PPh 26
Pajak Penghasilan Pasal 26 - Pemotongan atas penghasilan yang diterima WP luar negeri
7 aktif7 total
Penghasilan WP Luar Negeri Umum
Berlaku20%2022-01-01 → sekarang4 BPPU
Penghasilan WP Luar Negeri Umum
Berlaku20%2022-01-01 → sekarang4 BPPU
Pemotongan PPh 26 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri dari Indonesia, kecuali yang dikenakan PPh final.
20%
Dasar pengenaan: Jumlah bruto (DPP)
Wajib Pajak
WP luar negeri
Penerima
Negara
Pemotong
Pemberi penghasilan (WP dalam negeri/bentuk usaha tetap)
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
Kode BPPU (4)Lihat semua ↗
27-101-0120%27-102-0120%27-103-0120%28-413-010.44%
Tarif dapat berbeda berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/ tax treaty) antara Indonesia dan negara residen WP luar negeri. Kode objek pajak PPh 26 pada bukti potong unifikasi: 27-101-01 (dividen), 27-102-01 (bunga selain yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)), 27-103-01 (royalti). Catatan: kode 24-101-xx/24-102-xx/24-103-xx adalah kode PPh 23, bukan PPh 26.
Contoh Perhitungan
Penghasilan WP Luar Negeri Umum Rp 100.000.000
20% × 100.000.000
→ Pajak = Rp 20.000.000
Dividen WP Luar Negeri
Berlaku20%2022-01-01 → sekarang1 BPPU
Dividen WP Luar Negeri
Berlaku20%2022-01-01 → sekarang1 BPPU
Pemotongan PPh 26 atas dividen yang dibayarkan kepada WP luar negeri. Tarif umum 20% dari jumlah bruto, namun dapat lebih rendah berdasarkan P3B (tax treaty).
20%
Dasar pengenaan: Jumlah bruto dividen
Wajib Pajak
WP luar negeri penerima dividen
Penerima
Negara
Pemotong
WP badan dalam negeri yang membagikan dividen
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
Kode BPPU (1)Lihat semua ↗
27-101-0120%
Dasar Hukum
Tarif P3B bervariasi: Singapura 10% (kepemilikan saham minimal 25% + beneficial owner) atau 15% (lainnya) menurut P3B terbaru yang efektif sejak 1 Januari 2022; Jepang 15%; Belanda 10%; Mauritius 10%; dll. Tarif dapat lebih rendah jika WP luar negeri memenuhi syarat beneficial owner dan menyertakan Certificate of Residence (CoR). Kode objek pajak bukti potong PPh 26 atas dividen: 27-101-01 (kode 24-101-01 adalah kode PPh 23, bukan PPh 26).
Contoh Perhitungan
Dividen WP Luar Negeri Rp 100.000.000
20% × 100.000.000
→ Pajak = Rp 20.000.000
Bunga WP Luar Negeri
Berlaku20%2022-01-01 → sekarang1 BPPU
Bunga WP Luar Negeri
Berlaku20%2022-01-01 → sekarang1 BPPU
Pemotongan PPh 26 atas bunga yang dibayarkan kepada WP luar negeri selain yang telah dikenakan PPh 4(2).
20%
Dasar pengenaan: Jumlah bruto bunga
Wajib Pajak
WP luar negeri penerima bunga
Penerima
Negara
Pemotong
WP dalam negeri/BUT yang membayar bunga
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
Kode BPPU (1)Lihat semua ↗
27-102-0120%
Dasar Hukum
Tarif P3B bervariasi untuk bunga: Singapura 10% (P3B terbaru efektif 1 Januari 2022), Jepang 10%, Belanda 10%, Hong Kong 10%. Bunga pinjaman luar negeri tertentu dapat dibebaskan berdasarkan P3B. Kode objek pajak bukti potong PPh 26 atas bunga: 27-102-01 (kode 24-102-01 adalah kode PPh 23, bukan PPh 26).
Contoh Perhitungan
Bunga WP Luar Negeri Rp 100.000.000
20% × 100.000.000
→ Pajak = Rp 20.000.000
Royalti WP Luar Negeri
Berlaku20%2022-01-01 → sekarang1 BPPU
Royalti WP Luar Negeri
Berlaku20%2022-01-01 → sekarang1 BPPU
Pemotongan PPh 26 atas royalti yang dibayarkan kepada WP luar negeri.
20%
Dasar pengenaan: Jumlah bruto royalti
Wajib Pajak
WP luar negeri penerima royalti
Penerima
Negara
Pemotong
WP dalam negeri/BUT yang membayar royalti
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
Kode BPPU (1)Lihat semua ↗
27-103-0120%
Dasar Hukum
Tarif P3B bervariasi untuk royalti: Singapura 10%/8% (P3B terbaru efektif 1 Januari 2022), Jepang 10%, Belanda 10%, Amerika 10%. Definisi royalti mencakup penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, dll. Kode objek pajak bukti potong PPh 26 atas royalti: 27-103-01 (kode 24-103-01 adalah kode PPh 23, bukan PPh 26).
