PPh 4(2) Final

Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) - Pajak yang dipungut pada saat penghasilan tertentu diterima

15 aktif18 total

41 kode BPPU terkait

Bunga Deposito dan Tabungan

Berlaku

20%2009-01-01 → sekarang16 BPPU

Pajak final atas bunga deposito dan simpanan tabungan yang dibayar oleh bank.

20%

Dasar pengenaan: Jumlah bunga bruto

Wajib Pajak

Pemilik deposito/tabungan

Penerima

Negara

Pemotong

Bank pembayar bunga

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (16)Lihat semua ↗

Kode	Nama	Tarif
28-404-01	Bunga Tabungan dan Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri yang Dananya Bersumber Selain dari Devisa Hasil Ekspor (DHE)	20%
28-404-02	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 1 bulan)	7.5%
28-404-03	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 3 bulan)	5%
28-404-04	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor 6 bulan atau lebih)	0%
28-404-05	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 1 bulan)	10%
28-404-06	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 3 bulan)	7.5%
28-404-07	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor 6 bulan)	2.5%
28-404-08	Bunga Deposito yang Ditempatkan di Dalam Negeri (mata uang USD bersumber dari DHE tenor lebih 6 bulan)	0%
28-404-09	Bunga Deposito/Tabungan yang Ditempatkan di Luar Negeri Melalui Bank yang Didirikan atau Bertempat Kedudukan di Indonesia atau Cabang Bank Luar Negeri di Indonesia	20%
28-404-10	Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	20%
28-404-11	Jasa Giro	20%
28-401-01	Bunga Obligasi, Surat Utang Negara, atau Obligasi Daerah yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap.	15%
28-401-06	Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap	10%
28-401-03	Bunga Obligasi yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang diadministrasikan oleh BI	10%
28-401-04	Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap	20%
28-401-05	Diskonto Surat Perbendaharaan Negara yang Diterima Wajib Pajak Penduduk/Berkedudukan di Luar Negeri	20%

Dasar Hukum

UU 36/2008Pasal 4 ayat (2)↗PP 131/2000Pasal 2↗

Bunga tabungan dan deposito bank umum dan BPR dikenakan PPh final 20%. Bebas pajak untuk bunga simpanan di bank perwakilan negara P3B. Catatan: kode 28-404-02 s.d. 28-404-08 (bunga deposito bersumber DHE, tarif 0-10%) merupakan skema insentif DHE (PMK 78/PMK.010/2010) yang sudah tidak berlaku — HISTORIS.

Contoh Perhitungan

Bunga Deposito dan Tabungan Rp 100.000.000

20% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 20.000.000

Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Berlaku

10%2009-01-01 → sekarang1 BPPU

Pajak final atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan selain yang dipotong PPh 23.

10%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto sewa

Wajib Pajak

Penerima sewa

Penerima

Negara

Pemotong

Penyewa (sebagai pemotong)

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (1)Lihat semua ↗

28-403-0210%

Dasar Hukum

UU 36/2008Pasal 4 ayat (2)↗PP 131/2000Pasal 4↗

PP 131/2000 Pasal 4 mengatur bahwa sewa tanah dan/atau bangunan yang dipotong PPh final 10% adalah yang tidak termasuk PPh 23.

Contoh Perhitungan

Sewa Tanah dan/atau Bangunan Rp 100.000.000

10% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 10.000.000

Hadiah Undian

Berlaku

25%2009-01-01 → sekarang2 BPPU

Pajak final atas hadiah undian, baik berupa uang maupun barang.

25%

Dasar pengenaan: Nilai hadiah bruto

Wajib Pajak

Penerima hadiah

Penerima

Negara

Pemotong

Penyelenggara undian

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2)Lihat semua ↗

28-405-0125%28-419-0110%

Dasar Hukum

PP 131/2000Pasal 3↗

Contoh Perhitungan

Hadiah Undian Rp 100.000.000

25% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 25.000.000

Keuntungan Transaksi Saham di Bursa Efek

Berlaku

0.1%2009-01-01 → sekarang3 BPPU

Pajak final atas penghasilan dari perdagangan saham di bursa efek melalui perantara pedagang efek.

