PPh 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 - Pemungutan pajak atas impor, pembelian barang, dan penjualan barang tertentu

10 aktif 11 total

Impor Barang

Berlaku

7.5% 2024-01-01 → sekarang 1 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas impor barang oleh instansi pemerintah, yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersamaan dengan pemungutan Bea Masuk dan Cukai.

7.5%

Dasar pengenaan: Nilai impor (harga pabrik + pungutan impor + PPN)

Wajib Pajak

Importir

Penerima

Negara

Pemotong

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (1) Lihat semua ↗

22-404-01 1.5%

Dasar Hukum

PP 60/2023 Pasal 2 ↗ UU 7/2021 (HPP) Pasal 22 ↗

Tarif 7,5% untuk impor yang tidak menggunakan angka pengenal impor (API) atau menggunakan API umum. Berbeda untuk API produsen.

Contoh Perhitungan

Impor Barang Rp 100.000.000

7.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 7.500.000

Pembelian Barang oleh Badan Usaha Industri Tertentu

Berlaku

0.25% 2024-01-01 → sekarang 2 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengepul atau pedagang perantara.

0.25%

Dasar pengenaan: Harga pembelian bruto (DPP)

Wajib Pajak

Penjual (pedagang pengepul/perantara)

Penerima

Negara

Pemotong

Pembeli (badan usaha industri tertentu)

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2) Lihat semua ↗

22-900-01 1.5% 22-910-01 1.5%

Dasar Hukum

PP 60/2023 Pasal 3 ↗

Tarif 0,25% berlaku untuk pembeli yang sudah ber-NPWP. Tanpa NPWP tarif menjadi 0,25% × 2 = 0,5%.

Contoh Perhitungan

Pembelian Barang oleh Badan Usaha Industri Tertentu Rp 100.000.000

0.25% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 250.000

Penjualan Barang Tertentu oleh Badan Usaha Industri Tertentu

Berlaku

0.5% 2024-01-01 → sekarang 33 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas penjualan barang yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas seperti bahan bakar, gas, pupuk, dan lain-lain.

0.5%

Dasar pengenaan: Harga jual bruto (DPP)

Wajib Pajak

Pembeli

Penerima

Negara

Pemotong

Penjual (badan usaha industri tertentu)

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (33) Lihat semua ↗

Kode	Nama	Tarif
22-100-07	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Semen)	0.25%
22-100-08	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Baja)	0.3%
22-100-09	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Otomotif)	0.45%
22-100-10	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Farmasi)	0.3%
22-100-11	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (industri Kertas)	0.1%
22-100-12	Penjualan Kendaraan Bermotor di Dalam Negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum Kendaraan Bermotor	0.45%
22-100-13	Pembelian oleh Badan Usaha Berupa Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam dari Badan atau Orang Pribadi Pemegang IUP	1.5%
22-100-14	Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Badan Usaha	0.45%
22-100-15	Pembelian Bahan Hasil Kehutanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya oleh Badan Usaha Industri/Eksportir	0.25%
22-100-16	Pembelian Bahan Hasil Perkebunan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir	0.25%
22-100-17	Pembelian Bahan Hasil Pertanian yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir	0.25%
22-100-18	Pembelian Bahan Hasil Peternakan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir	0.25%
22-100-19	Pembelian Bahan Hasil Perikanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir	0.25%
22-401-01	Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada SPBU (Final)	0.25%
22-100-20	Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final)	0.3%
22-401-02	Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final)	0.3%
22-100-21	Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final)	0.3%
22-100-22	Penjualan Pelumas oleh Importir/Produsen	0.3%
22-100-23	Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua yang Merupakan Pemungut PPh Pasal 22	0.5%
22-100-24	Penjualan BBG oleh Produsen/Importir Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final)	0.3%
22-401-03	Penjualan BBG oleh produsen/importir Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final)	0.3%
22-401-04	Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina kepada Agen/Penyalur selain SPBU (Final)	0.3%
22-403-01	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah Selain Rumah Beserta Tanahnya, Apartemen, Kondominium dan Sejenisnya	5%
22-403-02	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah Untuk Rumah Beserta Tanahnya, Apartemen, Kondominium dan Sejenisnya	1%
22-405-01	Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto	0.1%
22-405-02	Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Bukan Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto	0.2%
22-101-01	Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Tidak Final)	0.5%
22-101-02	Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Final)	0.5%
22-102-01	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Tidak Final)	0.5%
22-102-02	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Final)	0.5%
22-100-25	Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan	0.25%
22-100-26	Penjualan Emas Perhiasan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan	0.25%
22-100-27	Penjualan Perhiasan Selain dari Emas dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan	0.25%