Contoh Perhitungan
Royalti WP Luar Negeri Rp 100.000.000
20% × 100.000.000
→ Pajak = Rp 20.000.000
Imbalan Jasa dan Sewa WP Luar Negeri
Berlaku20%2022-01-01 → sekarang
Imbalan Jasa dan Sewa WP Luar Negeri
Berlaku20%2022-01-01 → sekarang
Pemotongan PPh 26 atas imbalan sehubungan dengan jasa dan sewa yang dibayarkan kepada WP luar negeri yang tidak melakukan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia.
20%
Dasar pengenaan: Jumlah bruto imbalan jasa/sewa
Wajib Pajak
WP luar negeri penerima imbalan
Penerima
Negara
Pemotong
WP dalam negeri/BUT yang membayar imbalan
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
Tarif 20% dari jumlah bruto. Jika WP luar negeri memiliki BUT di Indonesia, penghasilan yang diterima melalui BUT dikenakan PPh sesuai tarif umum (Pasal 17), bukan PPh 26.
Contoh Perhitungan
Imbalan Jasa dan Sewa WP Luar Negeri Rp 100.000.000
20% × 100.000.000
→ Pajak = Rp 20.000.000
Penghasilan BUT (Bentuk Usaha Tetap)
Berlaku22%2022-01-01 → sekarang
Penghasilan BUT (Bentuk Usaha Tetap)
Berlaku22%2022-01-01 → sekarang
PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh BUT dari WP luar negeri. BUT diperlakukan sebagai WP dalam negeri dan dikenai PPh badan flat 22% atas PKP (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP), ditambah branch profit tax 20% atas laba setelah pajak yang dikirim ke kantor pusat (Pasal 17 ayat (1) huruf c), dengan pengecualian untuk laba yang diinvestasikan kembali di Indonesia.
22%
Dasar pengenaan: PKP BUT dikenai PPh badan 22%; ditambah branch profit tax 20% atas PKP setelah dikurangi PPh terutang yang diambil/dikirim ke kantor pusat
Wajib Pajak
BUT (perusahaan luar negeri yang beroperasi di Indonesia)
Penerima
Negara
Berlaku
2022-01-01 → sekarang
Dasar Hukum
BUT adalah WP badan sehingga dikenai PPh badan FLAT 22% (Pasal 17 ayat (1) huruf b UU HPP) atas PKP — BUKAN tarif progresif orang pribadi Pasal 17 ayat (1) huruf a. Selain itu dikenai branch profit tax (BPT) 20% atas PKP setelah dikurangi PPh terutang yang diambil/dikirim/dialihkan ke kantor pusat (Pasal 17 ayat (1) huruf c), dengan pengecualian bagi laba yang diinvestasikan kembali di Indonesia untuk kegiatan usaha, perdagangan, atau proyek. P3B dapat menurunkan tarif BPT (mis. P3B Indonesia-Si...
Contoh Perhitungan
PKP BUT Rp 100.000.000, seluruh laba setelah pajak dikirim ke kantor pusat
PPh badan: 22% × 100jt = 22jt. Laba setelah pajak = 78jt. BPT: 20% × 78jt
→ PPh = Rp 22.000.000 + BPT Rp 15.600.000 = Rp 37.600.000 (kecuali laba diinvestasikan kembali di Indonesia)
Tarif P3B (Tax Treaty)
Berlaku0–20%1984-01-01 → sekarang
Tarif P3B (Tax Treaty)
Berlaku0–20%1984-01-01 → sekarang
Tarif PPh berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B/Tax Treaty). Tarif bisa lebih rendah dari 20%. Indonesia memiliki P3B dengan 70+ negara.
0–20%
Dasar pengenaan: Jumlah bruto penghasilan dari Indonesia ke WP luar negeri
Wajib Pajak
WP luar negeri (residen negara mitra P3B)
Penerima
Negara
Berlaku
1984-01-01 → sekarang
Dasar Hukum
Tarif P3B bervariasi per negara. Contoh P3B Indonesia-Singapura terbaru (efektif 1 Januari 2022): dividen 10% (kepemilikan minimal 25%) atau 15%, bunga 10%, royalti 10%/8%, branch profit tax 10%. Contoh lain: Jepang 7-15%, Belanda 5-15%, Malaysia 10-15%, Australia 10-15%, UK 10-15%, US 10-15%, China 10%, India 10%, Korea 10-15%. Wajib disertai Certificate of Residence (CoR).
Contoh Perhitungan
Dividen ke residen Singapura Rp 100.000.000
P3B Singapura dividen 10%. 10%×100jt
→ PPh 26 = Rp 10.000.000 (bukan 20%)
Royalti ke residen Belanda Rp 500.000.000
P3B Belanda royalti bisa 0% dengan BO
→ PPh 26 = Rp 0