PPh 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 - Pemotongan atas penghasilan berupa imbalan jasa tertentu, sewa tanah dan/atau bangunan, dan hadiah/penghargaan. Jenis jasa diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015.

5 aktif 8 total

143 kode BPPU terkait

62 Jenis Jasa PMK 141/PMK.03/2015 ↗

a.Jasa Penilai (Appraisal)

b.Jasa Aktuaris

c.Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan

d.Jasa Hukum

e.Jasa Arsitektur

f.Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur Landscape

g.Jasa Perancang (Design)

h.Jasa Pengeboran (Drilling) Migas

i.Jasa Penunjang Migas & Panas Bumi

j.Jasa Penambangan & Penunjang Non-Migas

k.Jasa Penunjang Penerbangan & Bandar Udara

l.Jasa Penebangan Hutan

m.Jasa Pengolahan Limbah

n.Jasa Penyedia Tenaga Kerja/Tenaga Ahli (Outsourcing)

o.Jasa Perantara dan/atau Keagenan

p.Jasa Perdagangan Surat Berharga

q.Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan

r.Jasa Pengisian Suara (Dubbing) dan/atau Sulih Suara

s.Jasa Mixing Film

t.Jasa Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, dll

u.Jasa Software/Hardware/Sistem Komputer

v.Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website

w.Jasa Internet Termasuk Sambungannya

x.Jasa Penyimpanan, Pengolahan, Penyaluran Data/Informasi/Program

y.Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, dll

z.Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, dll

aa.Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi

ab.Jasa Maklon (Toll Manufacturing)

ac.Jasa Penyelidikan dan Keamanan

ad.Jasa Penyelenggara Kegiatan / Event Organizer

ae.Jasa Penyediaan Tempat/Waktu di Media & Periklanan

af.Jasa Pembasmian Hama

ag.Jasa Kebersihan / Cleaning Service

ah.Jasa Sedot Septic Tank

ai.Jasa Pemeliharaan Kolam

aj.Jasa Katering / Tata Boga

ak.Jasa Freight Forwarding

al.Jasa Logistik

am.Jasa Pengurusan Dokumen

an.Jasa Pengepakan

ao.Jasa Loading dan Unloading

ap.Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian

aq.Jasa Pengelolaan Parkir

ar.Jasa Sondir Tanah

as.Jasa Penyiapan dan/atau Pengujian

at.Jasa Pembibitan dan/atau Penanaman Bibit

au.Jasa Pemeliharaan Tanaman

av.Jasa Pemanenan

aw.Jasa Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan/Perhutanan

ax.Jasa Dekorasi

ay.Jasa Pencetakan/Penerbitan

az.Jasa Penerjemahan

ba.Jasa Pengangkutan/Ekspedisi

bb.Jasa Pelayanan Kepelabuhanan

bc.Jasa Pengangkutan melalui Jalur Pipa

bd.Jasa Pengelolaan Penitipan Anak

be.Jasa Pelatihan dan/atau Kursus

bf.Jasa Pengiriman dan Pengisian Uang ke ATM

bg.Jasa Sertifikasi

bh.Jasa Survey

bi.Jasa Tester

bj.Jasa Lain yang Dibebankan APBN/APBD

Imbalan Jasa Lain (BerNPWP)

Berlaku

2% 2015-12-31 → sekarang 70 BPPU

Pemotongan PPh 23 sebesar 2% atas imbalan sehubungan dengan jasa lain yang dipotong oleh badan pemerintah, SP badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Mencakup 36 jenis jasa sebagaimana diatur dalam PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (6) huruf a sampai bj.

Dasar pengenaan: Jumlah bruto tidak termasuk PPN. Untuk jasa katering: seluruh penghasilan. Untuk jasa lain: seluruh penghasilan dikurangi pembayaran yang dapat dibuktikan untuk gaji/upah, pengadaan barang, perjalanan dinas, dan biaya lain yang terkait langsung.