0.1%

Dasar pengenaan: Nilai transaksi penjualan saham

Wajib Pajak

Penjual saham

Penerima

Negara

Pemotong

Perantara pedagang efek

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (3)Lihat semua ↗

28-407-010.5%28-406-010.1%28-408-010.1%

Dasar Hukum

UU 36/2008Pasal 4 ayat (2)↗

Tarif 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham (final). Berlaku untuk transaksi di bursa efek.

Contoh Perhitungan

Keuntungan Transaksi Saham di Bursa Efek Rp 100.000.000

0.1% × 100.000.000

→ Pajak = Rp 100.000

Pekerjaan dan Jasa Konstruksi

Berlaku

1.75–6%2021-02-02 → sekarang7 BPPU

Pemotongan PPh Final atas penghasilan dari pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang dilakukan penyedia jasa konstruksi, sesuai PP 51/2008 jo. PP 9/2022 (implementasi UU 7/2021 Pasal 4 ayat (2) huruf b), berlaku untuk penyerahan sejak masa pajak April 2022.

1.75–6%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto nilai kontrak atau nilai pekerjaan

Wajib Pajak

Penyedia jasa konstruksi

Penerima

Negara

Pemotong

Pemberi kerja/pemilik proyek

Berlaku

2021-02-02 → sekarang

Kode BPPU (7)Lihat semua ↗

28-409-221.75%28-409-234%28-409-242.65%28-409-252.65%28-409-264%28-409-273.5%28-409-286%

Dasar Hukum

PP 51/2008 jo. PP 9/2022Pasal 43-44 UU 7/2021 (HPP)Pasal 19↗

Struktur 7 kode objek pajak final konstruksi dengan 5 nilai tarif (1,75%, 2,65%, 3,5%, 4%, 6%) diatur PP 9/2022 (perubahan kedua atas PP 51/2008), pelaksana UU 7/2021 Pasal 40; berlaku sejak masa pajak April 2022. Sektor jasa konstruksinya sendiri (kualifikasi usaha, sertifikat) diatur PP 22/2020 jo. PP 14/2021. Kode objek pajak BPPU aktif 7 kode: 28-409-22 s.d. 28-409-28 dengan tarif 1,75% (kualifikasi kecil/perseorangan bersertifikat), 2,65% (selain kecil bersertifikat dan konstruksi terintegr...

Contoh Perhitungan

Pekerjaan Konstruksi Rp 100.000.000 oleh penyedia jasa kualifikasi kecil bersertifikat

1,75% × 100jt

→ PPh Final = Rp 1.750.000

Bunga Simpanan Koperasi

Berlaku

0–10%2022-01-01 → sekarang2 BPPU

Pemotongan PPh atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota WP Orang Pribadi.

0–10%

Dasar pengenaan: Jumlah bunga simpanan

Wajib Pajak

Anggota koperasi (WP OP)

Penerima

Negara

Pemotong

Koperasi

Berlaku

2022-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2)Lihat semua ↗

28-417-010%28-417-0210%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 4 ayat (2)↗

Terdiri dari 2 kode objek pajak BPPU dengan tarif 0.0%, 10.0%.

Contoh Perhitungan

Bunga Simpanan Koperasi Rp 100.000.000

Tarif 0.0%-10.0% × 100jt

→ Pajak = Rp 0 - Rp 10.000.000

Penghasilan dari Pengangkutan dan Charter

Berlaku

1.2–2.64%2009-01-01 → sekarang5 BPPU

Pemotongan PPh atas imbalan pengangkutan orang dan/atau barang, charter kapal laut dan pesawat udara, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri.

1.2–2.64%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto imbalan

Wajib Pajak

Perusahaan pelayaran/penerbangan

Penerima

Negara

Pemotong

Pemberi kerja/pembayar imbalan

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (5)Lihat semua ↗

28-410-021.2%28-411-022.64%29-101-011.8%28-410-011.2%28-411-012.64%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 4 ayat (2)↗PP 51/2008Pasal 5A

Terdiri dari 5 kode objek pajak BPPU dengan tarif 1.2%, 1.8%, 2.64%.

Contoh Perhitungan

Penghasilan dari Pengangkutan dan Charter Rp 100.000.000

Tarif 1.2%-2.64% × 100jt

→ Pajak = Rp 1.200.000 - Rp 2.640.000

Penghasilan dari Kegiatan Hulu Migas

Berlaku

5–20%2009-01-01 → sekarang3 BPPU

Pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan kegiatan hulu minyak dan gas bumi meliputi uplift, participating interest eksplorasi dan eksploitasi.

