Tarif Pajak ID

PBB

Pajak Bumi dan Bangunan - Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

4 aktif4 total

PBB Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

Berlaku
0.1–0.5%2022-01-01 → sekarang

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sejak UU HKPD berlaku. Tarif ditetapkan Perda, paling tinggi 0,5%, berupa tarif progresif wajib dengan jumlah jenjang paling sedikit 3 dan paling banyak 10.

0.1–0.5%
Dasar pengenaan: NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) dikurangi NJOPTKP (minimum Rp 10.000.000); DPP ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP kena pajak
Wajib Pajak
Pemilik/penguasaan/pemanfaat tanah dan bangunan
Penerima
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
Dasar Hukum
UU 1/2022 (HKPD)Pasal 39-46 (tarif: Pasal 41)↗
Pasal 41 UU 1/2022: tarif PBB-P2 ditetapkan Perda paling tinggi 0,5% (naik dari maks 0,3% era UU 28/2009); khusus lahan yang digunakan untuk produksi pangan dan peternakan paling tinggi 0,1%. Tarif PBB-P2 wajib progresif dengan jumlah jenjang paling sedikit 3 dan paling banyak 10; jenjang pertama tidak lebih rendah dari 0,1% dan jenjang terakhir sama dengan tarif maksimum. Ketentuan tarif dan PBB-P2 UU 1/2022 berlaku penuh sejak 5 Januari 2025 (Pasal 127U). NJOPTKP minimum Rp 10.000.000 per WP.
Contoh Perhitungan
NJOP rumah Rp 500.000.000, tarif PBB 0,2% (jenjang Perda)
0,2% × (500.000.000 - 10.000.000)
→ PBB = Rp 980.000/tahun

PBB Perkebunan (PBB-P3)

Berlaku
0.5%2022-01-01 → sekarang

Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor perkebunan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Tarif tunggal 0,5% dari NJKP (rezim UU 12/1994) masih dipakai pada masa transisi sampai Peraturan Pemerintah menetapkan tarif baru sesuai UU 1/2022 (band 0,01%-0,2% dari NJKP).

0.5%Tarif efektif: 0,5% × NJKP; NJKP = 40% × (NJOP - NJOPTKP Rp 12.000.000) sehingga efektif ± 0,2% dari NJOP. Band tarif baru 0,01%-0,2% dari NJKP (Pasal 48 ayat (1) UU 1/2022) menunggu Peraturan Pemerintah
Dasar pengenaan: NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% × (NJOP - NJOPTKP Rp 12.000.000) untuk objek sektor perkebunan (PP 25/2002; NJOPTKP per PMK 23/PMK.03/2014)
Wajib Pajak
Pemilik/penguasaan perkebunan
Penerima
Negara (Pemerintah Pusat)
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
Dasar Hukum
UU 1/2022 (HKPD)Pasal 47-49 (PBB-P3 dikelola Pemerintah Pusat; tarif 0,01%-0,2% × NJKP ditetapkan Peraturan Pemerintah; NJKP ditetapkan PMK)↗PP 25/2002Pasal 1 (NJKP 40% dari NJOP untuk objek PBB sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan)↗UU 12/1994Pasal 5 (tarif PBB paling tinggi 0,5% × NJKP — dipakai masa transisi sampai PP tarif PBB-P3 terbit)↗PMK 23/PMK.03/2014Pasal 2 (NJOPTKP PBB selain PBB-P2 = Rp 12.000.000)
Tarif tunggal '0,05% dari NJOP' tidak ditemukan dasar hukumnya pada peraturan pelaksana mana pun dan telah dikoreksi. Konfirmasi resmi DJP (Mei 2026): perhitungan PBB-P3 masih memakai PBB = 0,5% × NJKP dengan NJKP = 40% × (NJOP - NJOPTKP Rp 12 juta) berdasarkan PP 25/2002 jo. PMK 23/PMK.03/2014, sampai tarif baru ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 48 ayat (2) UU 1/2022 (band 0,01%-0,2% dari NJKP).
Contoh Perhitungan
Objek perkebunan dengan NJOP Rp 100.000.000
NJKP = 40% × (100.000.000 - 12.000.000) = 35.200.000; PBB = 0,5% × 35.200.000
→ Pajak = Rp 176.000

PBB Kehutanan (PBB-P3)

Berlaku
0.5%2022-01-01 → sekarang

Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor kehutanan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Tarif tunggal 0,5% dari NJKP (rezim UU 12/1994) masih dipakai pada masa transisi sampai Peraturan Pemerintah menetapkan tarif baru sesuai UU 1/2022 (band 0,01%-0,2% dari NJKP).