Wajib Pajak

Penerima jasa (WP dalam negeri berNPWP)

Penerima

Negara

Pemotong

Badan pemerintah, SP badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya

Berlaku

2015-12-31 → sekarang

Kode BPPU (70) Lihat semua ↗

Kode	Nama	Tarif
24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.	2%
24-104-01	Jasa Teknik	2%
24-104-02	Jasa Manajemen	2%
24-104-03	Jasa Konsultan	2%
24-104-04	Jasa Penilai (Appraisal)	2%
24-104-05	Jasa Aktuaris	2%
24-104-06	Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan	2%
24-104-07	Jasa Hukum	2%
24-104-08	Jasa Arsitektur	2%
24-104-09	Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur Landscape;	2%
24-104-10	Jasa Perancang (Design)	2%
24-104-11	Jasa Pengeboran (Drilling) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kecuali yang Dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)	2%
24-104-12	Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)	2%
24-104-13	Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)	2%
24-104-14	Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara	2%
24-104-15	Jasa Penebangan Hutan	2%
24-104-16	Jasa Pengolahan Limbah	2%
24-104-17	Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services)	2%
24-104-18	Jasa Perantara dan/atau Keagenan	2%
24-104-19	Jasa Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga, Kecuali yang Dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)	2%
24-104-20	Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, Kecuali yang Dilakukan Oleh KSEI	2%
24-104-21	Jasa Pengisian Suara (Dubbing) dan/atau Sulih Suara	2%
24-104-22	Jasa Mixing Film	2%
24-104-23	Jasa Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Foto, Slide, Klise, Banner, Pamphlet, Baliho dan Folder	2%
24-104-24	Jasa Sehubungan Dengan Software Atau Hardware Atau Sistem Komputer, Termasuk Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan.	2%
24-104-25	Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website	2%
24-104-26	Jasa Internet Termasuk Sambungannya	2%
24-104-27	Jasa Penyimpanan, Pengolahan dan/atau Penyaluran Data, Informasi, dan/atau Program	2%
24-104-28	Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya Di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi;	2%
24-104-29	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi	2%
24-104-30	Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat, Laut dan Udara	2%
24-104-31	Jasa Maklon	2%
24-104-32	Jasa Penyelidikan dan Keamanan	2%
24-104-33	Jasa Penyelenggara Kegiatan Atau Event Organizer	2%
24-104-34	Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu Dalam Media Massa, Media Luar Ruang Atau Media Lain Untuk Penyampaian Informasi, dan/atau Jasa Periklanan	2%
24-104-35	Jasa Pembasmian Hama	2%
24-104-36	Jasa Kebersihan Atau Cleaning Service	2%
24-104-37	Jasa Sedot Septic Tank	2%
24-104-38	Jasa Pemeliharaan Kolam	2%
24-104-39	Jasa Katering Atau Tata Boga	2%
24-104-40	Jasa Freight Forwarding	2%
24-104-41	Jasa Logistik	2%
24-104-42	Jasa Pengurusan Dokumen	2%
24-104-43	Jasa Pengepakan	2%
24-104-44	Jasa Loading dan Unloading	2%
24-104-45	Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis	2%
24-104-46	Jasa Pengelolaan Parkir	2%
24-104-47	Jasa Penyondiran Tanah	2%
24-104-48	Jasa Penyiapan dan/atau Pengolahan Lahan	2%
24-104-49	Jasa Pembibitan dan/atau Penanaman Bibit	2%
24-104-50	Jasa Pemeliharaan Tanaman	2%
24-104-51	Jasa Pemanenan	2%
24-104-52	Jasa Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan/atau Perhutanan	2%
24-104-53	Jasa Dekorasi	2%
24-104-54	Jasa Pencetakan/Penerbitan	2%
24-104-55	Jasa Penerjemahan	2%
24-104-56	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Yang Telah Diatur Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan	2%
24-104-57	Jasa Pelayanan Pelabuhan	2%
24-104-58	Jasa Pengangkutan Melalui Jalur Pipa	2%
24-104-59	Jasa Pengelolaan Penitipan Anak	2%
24-104-60	Jasa Pelatihan dan/atau Kursus	2%
24-104-61	Jasa Pengiriman dan Pengisian Uang Ke Atm	2%
24-104-62	Jasa Sertifikasi	2%
24-104-63	Jasa Survey	2%
24-104-64	Jasa Tester	2%
24-104-65	Jasa Selain Jasa-Jasa Tersebut di Atas yang Pembayarannya Dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).	2%
24-104-66	Jasa Penyelenggaraan Layanan Transaksi Pembayaran Terkait dengan Distribusi Token Oleh Penyelenggara Distribusi	2%
24-104-67	Jasa Pemasaran dengan Media Voucer Oleh Penyelenggara Voucer	2%
24-104-68	Jasa Penyelenggaraan Layanan Transaksi Pembayaran Terkait dengan Distribusi Voucer Oleh Penyelenggara Voucer dan Penyelenggara Distribusi	2%
24-104-69	Jasa Penyelenggaraan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan (Consumer Loyalty/Reward Program) Oleh Penyelenggara Voucer	2%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP) Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 ↗ PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (1), (3), (6) ↗