5–20%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto penghasilan

Wajib Pajak

Kontraktor migas

Penerima

Negara

Pemotong

Pemerintah/BP Migas

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Kode BPPU (3)Lihat semua ↗

28-421-0120%28-421-025%28-421-037%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 4 ayat (2)↗PP 51/2008Pasal 5B

Terdiri dari 3 kode objek pajak BPPU dengan tarif 5.0%, 7.0%, 20.0%.

Contoh Perhitungan

Penghasilan dari Kegiatan Hulu Migas Rp 100.000.000

Tarif 5.0%-20.0% × 100jt

→ Pajak = Rp 5.000.000 - Rp 20.000.000

Penghasilan dari Kerja Sama dengan LPI / Jasa Maklon Internasional

Berlaku

2.1–7.5%2022-01-01 → sekarang2 BPPU

Pemotongan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kerja sama dengan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan jasa maklon internasional di bidang produksi mainan anak-anak.

2.1–7.5%

Dasar pengenaan: Jumlah bruto penghasilan

Wajib Pajak

WP penerima penghasilan

Penerima

Negara

Pemotong

LPI / Pemberi kerja

Berlaku

2022-01-01 → sekarang

Kode BPPU (2)Lihat semua ↗

28-499-027.5%28-499-012.1%

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 4 ayat (2)↗

Terdiri dari 2 kode objek pajak BPPU dengan tarif 2.1%, 7.5%.

Contoh Perhitungan

Penghasilan dari Kerja Sama dengan LPI / Jasa Maklon Internasional Rp 100.000.000

Tarif 2.1%-7.5% × 100jt

→ Pajak = Rp 2.100.000 - Rp 7.500.000

Bunga Simpanan (Pra-2009)

Diubah

15%2001-01-01 → 2008-12-31

PPh final atas bunga simpanan (deposito, tabungan, SBI) berdasarkan UU 17/2000. Tarif 15%. Berlaku 2001-2008.

15%

Dasar pengenaan: Jumlah bunga simpanan bruto

Wajib Pajak

Penabung / deposan

Penerima

Negara

Pemotong

Bank / lembaga keuangan

Berlaku

2001-01-01 → 2008-12-31

Dasar Hukum

UU 17/2000Pasal 4 ayat (2)↗

Tarif bunga deposito 15% UU 17/2000. Diturunkan/sesuai skema berjenjang oleh UU 36/2008.

Contoh Perhitungan

Bunga deposito Rp 10.000.000 tahun 2005

15% × 10.000.000

→ PPh final = Rp 1.500.000

Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PP 131/2000)

Dicabut

5%2000-12-29 → 2008-12-31

PPh final atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan PP 131/2000. Tarif 5% dari NJOP. Berlaku 2000-2008.

Dasar pengenaan: Jumlah bruto nilai pengalihan (NJOP / nilai transaksi)

Wajib Pajak

WP yang mengalihkan hak atas tanah/bangunan

Penerima

Negara

Pemotong

Notaris / PPAT / BPN

Berlaku

2000-12-29 → 2008-12-31

Dasar Hukum

PP 131/2000Pasal 5↗

PP 131/2000: tarif 5% dari nilai bruto. Digantikan PP 71/2008 dengan tarif 2.5%/1%/0%.

Contoh Perhitungan

Penjualan tanah NJOP Rp 500.000.000 tahun 2005

5% × 500.000.000

→ PPh final = Rp 25.000.000

Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan (PP 71/2008)

Berlaku

0–2.5%2009-01-01 → sekarang

PPh final atas pengalihan hak atas tanah/bangunan berdasarkan PP 71/2008. Tarif berjenjang: 2.5% (umum), 1% (perumahan sederhana), 0% (waris/hibah keluarga inti).

0–2.5%

Dasar pengenaan: NJOP atau nilai transaksi pengalihan

Wajib Pajak

WP yang mengalihkan hak atas tanah/bangunan

Penerima

Negara

Pemotong

Notaris / PPAT / BPN

Berlaku

2009-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

PP 71/2008Pasal 2-4↗

PP 71/2008: 2.5% umum, 1% perumahan sederhana (max 300jt)/rusun (max 350jt), 0% waris/hibah keluarga inti.

