PPh 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 - Pemungutan pajak atas impor, pembelian barang, dan penjualan barang tertentu

11 aktif12 total

Impor Barang (Umum)

Berlaku

7.5%2024-01-01 → sekarang1 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas impor barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersamaan dengan pembayaran Bea Masuk. Tarif 7,5% untuk impor yang tidak menggunakan Angka Pengenal Importir (API) atau menggunakan API umum, sepanjang barang tidak termasuk daftar barang impor tertentu yang dikenai 10%.

7.5%

Dasar pengenaan: Nilai impor = CIF + Bea Masuk + pungutan lain berdasarkan ketentuan kepabeanan

Wajib Pajak

Importir

Penerima

Negara

Pemotong

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (1)Lihat semua ↗

22-404-011.5%

Dasar Hukum

PMK 51/2025Pasal 3-4 (daftar barang impor)↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 22↗

Tarif 7,5% untuk impor yang tidak menggunakan API atau menggunakan API umum (selain daftar barang impor tertentu yang dikenai 10% dan kedelai/gandum/tepung terigu API 0,5%). Impor dengan API produsen: 2,5%. Impor atas barang yang tidak dikuasai: 7,5% × harga jual lelang. Tanpa NPWP: tarif tidak final × 2. Daftar barang impor diperbarui melalui PMK 51/2025 (mencabut dan menggantikan PMK 34/PMK.010/2017 jo. PMK 41/PMK.010/2022).

Contoh Perhitungan

Impor Barang Rp 100.000.000

7.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 7.500.000

Impor Barang Tertentu (Daftar PMK)

Berlaku

10%2024-01-01 → sekarang

Pemungutan PPh 22 sebesar 10% dari nilai impor atas barang impor tertentu yang tercantum dalam daftar PMK (antara lain parfum, kosmetik, elektronik tertentu, kendaraan bermotor, dan barang konsumsi tertentu), baik dengan maupun tanpa menggunakan API. Dipungut DJBC bersamaan dengan Bea Masuk.

10%

Dasar pengenaan: Nilai impor = CIF + Bea Masuk + pungutan lain berdasarkan ketentuan kepabeanan

Wajib Pajak

Importir

Penerima

Negara

Pemotong

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PMK 51/2025Pasal 3 (Lampiran daftar barang impor tertentu)↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 22↗

Band 10% berlaku untuk barang dalam daftar PMK terlepas dari jenis API. Historis daftar: PMK 132/PMK.010/2015 → PMK 34/PMK.010/2017 → PMK 110/PMK.010/2018 → PMK 41/PMK.010/2022 (berlaku 1 April 2022, menaikkan banyak barang konsumsi dari 7,5% ke 10%) → dicabut dan diganti PMK 51/2025 (efektif 2025). Kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir ber-API dikenai 0,5%.

Contoh Perhitungan

Impor barang tertentu (daftar PMK) Rp 100.000.000

10% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 10.000.000

Pembelian Barang oleh Badan Usaha Industri Tertentu

Berlaku

0.25%2024-01-01 → sekarang2 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengepul atau pedagang perantara.

0.25%

Dasar pengenaan: Harga pembelian bruto (DPP)

Wajib Pajak

Penjual (pedagang pengepul/perantara)

Penerima

Negara

Pemotong

Pembeli (badan usaha industri tertentu)

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2)Lihat semua ↗

22-900-011.5%22-910-011.5%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 22↗PMK 51/2025Pemungutan atas pembelian barang/bahan untuk kegiatan usaha (daftar PMK)↗

Tarif 0,25% berlaku untuk pembeli yang sudah ber-NPWP. Tanpa NPWP tarif menjadi 0,25% × 2 = 0,5%.