DPP untuk jasa katering = seluruh penghasilan bruto. DPP untuk jasa non-katering = seluruh penghasilan dikurangi: (1) gaji/upah/honorarium/tunjangan untuk tenaga kerja yang dipakai penyedia jasa, (2) biaya perolehan barang/material, (3) perjalanan dinas, (4) biaya administrasi/pengurusan—asal bisa dibuktikan dengan kontrak, faktur, bukti pembelian. Jika tidak bisa dibuktikan, DPP = seluruh pembayaran.

Contoh Perhitungan

Perusahaan membayar jasa akuntansi Rp 50.000.000 (belum PPN)

2% × Rp 50.000.000

→ PPh 23 = Rp 1.000.000

Kantor pusat membayar jasa cleaning service Rp 10.000.000

2% × Rp 10.000.000

→ PPh 23 = Rp 200.000

Jasa IT pembuatan website Rp 100.000.000 (belum PPN)

2% × Rp 100.000.000

→ PPh 23 = Rp 2.000.000

Imbalan Jasa Lain (Tanpa NPWP)

Berlaku

4% 2015-12-31 → sekarang 70 BPPU

Pemotongan PPh 23 yang lebih tinggi untuk WP dalam negeri penerima imbalan jasa yang tidak memiliki NPWP. Dikenakan pengali 100% lebih tinggi dari tarif normal 2%.

Dasar pengenaan: Sama dengan jasa berNPWP (jumlah bruto tidak termasuk PPN)

Wajib Pajak

Penerima jasa (WP dalam negeri tanpa NPWP)

Penerima

Negara

Pemotong

Badan pemerintah, SP badan, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan luar negeri