0.5%Tarif efektif: 0,5% × NJKP; NJKP = 40% × (NJOP - NJOPTKP Rp 12.000.000) sehingga efektif ± 0,2% dari NJOP. Band tarif baru 0,01%-0,2% dari NJKP (Pasal 48 ayat (1) UU 1/2022) menunggu Peraturan Pemerintah
Dasar pengenaan: NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% × (NJOP - NJOPTKP Rp 12.000.000) untuk objek sektor kehutanan (PP 25/2002; NJOPTKP per PMK 23/PMK.03/2014)
Wajib Pajak
Pemilik/penguasaan kawasan hutan
Penerima
Negara (Pemerintah Pusat)
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
Dasar Hukum
UU 1/2022 (HKPD)Pasal 47-49 (PBB-P3 dikelola Pemerintah Pusat; tarif 0,01%-0,2% × NJKP ditetapkan Peraturan Pemerintah; NJKP ditetapkan PMK)↗PP 25/2002Pasal 1 (NJKP 40% dari NJOP untuk objek PBB sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan)↗UU 12/1994Pasal 5 (tarif PBB paling tinggi 0,5% × NJKP — dipakai masa transisi sampai PP tarif PBB-P3 terbit)↗PMK 23/PMK.03/2014Pasal 2 (NJOPTKP PBB selain PBB-P2 = Rp 12.000.000)
Tarif tunggal '0,05% dari NJOP' tidak ditemukan dasar hukumnya pada peraturan pelaksana mana pun dan telah dikoreksi. Konfirmasi resmi DJP (Mei 2026): perhitungan PBB-P3 masih memakai PBB = 0,5% × NJKP dengan NJKP = 40% × (NJOP - NJOPTKP Rp 12 juta) berdasarkan PP 25/2002 jo. PMK 23/PMK.03/2014, sampai tarif baru ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 48 ayat (2) UU 1/2022 (band 0,01%-0,2% dari NJKP).
Contoh Perhitungan
Objek kehutanan dengan NJOP Rp 100.000.000
NJKP = 40% × (100.000.000 - 12.000.000) = 35.200.000; PBB = 0,5% × 35.200.000
→ Pajak = Rp 176.000

PBB Pertambangan (PBB-P3)

Berlaku
0.5%2022-01-01 → sekarang

Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Tarif tunggal 0,5% dari NJKP (rezim UU 12/1994) masih dipakai pada masa transisi sampai Peraturan Pemerintah menetapkan tarif baru sesuai UU 1/2022 (band 0,01%-0,2% dari NJKP).

0.5%Tarif efektif: 0,5% × NJKP; NJKP = 40% × (NJOP - NJOPTKP Rp 12.000.000) sehingga efektif ± 0,2% dari NJOP. Band tarif baru 0,01%-0,2% dari NJKP (Pasal 48 ayat (1) UU 1/2022) menunggu Peraturan Pemerintah
Dasar pengenaan: NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% × (NJOP - NJOPTKP Rp 12.000.000) untuk objek sektor pertambangan (PP 25/2002; NJOPTKP per PMK 23/PMK.03/2014)
Wajib Pajak
Pemilik/penguasaan area pertambangan
Penerima
Negara (Pemerintah Pusat)
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
Dasar Hukum
UU 1/2022 (HKPD)Pasal 47-49 (PBB-P3 dikelola Pemerintah Pusat; tarif 0,01%-0,2% × NJKP ditetapkan Peraturan Pemerintah; NJKP ditetapkan PMK)↗PP 25/2002Pasal 1 (NJKP 40% dari NJOP untuk objek PBB sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan)↗UU 12/1994Pasal 5 (tarif PBB paling tinggi 0,5% × NJKP — dipakai masa transisi sampai PP tarif PBB-P3 terbit)↗PMK 23/PMK.03/2014Pasal 2 (NJOPTKP PBB selain PBB-P2 = Rp 12.000.000)
Tarif tunggal '0,05% dari NJOP' tidak ditemukan dasar hukumnya pada peraturan pelaksana mana pun dan telah dikoreksi. Konfirmasi resmi DJP (Mei 2026): perhitungan PBB-P3 masih memakai PBB = 0,5% × NJKP dengan NJKP = 40% × (NJOP - NJOPTKP Rp 12 juta) berdasarkan PP 25/2002 jo. PMK 23/PMK.03/2014, sampai tarif baru ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 48 ayat (2) UU 1/2022 (band 0,01%-0,2% dari NJKP).
Contoh Perhitungan
Objek pertambangan dengan NJOP Rp 100.000.000
NJKP = 40% × (100.000.000 - 12.000.000) = 35.200.000; PBB = 0,5% × 35.200.000
→ Pajak = Rp 176.000
Pajak DaerahPPh 21