Dasar Hukum

PP 60/2023 Pasal 4 ↗

Contoh Perhitungan

Penjualan Barang Tertentu oleh Badan Usaha Industri Tertentu Rp 100.000.000

0.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 500.000

Impor Barang (API Produsen)

Berlaku

2.5% 2024-01-01 → sekarang 2 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas impor barang yang dilakukan importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (API) produsen untuk keperluan industri/produksi.

2.5%

Dasar pengenaan: Nilai impor (harga pabrik + pungutan impor + PPN)

Wajib Pajak

Importir (pemilik API produsen)

Penerima

Negara

Pemotong

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2) Lihat semua ↗

22-200-01 2.5% 22-200-02 7.5%

Dasar Hukum

PP 60/2023 Pasal 2 ayat (1) UU 7/2021 (HPP) Pasal 22 ↗

Tarif 2,5% untuk impor dengan API produsen. Berbeda dari non-API/API umum yang dikenakan 7,5%.

Contoh Perhitungan

Impor Barang (API Produsen) Rp 100.000.000

2.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 2.500.000

Pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah

Berlaku

1.5% 2024-01-01 → sekarang 1 BPPU

Pemungutan PPh 22 oleh bendaharawan pemerintah atas pembelian barang dan jasa untuk keperluan instansi pemerintah.

1.5%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto pembelian (DPP)

Wajib Pajak

Penyedia barang/jasa

Penerima

Negara

Pemotong

Bendaharawan pemerintah

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (1) Lihat semua ↗

22-910-01 1.5%

Dasar Hukum

PP 60/2023 Pasal 3 ayat (1) UU 7/2021 (HPP) Pasal 22 ↗

Tarif 1,5% untuk pembelian oleh bendaharawan pemerintah. Untuk pembelian < Rp 2.000.000 tidak dipotong. Tanpa NPWP: 1,5% × 2 = 3%.

Contoh Perhitungan

Pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah Rp 100.000.000

1.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 1.500.000

Ekspor Batubara dan Mineral

Berlaku

1.5% 2024-01-01 → sekarang 1 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh eksportir selain WP yang terikat dalam PKP2B dan KK.

1.5%

Dasar pengenaan: Nilai ekspor bruto (FOB)

Wajib Pajak

Eksportir batubara/mineral

Penerima

Negara

Pemotong

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (1) Lihat semua ↗

22-404-01 1.5%

Dasar Hukum

PP 60/2023 Pasal 2 ayat (2) UU 7/2021 (HPP) Pasal 22 ↗

Tarif 1,5% atas nilai ekspor batubara dan mineral. Untuk WP yang terikat PKP2B (Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya) tidak dipungut PPh 22.

Contoh Perhitungan

Ekspor Batubara dan Mineral Rp 100.000.000

1.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 1.500.000

Pembelian oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu

Berlaku

1.5% 2024-01-01 → sekarang 1 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan untuk kegiatan usahanya oleh BUMN/Badan Usaha tertentu.

1.5%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto pembelian (DPP)

Wajib Pajak

Penyedia barang/bahan

Penerima

Negara

Pemotong

BUMN/Badan usaha tertentu

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (1) Lihat semua ↗

22-900-01 1.5%

Dasar Hukum

PP 60/2023 Pasal 3 ayat (2) UU 7/2021 (HPP) Pasal 22 ↗

Tarif 1,5% atas pembelian oleh BUMN/badan usaha tertentu. Untuk pembelian < Rp 2.000.000 tidak dipotong. Tanpa NPWP: 1,5% × 2 = 3%.