Berlaku

2015-12-31 → sekarang

Kode BPPU (70) Lihat semua ↗

Kode	Nama	Tarif
24-100-02	Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan Dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan yang Telah Dikenai PPh Pasal 4 Ayat (2) UU PPh.	2%
24-104-01	Jasa Teknik	2%
24-104-02	Jasa Manajemen	2%
24-104-03	Jasa Konsultan	2%
24-104-04	Jasa Penilai (Appraisal)	2%
24-104-05	Jasa Aktuaris	2%
24-104-06	Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan	2%
24-104-07	Jasa Hukum	2%
24-104-08	Jasa Arsitektur	2%
24-104-09	Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur Landscape;	2%
24-104-10	Jasa Perancang (Design)	2%
24-104-11	Jasa Pengeboran (Drilling) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kecuali yang Dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)	2%
24-104-12	Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)	2%
24-104-13	Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas)	2%
24-104-14	Jasa Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara	2%
24-104-15	Jasa Penebangan Hutan	2%
24-104-16	Jasa Pengolahan Limbah	2%
24-104-17	Jasa Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services)	2%
24-104-18	Jasa Perantara dan/atau Keagenan	2%
24-104-19	Jasa Bidang Perdagangan Surat-Surat Berharga, Kecuali yang Dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)	2%
24-104-20	Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan, Kecuali yang Dilakukan Oleh KSEI	2%
24-104-21	Jasa Pengisian Suara (Dubbing) dan/atau Sulih Suara	2%
24-104-22	Jasa Mixing Film	2%
24-104-23	Jasa Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Foto, Slide, Klise, Banner, Pamphlet, Baliho dan Folder	2%
24-104-24	Jasa Sehubungan Dengan Software Atau Hardware Atau Sistem Komputer, Termasuk Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan.	2%
24-104-25	Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website	2%
24-104-26	Jasa Internet Termasuk Sambungannya	2%
24-104-27	Jasa Penyimpanan, Pengolahan dan/atau Penyaluran Data, Informasi, dan/atau Program	2%
24-104-28	Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya Di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi;	2%
24-104-29	Jasa Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, Ac dan/atau Tv Kabel, Selain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Yang Ruang Lingkupnya di Bidang Konstruksi dan Mempunyai Izin dan/atau Sertifikasi Sebagai Pengusaha Konstruksi	2%
24-104-30	Jasa Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat, Laut dan Udara	2%
24-104-31	Jasa Maklon	2%
24-104-32	Jasa Penyelidikan dan Keamanan	2%
24-104-33	Jasa Penyelenggara Kegiatan Atau Event Organizer	2%
24-104-34	Jasa Penyediaan Tempat dan/atau Waktu Dalam Media Massa, Media Luar Ruang Atau Media Lain Untuk Penyampaian Informasi, dan/atau Jasa Periklanan	2%
24-104-35	Jasa Pembasmian Hama	2%
24-104-36	Jasa Kebersihan Atau Cleaning Service	2%
24-104-37	Jasa Sedot Septic Tank	2%
24-104-38	Jasa Pemeliharaan Kolam	2%
24-104-39	Jasa Katering Atau Tata Boga	2%
24-104-40	Jasa Freight Forwarding	2%
24-104-41	Jasa Logistik	2%
24-104-42	Jasa Pengurusan Dokumen	2%
24-104-43	Jasa Pengepakan	2%
24-104-44	Jasa Loading dan Unloading	2%
24-104-45	Jasa Laboratorium dan/atau Pengujian Kecuali yang Dilakukan oleh Lembaga atau Institusi Pendidikan Dalam Rangka Penelitian Akademis	2%
24-104-46	Jasa Pengelolaan Parkir	2%
24-104-47	Jasa Penyondiran Tanah	2%
24-104-48	Jasa Penyiapan dan/atau Pengolahan Lahan	2%
24-104-49	Jasa Pembibitan dan/atau Penanaman Bibit	2%
24-104-50	Jasa Pemeliharaan Tanaman	2%
24-104-51	Jasa Pemanenan	2%
24-104-52	Jasa Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan/atau Perhutanan	2%
24-104-53	Jasa Dekorasi	2%
24-104-54	Jasa Pencetakan/Penerbitan	2%
24-104-55	Jasa Penerjemahan	2%
24-104-56	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Yang Telah Diatur Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan	2%
24-104-57	Jasa Pelayanan Pelabuhan	2%
24-104-58	Jasa Pengangkutan Melalui Jalur Pipa	2%
24-104-59	Jasa Pengelolaan Penitipan Anak	2%
24-104-60	Jasa Pelatihan dan/atau Kursus	2%
24-104-61	Jasa Pengiriman dan Pengisian Uang Ke Atm	2%
24-104-62	Jasa Sertifikasi	2%
24-104-63	Jasa Survey	2%
24-104-64	Jasa Tester	2%
24-104-65	Jasa Selain Jasa-Jasa Tersebut di Atas yang Pembayarannya Dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).	2%
24-104-66	Jasa Penyelenggaraan Layanan Transaksi Pembayaran Terkait dengan Distribusi Token Oleh Penyelenggara Distribusi	2%
24-104-67	Jasa Pemasaran dengan Media Voucer Oleh Penyelenggara Voucer	2%
24-104-68	Jasa Penyelenggaraan Layanan Transaksi Pembayaran Terkait dengan Distribusi Voucer Oleh Penyelenggara Voucer dan Penyelenggara Distribusi	2%
24-104-69	Jasa Penyelenggaraan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan (Consumer Loyalty/Reward Program) Oleh Penyelenggara Voucer	2%

Dasar Hukum

PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (7) ↗ UU 7/2021 (HPP) Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 ↗

Tarif 4% = 2% × 2 (pengali 100% lebih tinggi karena tidak berNPWP).

Contoh Perhitungan

Imbalan Jasa Lain (Tanpa NPWP) Rp 100.000.000

4% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 4.000.000

Jasa Katering / Tata Boga

Berlaku

2% 2015-12-31 → sekarang 1 BPPU

Pemotongan PPh 23 atas jasa katering/tata boga berdasarkan PMK 141/PMK.010/2015. Tarif 2% dari DPP khusus yaitu seluruh jumlah penghasilan bruto (tanpa pengurangan biaya bahan makanan/jasa tenaga kerja). DPP katering = 100% dari bruto tagihan.