Contoh Perhitungan

Penjualan tanah NJOP Rp 1.000.000.000

2.5% × 1.000.000.000

→ PPh final = Rp 25.000.000

Waris orang tua ke anak, NJOP Rp 800.000.000

0% (hibah/waris keluarga inti)

→ PPh final = Rp 0

Penerbangan Dalam Negeri

Berlaku

6% × peredaran bruto × 22%1984-01-01 → sekarang

PPh Pasal 15 atas usaha penerbangan domestik dengan metode deemed profit: PPh = norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto × tarif Pasal 17 22% (efektif 1,32% atas peredaran bruto).

6% × peredaran bruto × 22%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto) × tarif Pasal 17 22%

Wajib Pajak

Perusahaan penerbangan domestik

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)↗PP 51/2008Pelaksanaan PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 (bukan PPh 4(2) final): PPh = norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto × tarif Pasal 17 22% = efektif 1,32% atas peredaran bruto (sebelum UU HPP: 6% × 30% = 1,8%). Catatan rezim: sejak UU 7/2021 (HPP) imbalan pengangkutan/penerbangan domestik dapat dikenai PPh final 1,2%/1,8% sesuai Pasal 4(2) huruf p — lihat entri pph-final-transportasi; gunakan entri ini sesuai konteks rezim yang berlaku. Enri PPh 15 dimuat di file PPh 4(2) Final untuk sementara karena belum ada file kategori P...

Contoh Perhitungan

Penerbangan Dalam Negeri bruto Rp 10 miliar

Norma 6% × 10 miliar = 600jt (deemed profit); PPh = 22% × 600jt

→ PPh 15 = Rp 132.000.000 (efektif 1,32% × peredaran bruto)

Pelayaran Dalam Negeri

Berlaku

6% × peredaran bruto × 22%1984-01-01 → sekarang

PPh Pasal 15 atas usaha pelayaran domestik dengan metode deemed profit: PPh = norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto × tarif Pasal 17 22% (efektif 1,32% atas peredaran bruto).

6% × peredaran bruto × 22%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto) × tarif Pasal 17 22%

Wajib Pajak

Perusahaan pelayaran domestik

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)↗PP 51/2008Pelaksanaan PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 (bukan PPh 4(2) final): PPh = norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto × tarif Pasal 17 22% = efektif 1,32% atas peredaran bruto (sebelum UU HPP: 6% × 30% = 1,8%). Catatan rezim: sejak UU 7/2021 (HPP) imbalan pengangkutan/pelayaran domestik dapat dikenai PPh final 1,2% sesuai Pasal 4(2) huruf p — lihat entri pph-final-transportasi; gunakan entri ini sesuai konteks rezim yang berlaku. Enri PPh 15 dimuat di file PPh 4(2) Final untuk sementara karena belum ada file kategori PPh 15 t...

Contoh Perhitungan

Pelayaran Dalam Negeri bruto Rp 10 miliar

Norma 6% × 10 miliar = 600jt (deemed profit); PPh = 22% × 600jt

→ PPh 15 = Rp 132.000.000 (efektif 1,32% × peredaran bruto)

Perusahaan Asuransi Dalam Negeri

Berlaku

6% × peredaran bruto × 22%1984-01-01 → sekarang

PPh Pasal 15 atas usaha asuransi/reasuransi dalam negeri dengan metode deemed profit: PPh = norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto × tarif Pasal 17 22% (efektif 1,32% atas peredaran bruto).

6% × peredaran bruto × 22%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto) × tarif Pasal 17 22%

Wajib Pajak

Perusahaan asuransi/reasuransi domestik

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 15 ayat (1) huruf c↗PP 51/2008Pelaksanaan PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 (bukan PPh 4(2) final): PPh = norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto × tarif Pasal 17 22% = efektif 1,32% atas peredaran bruto. Enri PPh 15 dimuat di file PPh 4(2) Final untuk sementara karena belum ada file kategori PPh 15 tersendiri.

Contoh Perhitungan

Perusahaan Asuransi Dalam Negeri bruto Rp 10 miliar

Norma 6% × 10 miliar = 600jt (deemed profit); PPh = 22% × 600jt

→ PPh 15 = Rp 132.000.000 (efektif 1,32% × peredaran bruto)

Penyewaan Pesawat/Kapal dari Luar Negeri

Berlaku

6% × 106% × peredaran bruto × 22%1984-01-01 → sekarang

PPh Pasal 15 atas penyewaan pesawat/kapal dari luar negeri (bareboat charter): norma penghasilan neto 6% × 106% = 6,36% dari peredaran bruto (tambahan 6% karena charter dari luar negeri), dikalikan tarif Pasal 17 22%.