Contoh Perhitungan

Pembelian Barang oleh Badan Usaha Industri Tertentu Rp 100.000.000

0.25% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 250.000

Penjualan Barang Tertentu oleh Badan Usaha Industri Tertentu

Berlaku

0.1–5%2024-01-01 → sekarang33 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas penjualan hasil produksi oleh badan usaha/industri tertentu dengan tarif yang BERVARIASI per jenis industri/komoditas sesuai daftar pada peraturan pelaksana (kini PMK 51/2025), dari 0,1% hingga 5,0% — bukan tarif tunggal.

0.1–5%

Dasar pengenaan: Harga jual bruto (DPP)

Wajib Pajak

Pembeli

Penerima

Negara

Pemotong

Penjual (badan usaha industri tertentu)

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (33)Lihat semua ↗

Kode	Nama	Tarif
22-100-07	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Semen)	0.25%
22-100-08	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Baja)	0.3%
22-100-09	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Otomotif)	0.45%
22-100-10	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (Industri Farmasi)	0.3%
22-100-11	Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan Usaha/Industri Tertentu (industri Kertas)	0.1%
22-100-12	Penjualan Kendaraan Bermotor di Dalam Negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum Kendaraan Bermotor	0.45%
22-100-13	Pembelian oleh Badan Usaha Berupa Komoditas Tambang Batubara, Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam dari Badan atau Orang Pribadi Pemegang IUP	1.5%
22-100-14	Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Badan Usaha	0.45%
22-100-15	Pembelian Bahan Hasil Kehutanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya oleh Badan Usaha Industri/Eksportir	0.25%
22-100-16	Pembelian Bahan Hasil Perkebunan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir	0.25%
22-100-17	Pembelian Bahan Hasil Pertanian yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir	0.25%
22-100-18	Pembelian Bahan Hasil Peternakan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir	0.25%
22-100-19	Pembelian Bahan Hasil Perikanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperluan Industrinya/Ekspornya Oleh Badan Usaha Industri/Eksportir	0.25%
22-401-01	Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada SPBU (Final)	0.25%
22-100-20	Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final)	0.3%
22-401-02	Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final)	0.3%
22-100-21	Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final)	0.3%
22-100-22	Penjualan Pelumas oleh Importir/Produsen	0.3%
22-100-23	Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua yang Merupakan Pemungut PPh Pasal 22	0.5%
22-100-24	Penjualan BBG oleh Produsen/Importir Kepada Selain SPBU/Agen/Penyalur (Tidak Final)	0.3%
22-401-03	Penjualan BBG oleh produsen/importir Kepada SPBU/Agen/Penyalur (Final)	0.3%
22-401-04	Penjualan BBM oleh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina kepada Agen/Penyalur selain SPBU (Final)	0.3%
22-403-01	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah Selain Rumah Beserta Tanahnya, Apartemen, Kondominium dan Sejenisnya	5%
22-403-02	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah Untuk Rumah Beserta Tanahnya, Apartemen, Kondominium dan Sejenisnya	1%
22-405-01	Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto	0.1%
22-405-02	Penghasilan Sehubungan dengan Aset Kripto yang dipungut oleh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Bukan Merupakan Pedagang Fisik Aset Kripto	0.2%
22-101-01	Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Tidak Final)	0.5%
22-101-02	Penghasilan Sehubungan dengan Transaksi Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Pihak Lain dalam Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Final)	0.5%
22-102-01	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Tidak Final)	0.5%
22-102-02	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri Penjualan Barang, Penyerahan Jasa, dan/atau Persewaan serta Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta yang Dilakukan Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Final)	0.5%
22-100-25	Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan	0.25%
22-100-26	Penjualan Emas Perhiasan di Dalam Negeri oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan	0.25%
22-100-27	Penjualan Perhiasan Selain dari Emas dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis oleh Pengusaha Emas Perhiasan dan/atau Emas Batangan	0.25%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 22↗PMK 51/2025Daftar industri/barang yang dikenai tarif tertentu (0,1% - 5,0%)↗

Contoh Perhitungan

Penjualan hasil produksi industri semen kepada distributor Rp 100.000.000 (kode 22-100-07)

0.25% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 250.000 (tarif menyesuaikan jenis industri; lihat daftar bppuKode)

Impor Barang (API Produsen)

Berlaku

2.5%2024-01-01 → sekarang2 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas impor barang yang dilakukan importir yang memiliki Angka Pengenal Importir (API) produsen untuk keperluan industri/produksi, sepanjang barang tidak termasuk daftar barang impor tertentu yang dikenai 10%.

