PPh 4(2) Final

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) - Pajak yang dipungut pada saat penghasilan tertentu diterima

16 aktif 18 total

50 kode BPPU terkait

Bunga Deposito dan Tabungan

Berlaku

20% 2009-01-01 → sekarang 16 BPPU

Pajak final atas bunga deposito dan simpanan tabungan yang dibayar oleh bank.

20%

Dasar pengenaan: Jumlah bunga bruto

Wajib Pajak

Pemilik deposito/tabungan

Penerima

Negara

Pemotong

Bank pembayar bunga

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (16) Lihat semua ↗

Kode	Nama	Tarif
28-404-01	Bunga Tabungan dan Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri yang Dananya Bersumber Selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE)	20%
28-404-02	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 1 bulan)	7.5%
28-404-03	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 3 bulan)	5%
28-404-04	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 6 bulan atau lebih)	0%
28-404-05	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 1 bulan)	10%
28-404-06	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 3 bulan)	7.5%
28-404-07	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 6 bulan)	2.5%
28-404-08	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor lebih 6 bulan)	0%
28-404-09	Bunga Deposito/Tabungan yang Ditempatkan di Luar Negeri Melalui Bank yang Didirikan atau Bertempat Kedudukan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia	20%
28-404-10	Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	20%
28-404-11	Jasa Giro	20%
28-401-01	Bunga Obligasi, Surat Utang Negara, atau Obligasi Daerah yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.	15%
28-401-06	Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap	10%
28-401-03	Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang diadministrasikan oleh BI	10%
28-401-04	Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap	20%
28-401-05	Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Penduduk/Berkedudukan di Luar Negeri	20%

Dasar Hukum

UU 36/2008 Pasal 4 ayat (2) ↗ PP 131/2000 Pasal 2 ↗

Bunga tabungan dan deposito bank umum dan BPR dikenakan PPh final 20%. Bebas pajak untuk bunga simpanan di bank perwakilan negara P3B.

Contoh Perhitungan

Bunga Deposito dan Tabungan Rp 100.000.000

20% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 20.000.000

Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Berlaku

10% 2009-01-01 → sekarang 3 BPPU

Pajak final atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan selain yang dipotong PPh 23.

10%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto sewa

Wajib Pajak

Penerima sewa

Penerima

Negara

Pemotong

Penyewa (sebagai pemotong)

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (3) Lihat semua ↗

28-402-01 2.5% 28-402-02 1% 28-402-03 0%

Dasar Hukum

UU 36/2008 Pasal 4 ayat (2) ↗ PP 131/2000 Pasal 4 ↗

PP 131/2000 Pasal 4 mengatur bahwa sewa tanah dan/atau bangunan yang dipotong PPh final 10% adalah yang tidak termasuk PPh 23.

Contoh Perhitungan

Sewa Tanah dan/atau Bangunan Rp 100.000.000

10% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 10.000.000

Hadiah Undian

Berlaku

25% 2009-01-01 → sekarang 2 BPPU

Pajak final atas hadiah undian, baik berupa uang maupun barang.

25%

Dasar pengenaan: Nilai hadiah bruto

Wajib Pajak

Penerima hadiah

Penerima

Negara

Pemotong

Penyelenggara undian

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2) Lihat semua ↗

28-405-01 25% 28-419-01 10%

Dasar Hukum

PP 131/2000 Pasal 3 ↗

Contoh Perhitungan

Hadiah Undian Rp 100.000.000

25% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 25.000.000

Keuntungan Transaksi Saham di Bursa Efek

Berlaku

0.1% 2009-01-01 → sekarang 3 BPPU

Pajak final atas penghasilan dari perdagangan saham di bursa efek melalui perantara pedagang efek.

0.1%

Dasar pengenaan: Nilai transaksi penjualan saham

Wajib Pajak

Penjual saham

Penerima

Negara

Pemotong

Perantara pedagang efek

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (3) Lihat semua ↗

28-407-01 0.5% 28-406-01 0.1% 28-408-01 0.1%

Dasar Hukum

UU 36/2008 Pasal 4 ayat (2) ↗

Tarif 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham (final). Berlaku untuk transaksi di bursa efek.