Contoh Perhitungan

Pembelian oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu Rp 100.000.000

1.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 1.500.000

Pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

Berlaku

0.5% 2024-01-01 → sekarang 2 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas penghasilan sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, dan/atau persewaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan pemerintah (e-procurement).

0.5%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto pembayaran

Wajib Pajak

Penyedia barang/jasa

Penerima

Negara

Pemotong

Pihak penyelenggara sistem pengadaan pemerintah

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2) Lihat semua ↗

22-101-01 0.5% 22-101-02 0.5%

Dasar Hukum

PP 60/2023 Pasal 4 ayat (1) UU 7/2021 (HPP) Pasal 22 ↗

Tarif 0,5% atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Kode 22-101-01 (tidak final), 22-101-02 (final).

Contoh Perhitungan

Pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah Rp 100.000.000

0.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 500.000

Penjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE/E-Commerce)

Berlaku

0.5% 2024-01-01 → sekarang 2 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri dari penjualan barang, penyerahan jasa, dan/atau persewaan melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

0.5%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto nilai transaksi

Wajib Pajak

Pedagang dalam negeri

Penerima

Negara

Pemotong

Penyelenggara PMSE (marketplace/e-commerce)

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2) Lihat semua ↗

22-102-01 0.5% 22-102-02 0.5%

Dasar Hukum

PP 60/2023 Pasal 4 ayat (2) UU 7/2021 (HPP) Pasal 22 ↗

Tarif 0,5% atas transaksi melalui PMSE. Kode 22-102-01 (tidak final), 22-102-02 (final). Berlaku untuk marketplace/e-commerce yang ditunjuk sebagai pemungut.

Contoh Perhitungan

Penjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE/E-Commerce) Rp 100.000.000

0.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 500.000

Transaksi Aset Kripto

Berlaku

0.1–0.2% 2024-01-01 → sekarang 2 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas penghasilan sehubungan dengan aset kripto yang dipungut oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.

0.1–0.2%

Dasar pengenaan: Nilai transaksi penjualan aset kripto

Wajib Pajak

Pedagang/pemilik aset kripto

Penerima

Negara

Pemotong

Penyelenggara perdagangan kripto (exchange)

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2) Lihat semua ↗

22-405-01 0.1% 22-405-02 0.2%

Dasar Hukum

PP 60/2023 Pasal 4 ayat (3) UU 7/2021 (HPP) Pasal 22 ↗

Pedagang fisik aset kripto: 0,1%. Bukan pedagang fisik: 0,2%.

Contoh Perhitungan

Transaksi Aset Kripto Rp 100.000.000

Tarif 0.1%-0.2% × 100jt

→ Pajak = Rp 100.000 - Rp 200.000

Tarif PPh 22 Pra-PP 60/2023

Diubah

0.25–7.5% 2010-01-01 → 2023-12-31

Tarif PPh 22 sebelum PP 60/2023 berlaku, masih berdasarkan PP 94/2010 dan KMK 523/2002.

0.25–7.5%

Dasar pengenaan: Sesuai jenis transaksi

Wajib Pajak

Sesuai jenis transaksi

Penerima

Negara

Pemotong

Sesuai jenis transaksi

Berlaku

2010-01-01 → 2023-12-31

Dasar Hukum

PP 94/2010 Pasal 2-4 UU 36/2008 Pasal 22 ↗

Tarif pra-PP 60/2023: Impor non-API 7,5%, API produsen 2,5%, API umum 7,5%. Penjualan BBM 0,5%. Pembelian bahan industri 0,25%. Bendaharawan 1,5%.

Contoh Perhitungan

Tarif PPh 22 Pra-PP 60/2023 Rp 100.000.000

Tarif 0.25%-7.5% × 100jt

→ Pajak = Rp 250.000 - Rp 7.500.000

PPh 21 PPh 23