era KMK 523/KMK.04/2002 jo. PMK 43/PMK.03/2012). NPPN yang berlaku kini bervariasi per jenis usaha (KLU) dan wilayah — daftar NPPN memakai PER-17/PJ/2015 yang pemutakhirannya terintegrasi dengan regulasi PPh 21 terkini (PMK 168/2023 jo. PMK 81/2024). Berlaku jika WP tidak menyelenggarakan pembukuan.

Contoh Perhitungan

Pengusaha kecil omzet Rp 200.000.000/tahun (asumsi norma 25%)

Neto=25%×200jt=50jt. PKP=50jt-54jt=negatif

→ PPh=R0 (tidak terutang)

PBB PPh 22