Contoh Perhitungan

Keuntungan Transaksi Saham di Bursa Efek Rp 100.000.000

0.1% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 100.000

Pekerjaan dan Jasa Konstruksi

Berlaku

1.75–6% 2009-07-01 → sekarang 14 BPPU

Pemotongan PPh Final atas penghasilan dari pekerjaan konstruksi, jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa konsultansi konstruksi sesuai PP 51/2008 jo. PP 40/2009.

1.75–6%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto nilai kontrak atau nilai pekerjaan

Wajib Pajak

Penyedia jasa konstruksi

Penerima

Negara

Pemotong

Pemberi kerja/pemilik proyek

Berlaku

2009-07-01 → sekarang

Kode BPPU (14) Lihat semua ↗

Kode	Nama	Tarif
28-409-22	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	1.75%
28-409-23	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha Atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	4%
28-409-24	Pekerjaan Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Selain Sertifikat Badan Usaha Kualifikasi Kecil atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	2.65%
28-409-25	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha	2.65%
28-409-26	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha	4%
28-409-27	Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	3.5%
28-409-28	Jasa Konsultansi Konstruksi yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa yang Tidak Memiliki Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Usaha Orang Perseorangan	6%
28-409-08	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)	4%
28-409-09	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	6%
28-409-10	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Kecil)	2%
28-409-11	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar)	3%
28-409-12	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	4%
28-409-13	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha)	4%
28-409-14	Jasa Konstruksi Berupa Jasa Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha)	6%

Dasar Hukum

PP 51/2008 Pasal 2-5 PP 40/2009 Pasal 2 UU 7/2021 (HPP) Pasal 19 ↗

Terdiri dari 14 kode objek pajak BPPU dengan tarif 1.75%, 2.0%, 2.65%, 3.0%, 3.5%, 4.0%, 6.0%.

Contoh Perhitungan

Pekerjaan dan Jasa Konstruksi Rp 100.000.000

Tarif 1.75%-6.0% × 100jt

→ Pajak = Rp 1.750.000 - Rp 6.000.000

Bunga Simpanan Koperasi

Berlaku

0–10% 2022-01-01 → sekarang 2 BPPU

Pemotongan PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.

0–10%

Dasar pengenaan: Jumlah bunga simpanan

Wajib Pajak

Anggota koperasi (WP OP)

Penerima

Negara

Pemotong

Koperasi

Berlaku

2022-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2) Lihat semua ↗

28-417-01 0% 28-417-02 10%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP) Pasal 4 ayat (2) ↗ PP 60/2023 Pasal 2

Terdiri dari 2 kode objek pajak BPPU dengan tarif 0.0%, 10.0%.

Contoh Perhitungan

Bunga Simpanan Koperasi Rp 100.000.000

Tarif 0.0%-10.0% × 100jt

→ Pajak = Rp 0 - Rp 10.000.000

Penghasilan dari Pengangkutan dan Charter

Berlaku

1.2–2.64% 2009-01-01 → sekarang 5 BPPU

Pemotongan PPh atas imbalan pengangkutan orang dan/atau barang, charter kapal laut dan pesawat udara, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri.

1.2–2.64%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto imbalan

Wajib Pajak

Perusahaan pelayaran/penerbangan

Penerima

Negara

Pemotong

Pemberi kerja/pembayar imbalan

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (5) Lihat semua ↗

28-410-02 1.2% 28-411-02 2.64% 29-101-01 1.8% 28-410-01 1.2% 28-411-01 2.64%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP) Pasal 4 ayat (2) ↗ PP 51/2008 Pasal 5A

Terdiri dari 5 kode objek pajak BPPU dengan tarif 1.2%, 1.8%, 2.64%.

Contoh Perhitungan

Penghasilan dari Pengangkutan dan Charter Rp 100.000.000

Tarif 1.2%-2.64% × 100jt

→ Pajak = Rp 1.200.000 - Rp 2.640.000

Penghasilan dari Kegiatan Hulu Migas

Berlaku

5–20% 2009-01-01 → sekarang 3 BPPU

Pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan kegiatan hulu minyak dan gas bumi meliputi uplift, participating interest eksplorasi dan eksploitasi.