Dasar pengenaan: Seluruh jumlah penghasilan bruto termasuk dalam bentuk apapun (tanpa pengurangan). Tidak termasuk PPN.

Wajib Pajak

Penyedia jasa katering (WP dalam negeri)

Penerima

Negara

Pemotong

Badan pemerintah, SP badan, penyelenggara kegiatan, BUT

Berlaku

2015-12-31 → sekarang

Kode BPPU (1) Lihat semua ↗

24-104-39 2%

Dasar Hukum

PMK 141/PMK.03/2015 Pasal 1 ayat (3) huruf a ↗

PMK 141/2015 mengatur DPP khusus katering: seluruh jumlah bruto TANPA dikurangi biaya bahan makanan maupun jasa tenaga kerja. Sebelum PMK ini, katering dikenakan tarif PPh 23 umum 2% dari bruto (2001-2015) atau 15% dari bruto (1984-2000). Chain: UU 7/1983 (15% umum) → UU 17/2000 (2% umum) → PMK 141/2015 (2% khusus DPP).

Contoh Perhitungan

Jasa Katering / Tata Boga Rp 100.000.000

2% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 2.000.000

Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Berlaku

10% 2022-01-01 → sekarang 1 BPPU

Pemotongan PPh 23 atas sewa tanah dan/atau bangunan yang diterima WP dalam negeri, dipotong oleh badan pemerintah, SP badan, penyelenggara kegiatan, atau BUT.

10%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto sewa (tidak termasuk PPN)

Wajib Pajak

Penerima sewa (WP dalam negeri)

Penerima

Negara

Pemotong

Badan pemerintah, SP badan, penyelenggara kegiatan, BUT

Berlaku

2022-01-01 → sekarang

Kode BPPU (1) Lihat semua ↗

28-403-02 10%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP) Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 ↗

Tarif 10% atas sewa tanah dan/atau bangunan. Tanpa NPWP: 10% × 2 = 20%. Juga berlaku untuk sewa peralatan dan mesin sejak UU HPP.

Contoh Perhitungan

Sewa Tanah dan/atau Bangunan Rp 100.000.000

10% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 10.000.000

Hadiah/Penghargaan kepada OP Bukan Pegawai

Berlaku

15% 2022-01-01 → sekarang 1 BPPU

Pemotongan PPh 23 final atas hadiah atau penghargaan yang diberikan kepada WP orang pribadi bukan pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk penghargaan kepada petugas/anggota kegiatan.

15%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto hadiah/penghargaan (tidak termasuk PPN)

Wajib Pajak

Penerima hadiah/penghargaan (OP bukan pegawai)

Penerima

Negara

Pemotong

Penyelenggara kegiatan / pemberi hadiah/penghargaan

Berlaku

2022-01-01 → sekarang

Kode BPPU (1) Lihat semua ↗

24-100-01 15%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP) Pasal 23 ayat (1) huruf d ↗

Tarif final 15% atas hadiah/penghargaan untuk non-pegawai. Termasuk penghargaan kepada petugas keamanan, anggota panitia, atau siapapun yang menerima imbalan terkait kegiatan tertentu. Tanpa NPWP: 15% × 2 = 30%.

Contoh Perhitungan

Hadiah/Penghargaan kepada OP Bukan Pegawai Rp 100.000.000

15% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 15.000.000

Imbalan Jasa & Sewa (UU 7/1983)

Dicabut

10–15% 1984-01-01 → 2000-12-31

Tarif PPh 23 berdasarkan UU 7/1983 Pasal 23 ayat (1) huruf c. Tarif atas seluruh imbalan jasa (termasuk jasa katering/tata boga) sebesar 15% dan atas sewa tanah/bangunan sebesar 10%. Berlaku 1984-2000. Pada era ini belum ada perlakuan khusus untuk jasa katering — semua jasa dikenakan tarif yang sama.

10–15%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto imbalan jasa / sewa

Wajib Pajak

WP dalam negeri / BUT penerima penghasilan

Penerima

Negara

Pemotong

Wajib Pajak badan pemberi penghasilan / bendahara pemerintah

Berlaku

1984-01-01 → 2000-12-31

Dasar Hukum

UU 7/1983 Pasal 23 ayat (1) huruf c ↗

UU 7/1983 Pasal 23 ayat (1) huruf c: imbalan jasa 15%, sewa 10%. Jasa katering/tata boga belum dibedakan dari jasa lainnya — tarif sama 15%. Belum ada DPP khusus katering (DPP = jumlah bruto). Perlakuan khusus katering baru diatur secara eksplisit oleh PMK 141/2015.