2.5%

Dasar pengenaan: Nilai impor = CIF + Bea Masuk + pungutan lain berdasarkan ketentuan kepabeanan

Wajib Pajak

Importir (pemilik API produsen)

Penerima

Negara

Pemotong

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2)Lihat semua ↗

22-200-012.5%22-200-027.5%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 22↗

Tarif 2,5% untuk impor dengan API produsen. Berbeda dari non-API/API umum yang dikenakan 7,5%. Barang impor tertentu dalam daftar PMK dikenai 10% dengan atau tanpa API.

Contoh Perhitungan

Impor Barang (API Produsen) Rp 100.000.000

2.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 2.500.000

Pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah

Berlaku

1.5%2024-01-01 → sekarang1 BPPU

Pemungutan PPh 22 oleh bendaharawan pemerintah atas pembelian barang dan jasa untuk keperluan instansi pemerintah.

1.5%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto pembelian (DPP)

Wajib Pajak

Penyedia barang/jasa

Penerima

Negara

Pemotong

Bendaharawan pemerintah

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (1)Lihat semua ↗

22-910-011.5%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 22↗

Tarif 1,5% untuk pembelian oleh bendaharawan pemerintah. Untuk pembelian < Rp 2.000.000 tidak dipotong. Tanpa NPWP: 1,5% × 2 = 3%.

Contoh Perhitungan

Pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah Rp 100.000.000

1.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 1.500.000

Ekspor Batubara dan Mineral

Berlaku

1.5%2024-01-01 → sekarang1 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam oleh eksportir selain WP yang terikat dalam PKP2B dan KK.

1.5%

Dasar pengenaan: Nilai ekspor bruto (FOB)

Wajib Pajak

Eksportir batubara/mineral

Penerima

Negara

Pemotong

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (1)Lihat semua ↗

22-404-011.5%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 22↗

Tarif 1,5% atas nilai ekspor batubara dan mineral. Untuk WP yang terikat PKP2B (Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan Batubara) dan KK (Kontrak Karya) tidak dipungut PPh 22.

Contoh Perhitungan

Ekspor Batubara dan Mineral Rp 100.000.000

1.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 1.500.000

Pembelian oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu

Berlaku

1.5%2024-01-01 → sekarang1 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan untuk kegiatan usahanya oleh BUMN/Badan Usaha tertentu.

1.5%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto pembelian (DPP)

Wajib Pajak

Penyedia barang/bahan

Penerima

Negara

Pemotong

BUMN/Badan usaha tertentu

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (1)Lihat semua ↗

22-900-011.5%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 22↗

Tarif 1,5% atas pembelian oleh BUMN/badan usaha tertentu. Untuk pembelian < Rp 2.000.000 tidak dipotong. Tanpa NPWP: 1,5% × 2 = 3%.

Contoh Perhitungan

Pembelian oleh BUMN/Badan Usaha Tertentu Rp 100.000.000

1.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 1.500.000

Pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah

Berlaku

0.5%2024-01-01 → sekarang2 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas penghasilan sehubungan dengan transaksi penjualan barang, penyerahan jasa, dan/atau persewaan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan pemerintah (e-procurement).

0.5%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto pembayaran

Wajib Pajak

Penyedia barang/jasa

Penerima

Negara

Pemotong

Pihak penyelenggara sistem pengadaan pemerintah

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2)Lihat semua ↗

22-101-010.5%22-101-020.5%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 22↗

Tarif 0,5% atas transaksi melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Kode 22-101-01 (tidak final), 22-101-02 (final).