5–20%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto penghasilan

Wajib Pajak

Kontraktor migas

Penerima

Negara

Pemotong

Pemerintah/BP Migas

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (3) Lihat semua ↗

28-421-01 20% 28-421-02 5% 28-421-03 7%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP) Pasal 4 ayat (2) ↗ PP 51/2008 Pasal 5B

Terdiri dari 3 kode objek pajak BPPU dengan tarif 5.0%, 7.0%, 20.0%.

Contoh Perhitungan

Penghasilan dari Kegiatan Hulu Migas Rp 100.000.000

Tarif 5.0%-20.0% × 100jt

→ Pajak = Rp 5.000.000 - Rp 20.000.000

Penghasilan dari Kerja Sama dengan LPI / Jasa Maklon Internasional

Berlaku

2.1–7.5% 2022-01-01 → sekarang 2 BPPU

Pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak.

2.1–7.5%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto penghasilan

Wajib Pajak

WP penerima penghasilan

Penerima

Negara

Pemotong

LPI / Pemberi kerja

Berlaku

2022-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2) Lihat semua ↗

28-499-02 7.5% 28-499-01 2.1%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP) Pasal 4 ayat (2) ↗ PP 60/2023 Pasal 3

Terdiri dari 2 kode objek pajak BPPU dengan tarif 2.1%, 7.5%.

Contoh Perhitungan

Penghasilan dari Kerja Sama dengan LPI / Jasa Maklon Internasional Rp 100.000.000

Tarif 2.1%-7.5% × 100jt

→ Pajak = Rp 2.100.000 - Rp 7.500.000

Bunga Simpanan (Pra-2009)

Diubah

15% 2001-01-01 → 2008-12-31

PPh final atas bunga simpanan (deposito, tabungan, SBI) berdasarkan UU 17/2000. Tarif 15%. Berlaku 2001-2008.

15%

Dasar pengenaan: Jumlah bunga simpanan bruto

Wajib Pajak

Penabung / deposan

Penerima

Negara

Pemotong

Bank / lembaga keuangan

Berlaku

2001-01-01 → 2008-12-31

Dasar Hukum

UU 17/2000 Pasal 4 ayat (2) ↗

Tarif bunga deposito 15% UU 17/2000. Diturunkan/sesuai skema berjenjang oleh UU 36/2008.

Contoh Perhitungan

Bunga deposito Rp 10.000.000 tahun 2005

15% × 10.000.000

→ PPh final = Rp 1.500.000

Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PP 131/2000)

Dicabut

5% 2000-12-29 → 2008-12-31

PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan PP 131/2000. Tarif 5% dari NJOP. Berlaku 2000-2008.

Dasar pengenaan: Jumlah bruto nilai pengalihan (NJOP / nilai transaksi)

Wajib Pajak

WP yang mengalihkan hak atas tanah/bangunan

Penerima

Negara

Pemotong

Notaris / PPAT / BPN

Berlaku

2000-12-29 → 2008-12-31

Dasar Hukum

PP 131/2000 Pasal 5 ↗

PP 131/2000: tarif 5% dari nilai bruto. Digantikan PP 71/2008 dengan tarif 2.5%/1%/0%.

Contoh Perhitungan

Penjualan tanah NJOP Rp 500.000.000 tahun 2005

5% × 500.000.000

→ PPh final = Rp 25.000.000

Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PP 71/2008)

Berlaku

0–2.5% 2009-01-01 → sekarang

PPh final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan berdasarkan PP 71/2008. Tarif berjenjang: 2.5% (umum), 1% (perumahan sederhana), 0% (waris/hibah keluarga inti).

0–2.5%

Dasar pengenaan: NJOP atau nilai transaksi pengalihan

Wajib Pajak

WP yang mengalihkan hak atas tanah/bangunan

Penerima

Negara

Pemotong

Notaris / PPAT / BPN

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 71/2008 Pasal 2-4 ↗

PP 71/2008: 2.5% umum, 1% perumahan sederhana (max 300jt)/rusun (max 350jt), 0% waris/hibah keluarga inti.