Contoh Perhitungan

Jasa konsultasi Rp 50.000.000 tahun 1995

15% × 50.000.000

→ PPh 23 = Rp 7.500.000

Jasa katering Rp 30.000.000 tahun 1998

15% × 30.000.000 (belum ada tarif khusus katering)

→ PPh 23 = Rp 4.500.000

Imbalan Jasa & Sewa (UU 17/2000)

Diubah

2–10% 2001-01-01 → 2021-12-31

Tarif PPh 23 berdasarkan UU 17/2000 Pasal 23 ayat (1) huruf c. Tarif atas imbalan jasa diturunkan drastis dari 15% menjadi 2%. Sewa tetap 10%. Jasa katering/tata boga dikenakan tarif umum 2% dari jumlah bruto (belum ada DPP khusus). Berlaku 2001-2021.

2–10%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto imbalan jasa / sewa

Wajib Pajak

WP dalam negeri / BUT penerima penghasilan

Penerima

Negara

Pemotong

Wajib Pajak badan pemberi penghasilan / bendahara pemerintah

Berlaku

2001-01-01 → 2021-12-31

Dasar Hukum

UU 17/2000 Pasal 23 ayat (1) huruf c ↗

UU 17/2000 menurunkan tarif PPh 23 jasa dari 15% ke 2% — penurunan sangat signifikan. Sewa tetap 10%. Jasa katering pada periode ini diperlakukan sama dengan jasa lainnya (2% dari bruto, DPP = jumlah bruto). Perlakuan khusus katering dengan DPP khusus (tanpa dikurangi biaya bahan makanan) baru diatur oleh PMK 141/PMK.010/2015.

Contoh Perhitungan

Jasa konsultasi Rp 50.000.000 tahun 2010

2% × 50.000.000

→ PPh 23 = Rp 1.000.000

Jasa katering Rp 30.000.000 tahun 2010

2% × 30.000.000 (belum ada tarif khusus, masuk jasa umum)

→ PPh 23 = Rp 600.000

Jasa Katering / Tata Boga (Pra-PMK 141/2015)

Dicabut

2% 2001-01-01 → 2015-12-30

PPh 23 atas jasa katering/tata boga pada periode 2001-2015. Sebelum PMK 141/2015, jasa katering belum memiliki perlakuan khusus — dikenakan tarif PPh 23 jasa umum 2% dari jumlah bruto. DPP = seluruh tagihan (belum ada pengkhususan DPP tanpa potongan biaya bahan makanan).

Dasar pengenaan: Jumlah bruto (seluruh tagihan katering, termasuk biaya bahan makanan dan tenaga kerja)

Wajib Pajak

WP dalam negeri penerima penghasilan katering

Penerima

Negara

Pemotong

WP badan / bendahara pemerintah yang membeli jasa katering

Berlaku

2001-01-01 → 2015-12-30

Dasar Hukum

UU 17/2000 Pasal 23 ayat (1) huruf c ↗

Pada periode 2001-2015, jasa katering belum diatur secara khusus. Dikenakan tarif PPh 23 jasa umum 2% dari DPP (jumlah bruto). DPP katering = seluruh tagihan termasuk biaya bahan makanan dan tenaga kerja. PMK 141/PMK.010/2015 kemudian mengatur DPP khusus katering = 100% bruto (tidak boleh dikurangi biaya bahan), tapi tarif tetap 2%. Perubahan utama PMK 141/2015 bukan tarif, tapi DPP — sebelumnya DPP bisa diperdebatkan.

Contoh Perhitungan

Jasa katering Rp 100.000.000 tahun 2010

2% × 100.000.000 (DPP = seluruh bruto)

→ PPh 23 = Rp 2.000.000

Jasa katering Rp 50.000.000 tahun 2005

2% × 50.000.000 (tarif umum, belum ada perlakuan khusus)

→ PPh 23 = Rp 1.000.000

PPh 22 PPh 26