Contoh Perhitungan

Pengadaan melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah Rp 100.000.000

0.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 500.000

Penjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE/E-Commerce)

Berlaku

0.5%2024-01-01 → sekarang2 BPPU

Pemungutan PPh 22 atas penghasilan yang diterima pedagang dalam negeri dari penjualan barang, penyerahan jasa, dan/atau persewaan melalui perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

0.5%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto nilai transaksi

Wajib Pajak

Pedagang dalam negeri

Penerima

Negara

Pemotong

Penyelenggara PMSE (marketplace/e-commerce)

Berlaku

2024-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2)Lihat semua ↗

22-102-010.5%22-102-020.5%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 22↗

Tarif 0,5% atas transaksi melalui PMSE. Kode 22-102-01 (tidak final), 22-102-02 (final). Berlaku untuk marketplace/e-commerce yang ditunjuk sebagai pemungut.

Contoh Perhitungan

Penjualan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE/E-Commerce) Rp 100.000.000

0.5% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 500.000

Transaksi Aset Kripto

Berlaku

0.21%2025-08-01 → sekarang2 BPPU

Pemungutan PPh Pasal 22 FINAL sebesar 0,21% dari nilai penjualan aset kripto yang dilakukan melalui Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) aset kripto, berlaku sejak 1 Agustus 2025 berdasarkan PMK 50/2025.

0.21%

Dasar pengenaan: Nilai transaksi penjualan aset kripto

Wajib Pajak

Penjual/pemilik aset kripto

Penerima

Negara

Pemotong

Penyelenggara perdagangan kripto (exchange/PPMSE aset kripto)

Berlaku

2025-08-01 → sekarang

Kode BPPU (2)Lihat semua ↗

22-405-010.21%22-405-020.21%

Dasar Hukum

PMK 50/2025Pasal 11 ayat (1)↗UU 7/2021 (HPP)Pasal 22↗

Sejak 1 Agustus 2025 (PMK 50/2025): PPh Pasal 22 final TUNGGAL 0,21% dari nilai penjualan aset kripto melalui penyelenggara PPMSE aset kripto, menggantikan tarif lama 0,1% (pedagang fisik aset kripto) / 0,2% (bukan pedagang fisik) era PMK 68/PMK.03/2022. PPN atas penjualan aset kripto juga DIHAPUS karena kripto dipersamakan dengan aset keuangan (rangkaian UU P2SK).

Contoh Perhitungan

Penjualan aset kripto Rp 100.000.000 via exchange (per 1 Agustus 2025)

0.21% × 100.000.000

→ PPh 22 final = Rp 210.000

Tarif PPh 22 Pra-PMK 41/2022

Diubah

0.25–7.5%2010-01-01 → 2023-12-31

Tarif PPh 22 sebelum era daftar PMK termutakhir (PMK 41/2022 dan PMK 51/2025), masih berdasarkan rangkaian PMK pelaksana pemungutan PPh 22 (PMK 154/PMK.03/2010 dan perubahannya).

0.25–7.5%

Dasar pengenaan: Sesuai jenis transaksi

Wajib Pajak

Sesuai jenis transaksi

Penerima

Negara

Pemotong

Sesuai jenis transaksi

Berlaku

2010-01-01 → 2023-12-31

Dasar Hukum

PMK 154/PMK.03/2010Pemungutan PPh Pasal 22 atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau bidang lain (jo. perubahannya)UU 36/2008Pasal 22↗

Tarif pra-era PMK 41/2022/PMK 51/2025: Impor non-API 7,5%, API produsen 2,5%, API umum 7,5%. Penjualan BBM 0,5%. Pembelian bahan industri 0,25%. Bendaharawan 1,5%.

Contoh Perhitungan

Tarif PPh 22 Pra-PMK 41/2022 Rp 100.000.000

Tarif 0.25%-7.5% × 100jt

→ Pajak = Rp 250.000 - Rp 7.500.000

PPh 21 PPh 23