Contoh Perhitungan

Penjualan tanah NJOP Rp 1.000.000.000

2.5% × 1.000.000.000

→ PPh final = Rp 25.000.000

Waris orang tua ke anak, NJOP Rp 800.000.000

0% (hibah/waris keluarga inti)

→ PPh final = Rp 0

Penerbangan Dalam Negeri

Berlaku

22% 1984-01-01 → sekarang

PPh deemed profit atas usaha penerbangan domestik.

22%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma laba netto × peredaran bruto)

Wajib Pajak

WP Badan / WP Luar Negeri

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/1983 Pasal 15 ayat (1) huruf a ↗

PPh Pasal 15: PPh deemed profit atas usaha penerbangan domestik. Tarif 22%.

Contoh Perhitungan

Penerbangan Dalam Negeri bruto Rp 10 miliar

Norma laba netto × 22%

→ PPh 15 = deemed profit × 22%

Pelayaran Dalam Negeri

Berlaku

22% 1984-01-01 → sekarang

PPh deemed profit atas usaha pelayaran domestik.

22%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma laba netto × peredaran bruto)

Wajib Pajak

WP Badan / WP Luar Negeri

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/1983 Pasal 15 ayat (1) huruf b ↗

PPh Pasal 15: PPh deemed profit atas usaha pelayaran domestik. Tarif 22%.

Contoh Perhitungan

Pelayaran Dalam Negeri bruto Rp 10 miliar

Norma laba netto × 22%

→ PPh 15 = deemed profit × 22%

Perusahaan Asuransi Dalam Negeri

Berlaku

22% 1984-01-01 → sekarang

PPh deemed profit atas usaha asuransi/reasuransi dalam negeri.

22%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma laba netto × peredaran bruto)

Wajib Pajak

WP Badan / WP Luar Negeri

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/1983 Pasal 15 ayat (1) huruf c ↗

PPh Pasal 15: PPh deemed profit atas usaha asuransi/reasuransi dalam negeri. Tarif 22%.

Contoh Perhitungan

Perusahaan Asuransi Dalam Negeri bruto Rp 10 miliar

Norma laba netto × 22%

→ PPh 15 = deemed profit × 22%

Penyewaan Pesawat/Kapal dari Luar Negeri

Berlaku

6.36% 1984-01-01 → sekarang

PPh deemed profit atas penyewaan pesawat/kapal dari luar negeri (bareboat charter).

6.36%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma laba netto × peredaran bruto)

Wajib Pajak

WP Badan / WP Luar Negeri

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/1983 Pasal 15 ayat (2) ↗

PPh Pasal 15: PPh deemed profit atas penyewaan pesawat/kapal dari luar negeri (bareboat charter). Tarif 6.36%.

Contoh Perhitungan

Penyewaan Pesawat/Kapal dari Luar Negeri bruto Rp 10 miliar

Norma laba netto × 6.36%

→ PPh 15 = deemed profit × 6.36%

Perusahaan Minyak Asing (PMA)

Berlaku

48% 1984-01-01 → sekarang

PPh deemed profit atas penghasilan badan usaha migas asing (PSC). Tarif 48%.

48%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma laba netto × peredaran bruto)

Wajib Pajak

WP Badan / WP Luar Negeri

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/1983 Pasal 15 ayat (4) ↗

PPh Pasal 15: PPh deemed profit atas penghasilan badan usaha migas asing (PSC). Tarif 48%. Tarif 48%.

Contoh Perhitungan

Perusahaan Minyak Asing (PMA) bruto Rp 10 miliar

Norma laba netto × 48%

→ PPh 15 = deemed profit × 48%

Kontraktor/Operator Tambang

Berlaku

22% 1984-01-01 → sekarang

PPh deemed profit atas penghasilan kontraktor pertambangan.

22%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma laba netto × peredaran bruto)

Wajib Pajak

WP Badan / WP Luar Negeri

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/1983 Pasal 15 ayat (1) huruf d ↗

PPh Pasal 15: PPh deemed profit atas penghasilan kontraktor pertambangan. Tarif 22%.

Contoh Perhitungan

Kontraktor/Operator Tambang bruto Rp 10 miliar

Norma laba netto × 22%

→ PPh 15 = deemed profit × 22%

PPh 26 PPh Badan