6% × 106% × peredaran bruto × 22%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma penghasilan neto 6,36% × peredaran bruto) × tarif Pasal 17 22%

Wajib Pajak

Perusahaan pelayaran/penerbangan luar negeri (charter)

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3)↗PP 51/2008Pelaksanaan PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 (bukan PPh 4(2) final): angka 6,36% adalah NORMA penghasilan neto atas peredaran bruto = 6% × 106% (tambahan 6% untuk pengangkutan dengan kapal laut/pesawat udara yang disewa dari luar negeri sesuai Pasal 15 ayat (2)) — PPh sesungguhnya = norma 6,36% × peredaran bruto × tarif Pasal 17 22%. Enri PPh 15 dimuat di file PPh 4(2) Final untuk sementara karena belum ada file kategori PPh 15 tersendiri.

Contoh Perhitungan

Penyewaan Pesawat/Kapal dari Luar Negeri bruto Rp 10 miliar

Norma 6,36% × 10 miliar = 636jt (deemed profit); PPh = 22% × 636jt

→ PPh 15 = Rp 139.920.000

Perusahaan Minyak Asing (PMA) - HISTORIS

Dicabut

48%1984-01-01 → sekarang

ENRI HISTORIS (tidak berlaku lagi): PPh deemed profit 48% atas penghasilan badan usaha migas asing (PSC) pada rezim UU 7/1983 Pasal 15 ayat (4). Rezim ini sudah lama tidak berlaku.

48%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma laba netto × peredaran bruto)

Wajib Pajak

Badan usaha migas asing (PSC era UU 7/1983)

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/1983Pasal 15 ayat (4)↗

HISTORIS: tarif 48% adalah rezim UU 7/1983 Pasal 15 ayat (4) untuk badan usaha yang mendapat perlakuan khusus perusahaan minyak/gas bumi. Rezim ini sudah lama tidak berlaku — kontraktor KK/PKP2B saat ini dikenai tarif umum PPh badan (kini 22% sejak UU HPP). Tanggal berakhir rezim ini tidak dipastikan dalam sumber, sehingga effectiveTo dibiarkan null meski statusnya dicabut. Enri PPh 15 dimuat di file PPh 4(2) Final untuk sementara karena belum ada file kategori PPh 15 tersendiri.

Contoh Perhitungan

Perusahaan Minyak Asing (PMA) bruto Rp 10 miliar (rezim historis UU 7/1983)

Norma laba netto × 48%

→ PPh 15 (historis) = deemed profit × 48% - TIDAK BERLAKU LAGI

Kontraktor/Operator Tambang

Berlaku

6% × peredaran bruto × 22%1984-01-01 → sekarang

PPh Pasal 15 atas penghasilan kontraktor pertambangan (selain migas) dengan metode deemed profit: PPh = norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto × tarif Pasal 17 22% (efektif 1,32% atas peredaran bruto).

6% × peredaran bruto × 22%

Dasar pengenaan: Deemed profit (norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto) × tarif Pasal 17 22%

Wajib Pajak

Kontraktor/operator pertambangan (selain migas)

Penerima

Negara

Berlaku

1984-01-01 → sekarang

Dasar Hukum

UU 7/2021 (HPP)Pasal 15 ayat (1) huruf d↗PP 51/2008Pelaksanaan PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 (bukan PPh 4(2) final): PPh = norma penghasilan neto 6% × peredaran bruto × tarif Pasal 17 22% = efektif 1,32% atas peredaran bruto (jangan dihitung 22% × peredaran bruto). Enri PPh 15 dimuat di file PPh 4(2) Final untuk sementara karena belum ada file kategori PPh 15 tersendiri.

Contoh Perhitungan

Kontraktor/Operator Tambang bruto Rp 10 miliar

Norma 6% × 10 miliar = 600jt (deemed profit); PPh = 22% × 600jt

→ PPh 15 = Rp 132.000.000 (efektif 1,32% × peredaran bruto)

PPh 26 PPh Badan